Guru Honorer Bergantung Nasib pada Pak Menteri

Oleh Mohamad Mansur, S.Pd.

(Guru SMA Negeri 1 Bodeh)

Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2020 memberikan kado gembira bagi seluruh guru honorer di Indonesia, baik guru honorer di sekolah negeri maupun swasta. Dalam pidatonya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim,  berjanji akan memperjuangkan nasib guru-guru honorer dengan mengangkat 1 juta honorer dalam program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode 2021. Dari pernyataan Nadiem ini, tentu memberikan rasa nyaman yang mendalam bagi seluruh guru honorer baik yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta. Perjuangannya yang sudah berpuluh tahun akhirnya direspons oleh pemerintah dengan kebijakan yang memberikan harapan perubahan nasib mereka semua.

Kemendikbud berjanji akan memenuhi komitmen dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak para pendidik. Melalui seleksi yang demokratis, para guru yang berstatus non-PNS dapat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kuotanya cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami mohon doa Bapak dan Ibu guru agar semua langkah ini berjalan baik dan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 November 2020.

Seperti informasi yang sudah beredar luas, pada tanggal 23 November 2020 Mendikbud menyampaikan pengumuman seleksi guru PPPK di tahun 2021. Nadiem memastikan bahwa semua guru honorer berkesempatan menjadi ASN melalui skema PPPK. Yakni proses seleksi masal untuk semua guru honorer akan mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan kelayakan melalui suatu tes online, apakah mereka bisa menjadi guru PPPK dengan kejahteraan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para guru. Nadiem memastikan bahwa di tahun 2021 Kemendikbud menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu bentuk apresiasi setinggi-tingginya dari pemerintah kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang luar biasa di tengah pandemi.

“Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak/Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan,” imbuhnya.

Kebijakan seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan hanya diperuntukkan untuk guru honorer yang mengabdi di instansi pemerintah maupun swasta, tapi juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum mengajar. Kutipan Mendikbud, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini, pertama guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di dapodik, ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk yang lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti test seleksi. Sedangkan untuk batasan usia pendaftar yakni maksimal berumur 59 tahun (per 1 April 2020). Hal ini disampaikan oleh Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).

Senada dengan Pak Nadiem, Presiden Joko Widodo pun menyampaikan sebuah harapan yang menggarisbawahi pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tesebut secara virtual dalam Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para guru di seluruh pelosok Tanah Air. “Saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia, juga meminta guru-guru honorer di atas 35 tahun mengikuti rekrutmen PPPK,” ujarnya sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 28 November 2020.

Pengangkatan guru melalui skema PPPK ini selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, juga diharapkan menjadi awal penyelesaian status guru honorer di seluruh Indonesia. Keluhan para guru honorer selama ini mulai menemukan titik terang dengan dibukanya rencana adanya seleksi guru honorer menjadi ASN. Tidak main-main, di samping kuota seleksi guru PPPK 2021 hingga 1 juta guru, juga peserta akan mendapatkan materi pembelajaran secara daring. Nadiem, memastikan bahwa akan ada banyak pelatihan daring berupa modul yang guru dapat ikuti secara mandiri demi mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PPPK sehingga kualitas mutu pembelajaran anak-anak akan terjaga.

"Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat kesempatan yang adil bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring (online) untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Berbagai upaya ini dilakukan semata-mata untuk menempatkan profesi guru pada tempatnya yang mulia dan terhormat. Mereka telah mempersembahkan pengorbanan yang besar dalam hal waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-muridnya,” imbuh Nadiem.

Dan tentu dengan rencana adanya pemberian materi persiapan bagi pendaftar seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) 2021, artinya pemerintah benar-benar serius dan komitmen untuk membantu para guru honorer menjadi ASN, sehingga dapat mengubah derajat kehidupannya yang adil dan sejahtera. Bukan hanya sebatas pemberian materi saja, peserta juga diberi kesempatan mengikuti seleksi mengulang hingga tiga kali. Kesempatan untuk mengulang ujian seleksi ini dapat dilakukan pada 2021 atau tahun berikutnya karena seleksi guru PPPK akan menjadi program yang berkesinambungan dan dipastikan agar seluruh guru honorer ini benar-benar lolos seleksi menjadi ASN.

Seleksi PPPK bagi para guru honorer ini akan dimulai pada tahun 2021 mendatang, bukan waktu yang lama, tapi sudah sampai di ujung waktu. Tentu berbagai persiapan, koordinasi, dan regulasi sedang dipersiapkan. Diberikan kesempatan, ada sebanyak satu juta formasi yang terbuka bagi guru honorer bukanlah hal mudah. Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud bersama dengan KemenPAN-RB dan BKN menyelenggarakan Koordinasi Formasi sekaligus Sosialisasi Seleksi Guru PPPK tahun 2021. Melansir akun Instagram Ditjen GTK, Selasa (8/12/2020), kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan memperlancar program rekruitmen guru PPPK. Tentu sekaligus sebagai konsultasi pejabat Dinas Pendidikan wilayah terkait formasi guru PPPK kepada tim Ditjen GTK. Adapun Koordinasi dan Sosialisasi ini rencananya akan dilaksanakan dalam 5 region, yaitu: Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan Yogyakarta. Berikut target jadwal persiapan seleksi guru PPPK tahun 2021 oleh pihak Ditjen GTK, yakni:

1. Database Kualifikasi Guru dan Data Kebutuhan Guru Daerah ditargetkan selesai pada Desember 2020.

2. Regulasi Pendukung dan kualifikasi pendidikan pada Januari 2021.

3. Materi Pembelajaran pada Februari 2021.

4. Pengumuman Seleksi dan Ujian Seleksi.

Seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) 2021 ini akan dilakukan secara daring. Pemerintah daerah juga tidak perlu menyiapkan anggaran penyelenggaraan dan gaji bagi peserta yang lulus seleksi guru PPPK 2021. Pasalnya, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk kapasitas 1 juta guru yang akan lulus seleksi PPPK 2021. Kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini disebabkan oleh kurangnya jumlah pengajar di sekolah negeri sampai satu juta guru.  Melalui seleksi guru PPPK 2021, pemerintah juga ingin memberikan kesempatan adil bagi guru honorer membuktikan kompetensi atau kelayakan dan meningkatkan kesejahteraan diri. Dengan hal ini semua, tentu seluruh guru honorer berharap penuh kepada Pak Nadiem agar Angin Segar yang dihembuskan akan menjadi nyata dapat dihirup bagi pengabdi bangsa khususnya guru honorer di seluruh Indonesia.

Pemalang, 1 Desember 2020