Guru di Persimpangan: Antara Relevansi Pasar, Kebutuhan Bangsa, dan Kesejahteraan yang Terabaikan

Oleh Yogi Yogaswara, S.Pd.

(Departemen Pendidikan dan Kebudayan Badko Jawa Barat)

Pada satu acara orientasi mahasiswa di Universitas Pasundan, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya memilih jurusan yang relevan dengan zaman. Pesan ini sepintas terdengar bijak mahasiswa harus berpikir realistis agar cepat terserap pasar kerja. Namun di balik kalimat yang tampak sederhana itu, tersembunyi ironi besar, yang disorot bukan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kebijakan, melainkan pilihan pribadi mahasiswa. Lebih jauh lagi, jurusan yang berhubungan dengan profesi guru seakan diposisikan sebagai bidang yang tidak relevan, padahal negeri ini masih kekurangan tenaga pendidik di banyak daerah.

Relevansi Pasar yang Menyesatkan

Paulo Freire pernah menegaskan, “Pendidikan bukanlah tindakan untuk menyesuaikan manusia dengan dunia yang ada, melainkan untuk mengubah dunia itu.” Pernyataan ini mengingatkan bahwa relevansi guru bukan diukur dari pasar kerja yang ada, melainkan dari kemampuannya mendorong transformasi sosial. Logika “jurusan sesuai pasar” sesungguhnya berasal dari paradigma ekonomi yang menganggap pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja. Padahal, guru bukan sekadar “pekerjaan” yang bisa disamakan dengan profesi lain. Guru adalah fondasi yang menyiapkan generasi, yang mencetak tenaga kerja sekaligus warga negara. Menilai relevansi guru hanya dari kacamata pasar adalah reduksi besar-besaran terhadap peran strategisnya. Jika pemerintah provinsi hanya rajin memberi kuliah moral, tetapi enggan membuat peta kebutuhan guru yang jelas, maka “relevansi” itu hanyalah jargon kosong. Pertanyaan kritisnya siapa yang seharusnya memastikan jurusan pendidikan tetap relevan, mahasiswa atau pemerintah daerah yang memegang anggaran dan kewenangan formasi guru?

Kebutuhan Bangsa yang Tidak Bisa Ditawar

Data nasional menunjukkan hingga 2025 pemerintah masih mengajukan lebih dari 1 juta formasi PPPK paruh waktu, sebagian besar untuk guru. Di Jawa Barat, jumlah guru mencapai ratusan ribu, namun distribusinya timpang kota besar cenderung berlebih, sedangkan daerah pinggiran kekurangan. Artinya, narasi “guru kebanyakan” jelas menyesatkan. Yang terjadi bukan kelebihan, melainkan ketidakmerataan. Sekolah-sekolah di desa masih mencari guru, sementara di perkotaan banyak guru menumpuk tanpa kepastian status. Bila pemerintah provinsi konsisten membaca data, seharusnya yang diperkuat adalah jurusan pendidikan, bukan justru dipertanyakan relevansinya. Dalam konteks ini, kita perlu mengingat kembali ucapan Ki Hadjar  Dewantara “Guru adalah pamong, tugasnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”Jika bangsa ini masih kekurangan guru, maka artinya kita kekurangan penuntun bagi generasi. Bagaimana mungkin itu disebut kelebihan?

Kesejahteraan yang Terabaikanb

Ironi paling pahit adalah soal kesejahteraan. Guru honorer SD di Jawa Barat pada 2025 masih ada yang digaji Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,19 juta. Guru SMP dan SMA pun tidak jauh berbeda, hanya sedikit lebih tinggi. Bandingkan dengan guru PPPK penuh yang bisa mendapat gaji Rp4-7juta plus tunjangan. Perbedaan mencolok ini bukan karena kualitas guru, melainkan karena status yang ditentukan pemerintah. Ribuan guru honorer bertahun-tahun mengabdi tanpa jaminan, sementara pemerintah sibuk dengan retorika jurusan dan pasar. Di sinilah kontradiksi itu nyata guru disebut penting, tapi tidak diberi kehidupan yang layak. Di sini tepat bila kita mengingat kembali kata-kata John Dewey, tokoh filsafat pendidikan modern “Apa yang terbaik bagi anak-anak haruslah juga menjadi yang terbaik bagi guru.” Jika guru dipaksa hidup dengan gaji di bawah standar, bagaimana mungkin kita berharap pendidikan berkualitas lahir dari kondisi seperti itu?

