Guru Non-ASN: Antara Kebutuhan dan Aturan

Oleh Rohmat Slamet

Seorang teman di linimasa media sosial facebook menulis seuntai kalimat yang cukup menggelitik sekaligus menjadi bahan renungan bagi kita semua yang bergerak di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kawan tersebut menuliskan kalimat seperti ini : ‘Halo P Menpan-RB mhn pencerahannya jika di satu sekolah guru matpel tertentu semua purna tugas, sementara sekolah g bisa mengangkat guru honorer. Haruskan matpel itu ditiadakan karena g ada yg mengampunya? Atau gimn?’

Tak kalah menariknya dan menggelitiknya juga ada  tanggapan yang muncul mengomnetari postingan tersebut. Salah satu komentar yang ada, mengungkapkan: ‘Liburkeun we pa haji sakolana sambil ngantosan aya pengangkatan deui’ (Liburkan saja pa haji sekolahnya sembari menunggu adanya pengangkatan (PNS/PPPK) lagi).

Bila kita membaca sekilas atau sekedar melihat lihat beranda facebook, nampaknya seuntai kalimat tersebut tidak berarti apa apa. Mungkin kita beranggapan bahwa itu hanya ekpresi biasa yang ditumpahkan di media sosial. Akan tetapi bila kita kaji lebih lanjut, pernyataan tersebut memang benar adanya. Pada saat ini hampir di semua lembaga persekolahan khususnya negeri, sudah mulai nampak adanya kekurangan guru, baik yang PNS ataupu yang P3K. Kekurangan guru tersebut sebagai imbas dari banyaknya tenaga guru yang memasuki masa purna bakti atau juga yang telah meninggal dunia.

Untuk sementara, demi menjaga kelangsungan proses pembelajaran di sekolah, banyak pimpinan sekolah yang mengakalinya dengan mengoptimalkan tenaga guru, baik yang ASN, P3K  ataupun yang Non ASN, untuk rangkap jabatan mengampu mata pelajaran yang lain. Atau juga dengan mengoptimalkan beban mengajar kepada guru yang ada. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini semata mata dilakukan demi melayani peserta didik yang telah diamanahkan oleh para orangtua kepada sekolah. Adapun imbas dari ‘keterpaksaan’ ini bukan tidak terpikirkan, akan tetapi pertimbangannya lebih kepada ‘daripada peserta didik tidak terlayani’ pada akhirnya siasat ini yang diambil.

Pertanyaannya, apakah kepala sekolah tidak bisa mengangkat tenaga Non-ASN? jawabannya: Ya, tidak bisa !. Untuk saat ini kepala satuan pendidikan (Kepala Sekolah) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di sekolah, dilarang utnuk mengadakan atau mengangkat tenaga Non – ASN yang baru. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran dari Menpan dan RB Nomor : B / 185/ M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Surat Edaran (SE)  tersebut, mengemukakan berbagai kebijakan yang tengah digodok oleh pemerintah tentang mekanisme pengadaan pegawai di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan dari SE tersebut cukup baik demi penataan pegawai dan juga pemerataan pegawai yang ada. Akan tetapi dikarenakan penataan yang tengah digodok tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan akan pegawai, khususnya guru, sudah sangat mendesak. Andai saja kekurangan pegawai yang ada tersebut merupakan pegawai yang berhadapan dengan (maaf) benda mati, seperti berkas dan dokumen, barangkali masih dimungkinakan kekurangan tenaga tersebut masih bisa ditolerir. Akan tetapi, guru harus berhadapan dengan benda hidup, peserta didik, tentu saja hal berbeda akan terjadi.

Memang apabila kita kaji lebih jauh lagi, terdapat tujuan yang mulia dari SE tersebut, yaitu adanya penataan pegawai sehingga pegawai Non-ASN yang ada sekarang, dipetakan sesuai dengan kompetensinya, sehingga kedepannya para pegawai tersebut dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS ataupun PPPK.

Nomenklatur: dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi seperti yang termaktub dalam SE tersebut, kembali bisa menimbulkan polemik. Yang namaya mengikuti seleksi, berarti peluangnya fifty fifty, antara lulus dan tidak. Sehingga dimungkinkan akan kembali memunculkan ketidak pastian diantara para pegawai Non-ASN tersebut.

Sekali lagi, peraturan atau edaran yang dikeluarkan oleh Menpan dan RB tersebut, bertujuan sangat baik : untuk penataan dan pemerataan pegawai. Namun walaupun demikian semoga ada langkah yang lebih kongkrit dan pasti dalam hal pengadaan pegawai, terutama untuk tenaga guru, karena hal ini bersentuhan langsung dengan pelayanan lembaga sekolah terhadap peserta didik, sehinggga jangan sampai ada mata pelajaran yang tidak ada gurunya. Semoga saja pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik bagi semua.