Guru Honorer dan PPPK

Oleh Riswan Safari, S.Pd., M.M.

(Pengurus PGRI Kec. Citamiang Kota Sukabumi

Beberapa hari kebelakang pemerintah melaksanakan ujian penjaringan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui perjanjian kontrak atau P3K, dengan harapan untuk mengatasi permasalahan status dan kesejahtraan bagi guru honorer yang akan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Keinginan pemerintah untuk melakukan rekruitmen guru honorer membuka harapan baru bagi guru honorer, mereka memiliki semangat dan keinginan yang besar, berbagai upaya dilakukan dalam rangka mempersiapkan ujian penjaringan tersebut, kerja kelompok, pendalaman materi sampai try out, mereka lalui. Semua upaya itu tentunya berdasar pada  harapan untuk dapat lolos dan memperoleh status sebagai ASN.

Pengabdian panjang tak kenal lelah yang mereka lalukan selama ini seolah sirna dengan harapan baru tuk mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Disisi lain pemerintah pun berharap bahwa Ujian penjaringan P3K ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan guru honorer. Harapan Pemerintah dengan pengangkatan menjadi ASN melalui perjanjian kontrak, guru honorer memperoleh pendapatan yang layak dalam menjalankan roda kehidupannya.

Tetapi harapan kadang tidak sejalan dengan realita, ketika guru honorer mengikuti seleksi P3K mereka di hadapkan dengan soal – soal yang begitu sulit untuk dikerjakan, padahal mereka sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, wajar kemudian banyak sekali guru honorer yang harus mengelus dada dan bersedih hati karena mereka tidak lolos dalam ujian tahap 1, Lagi-lagi passing grad menjadi kendala dalam kelulusan, dengan nilai cukup tinggi pemerintah menetapkan batas kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh Guru Honorer ketika mereka ingin di terima menjadi Guru P3K. Kembali alasan kualitas menjadi landasan bagi pemerintah dalam menetapkan nilai Passing Grade, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Kementrian Dikbudristek menyatakan bahwa pemerintah menginginkan bahwa guru P3K memiliki kualitas tersediri sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara nasional.

Ketika kualitas menjadi sandaran dalam penentuan rekruitmen Guru P3K, maka pemerintah tidak akan melihat sisi lain dalam perjalanan guru honor selama ini. Pengabdian tulus, penghasilan yang tidak memadai, kehidupan yang kurang layak seolah hanya mimpi buruk yang harus dihadapi oleh guru honorer. Timbul pertanyaan yang mengelitik dalam pemikiran penulis, apakah kurang berkualitasnya pendidikan di Indonesia harus di timpakan pada guru honorer yang kemudian mereka dijadikan kambing hitam ?. Padahal mereka ujung tombak dilapangan yang selama ini menjalankan program – program pemerintah dalam meningkat pendidikan yang berkualitas, atau memang ketidak mampuan guru honorer dalam menggunakan aplikasi pembelajaran selama pandemi ini, menjadi alasan mereka di anggap tidak berkualitas.

Ternyata Banyaknya guru honorer yang tidak lulus di Tahap 1 dalam seleksi P3K ini menjadi perdebatan yang hangat, dari mulai pakar pendidikan, pengamat, organisasi profesi dan anggota DPR urun rembug mengeluarkan pendapat tetang kenyataan ini. Mereka mendesak pemerintah untuk menunda pengumuman hasil seleksi tahap 1. Dan dalam rapat dengar pendapat antara Kemedikbudristek dengan Komisi X, banyak usulan dari anggota DPR terutama terkait dengan penambahan nilai Afirmasi bagi guru Honorer diatas 35 tahun supaya lebih besar, mendapat tanggapan dari Mas Nadiem, dan berjanji bahwa dia akan mengajukan penambahan afirmasi tersebut pada pihak – pihak terkait.

Kita berharap bahwa pemerintah betul betul memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, jangan sampai langkah solutif ini menjadi pemasalahan baru bagi pemeritah sendiri. Pemerintah harus menyadari bahwa harapan besar guru honorer untuk lulus seleksi P3K tersebut sangat tinggi, karena ini upaya mereka untuk meningkatkan tarap hidup yang lebih layak, jangan sampai kemudia harapan itu terhempas karena passing grade semata, Mereka sudah sekian lama mengabdi secara tulus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga mereka pun mempunyai keinginan yang sama dengan seluruh komponen bangsa ini untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Mereka pun ingin bahwa pendidikan kita bisa bersaing secara kompetitif dengan negara lain, sehingga upaya perubahan kebijakan pendidkan yang hari ini di keluarkan oleh Mendikbudristek dengan slogan Merdeka belajar menjadi landasan dalam menjalankan penagbdian tulus meraka. Jangan khawatir bahwa mereka tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan, toh mereka sudah membuktikan selama ini.