Tanggung Jawab Pemprov Jawa Barat

Pemerintah provinsi, khususnya Jawa Barat, memikul tanggung jawab strategis dalam memastikan keberlangsungan profesi guru sekaligus mutu pendidikan. Tanggung jawab ini seharusnya hadir bukan sekadar dalam bentuk retorika, melainkan melalui langkah nyata. Pertama, menyusun peta kebutuhan guru yang transparan di setiap kabupaten/kota agar publik melihat dengan jelas bahwa ketersediaan tenaga pendidik masih jauh dari cukup dan profesi guru tetap sangat dibutuhkan. Kedua, mengusulkan formasi PPPK berdasarkan kebutuhan riil, bukan semata menyesuaikan diri dengan batasan anggaran. Realitas lapangan harus menjadi dasar pengambilan keputusan agar distribusi guru merata dan tepat sasaran. Ketiga, menjamin kesejahteraan minimal bagi guru honorer. Tidak boleh lagi ada pendidik yang mengabdi untuk mencerdaskan bangsa tetapi hidup dengan penghasilan hanya ratusan ribu rupiah. Keempat, mengubah narasi pejabat publik berhenti menyalahkan pilihan jurusan mahasiswa, dan mulai mendorong lahirnya solusi kebijakan yang konkret serta berpihak pada guru.

Dengan langkah-langkah ini, relevansi guru akan terbukti bukan melalui kata-kata pejabat, melainkan lewat kebijakan publik yang nyata. Seperti apa yang diingatkan Hannah Arendt, “Tanggung jawab politik berarti bertindak, bukan sekadar berbicara.” Karena itu, jika pejabat hanya menyoroti pilihan jurusan mahasiswa tanpa memperbaiki struktur kebijakan guru, maka sesungguhnya mereka sedang menghindari tanggung jawab. Paradoks ini terlihat jelas. Seorang gubernur bisa saja lantang meminta mahasiswa memilih jurusan yang relevan dengan zaman, namun di lapangan pemerintah khususnya di Jawa Barat gagal merancang distribusi tenaga pendidik dan sistem kesejahteraan yang adil. Realitas sehari-hari di sekolah membuktikannya. Banyak guru terpaksa menjadi “multi peran”, mengajar mata pelajaran di luar bidang mereka demi menutup kekosongan. Guru Biologi mengajar IPA terpadu, guru Bahasa Indonesia diberi jam Seni Budaya, bahkan ada guru Matematika yang mengampu TIK. Ini bukan bentuk fleksibilitas, melainkan bukti rapuhnya perencanaan kebutuhan guru.

Lebih ironis lagi, aturan jam minimum 24 jam per minggu membuat guru bersertifikat sibuk berburu jam hanya agar tunjangan tidak dipotong. Mereka berpindah sekolah, mengajar mata pelajaran yang bukan kompetensinya, semata demi memenuhi angka administratif. Dampaknya jelas mutu pembelajaran menurun, guru kelelahan, sementara kesejahteraan tetap stagnan. Apakah kondisi seperti ini bisa disebut “tidak relevan”? Justru sebaliknya. Guru masih sangat relevan dan mutlak dibutuhkan. Masalahnya terletak pada pemerintah yang gagal menyediakan peta kebutuhan tenaga pendidik yang jelas dan kebijakan kesejahteraan yang adil. Menyalahkan mahasiswa PGSD atau jurusan keguruan dalam situasi ini hanyalah cara mengalihkan sorotan dari kegagalan kebijakan ke pundak individu.

Tanggung jawab sejati ada pada Pemprov Jawa Barat. Jika memang serius, langkah yang dibutuhkan bukan sekadar wacana, tetapi peta distribusi guru berbasis data per kabupaten/kota, penggunaan dana pemerintah untuk menjamin gaji guru honorer minimal setara UMP, serta pelatihan resmi bagi guru yang terpaksa mengajar lintas mata pelajaran agar kualitas tidak dikorbankan.

Penutup: Persimpangan yang Menentukan

Guru memang sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka dianggap tidak relevan oleh logika pasar kerja. Di sisi lain, bangsa ini masih sangat membutuhkan mereka untuk mendidik generasi. Namun pada saat yang sama, kesejahteraan mereka terus terabaikan. Maka, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah mahasiswa salah memilih jurusan, melainkan apakah pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah benar menjalankan tugasnya. Jika guru terus dipandang dari sudut pasar, maka pendidikan akan kehilangan rohnya. Tetapi jika guru ditempatkan pada posisi terhormat dengan kebijakan yang nyata, maka bangsa ini masih punya harapan.