Guru Honorer: Fenomena Unik yang Hanya Ada di Indonesia?

Oleh Nuning Sapta Rahayu

(Guru SLBN Tasikmalaya)

Guru honorer sudah lama menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Mereka hadir di hampir semua sekolah negeri maupun swasta, terutama di daerah, dengan peran besar menutupi kekurangan tenaga pengajar tetap. Namun, posisi mereka seringkali berada dalam ketidakpastian: gaji yang masih jauh di bawah standar upah minimum, minimnya jaminan kesejahteraan, hingga status kerja yang belum sepenuhnya jelas.

Di saat banyak negara lain menempatkan tenaga pendidik dalam skema kerja yang lebih formal, seperti guru negeri, guru kontrak dengan perlindungan hukum, atau tenaga tetap yayasan, Indonesia masih mempertahankan istilah guru honorer. Fenomena inilah yang kerap disebut sebagai hal unik di dunia pendidikan nasional.

Jumlah dan Kondisi Guru Honorer

Menurut laporan Indonesian Database for Educational Sciences (IDEAS) pada 2024, sekitar 74 persen guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Bahkan sebagian di antaranya mengaku harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ratusan ribu guru honorer masih bertugas di sekolah, meski pemerintah secara bertahap mengalihkan status mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengapa Ada Guru Honorer?

Keberadaan guru honorer bermula dari kebutuhan mendesak tenaga pendidik di daerah, ketika jumlah guru PNS tidak mencukupi. Sekolah pun mengangkat guru honorer dengan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau iuran masyarakat.

Kondisi ini berlangsung puluhan tahun dan menciptakan ketergantungan sistem pendidikan pada tenaga honorer. Padahal, dalam Undang-Undang ASN, sebenarnya status tenaga honorer tidak lagi diakui secara resmi.

Bagaimana dengan Negara Lain?

Di luar negeri, istilah honorer hampir tidak dikenal.

Eropa & Amerika Serikat, guru biasanya berstatus pegawai tetap sekolah, kontrak jangka panjang, atau tenured teacher. Guru kontrak tetap mendapat perlindungan hukum dan standar gaji sesuai regulasi pendidikan.

Beberapa negara di Asia Tenggara masih menggunakan guru kontrak, tetapi status dan gajinya diatur jelas oleh pemerintah daerah atau lembaga pendidikan. Tidak ada posisi "honorer" dengan ketidakpastian status sebagaimana di Indonesia.

Dengan kata lain, meski ada guru kontrak atau paruh waktu di luar negeri, status mereka tetap lebih jelas dibandingkan fenomena guru honorer di Indonesia.

Kesejahteraan Guru Perlu Jadi Prioritas

Kesejahteraan guru, baik honorer maupun ASN, merupakan kunci utama peningkatan kualitas pendidikan. Upah yang layak, jaminan kesehatan, dan kepastian status kerja bukan hanya bentuk penghargaan atas jasa guru, tetapi juga faktor penentu semangat dan kinerja mereka di ruang kelas.

Banyak guru honorer yang masih harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini berpotensi mengurangi fokus mereka dalam mengajar. Oleh karena itu, kebijakan yang menjamin standar kesejahteraan minimum bagi semua guru, tanpa membedakan status, mendesak untuk segera diwujudkan.

Dampak Bagi Pendidikan

Keberadaan guru honorer membawa dua sisi. Sisi positifnya yaitu terpenuhinya kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, serta menunjukkan dedikasi tinggi dari para pendidik meski dengan keterbatasan. Sisi negatifnya ada pada ketidakpastian status dan kesejahteraan yang membuat motivasi terganggu dan pada akhirnya bisa berpengaruh pada kualitas pengajaran.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain membuka formasi PPPK setiap tahun untuk mengalihkan status guru honorer ke jalur yang lebih jelas, serta mengusulkan perubahan status guru honorer menjadi guru kontrak sekolah dengan standar gaji minimal sesuai UMK melalui dana BOS.

Meski belum sempurna, langkah ini menunjukkan adanya upaya perbaikan. Organisasi guru, pemerintah daerah, hingga masyarakat diharapkan dapat bekerja sama mendorong sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Fenomena guru honorer memang bisa disebut unik di Indonesia, karena di banyak negara lain tenaga pendidik langsung ditempatkan dalam sistem kontrak formal atau pegawai tetap. Namun, menyebutnya semata-mata sebagai kelemahan tidaklah tepat, sebab sejarah panjang kebutuhan guru dan keterbatasan anggaran turut membentuk kondisi ini.

Ke depan, tantangannya adalah bagaimana memastikan tidak ada lagi guru yang merasa “sementara” di negeri yang sangat membutuhkan peran mereka. Guru bukan sekadar tenaga kerja, melainkan fondasi bagi masa depan bangsa.