Penulis: Torik Imanurdin, M.Pd.

Torik Imanurdin, M.Pd.
Oleh Torik Imanurdin, M.Pd.
(Alumnus Magister
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)
Belum lama ini
publik diramaikan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang
menyebut gaji guru sebagai beban negara. Seketika masyarakat bereaksi keras,
sebab kata beban sering kita pahami sebagai sesuatu yang merepotkan,
memberatkan, bahkan mengganggu.
Namun, jika kita
menelaah lebih dalam, istilah beban yang dimaksud oleh Menteri Keuangan
bukanlah "beban" dalam arti negatif. Dalam dunia akuntansi, kata
beban berarti pengeluaran atau biaya rutin yang memang harus dikeluarkan
pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Artinya, gaji guru masuk dalam kategori
belanja negara yang wajib dipenuhi, sama seperti biaya kesehatan, subsidi, atau
pembangunan infrastruktur.
Di sinilah letak
persoalannya: kata yang dalam akuntansi bersifat teknis ternyata ditangkap
secara emosional oleh masyarakat. Padahal, justru dengan menyebutnya sebagai
beban anggaran, negara menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan dana
besar bagi pendidikan.
Guru bukanlah
beban dalam arti yang menyulitkan negara. Sebaliknya, guru adalah investasi
jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang. Apa jadinya negeri
tanpa guru? Apa mungkin ada dokter, insinyur, atau pejabat publik tanpa peran
guru yang membimbing sejak dasar?
Kita memang perlu
cermat dalam memahami bahasa. Tidak semua kata bermakna sama di setiap bidang.
Istilah teknis dalam akuntansi tidak selalu sejalan dengan makna populer di
masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tempatkan ucapan tersebut pada
konteksnya, sembari terus mendorong agar penghargaan terhadap guru bukan hanya
sekadar istilah, melainkan diwujudkan dalam kesejahteraan yang nyata.
Guru bukan beban.
Guru adalah pilar bangsa.