GURU PENGGERAK, GURU MALAS!

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara Utama LPMP Jabar/KACI #PASTI BISA)

Guru penggerak merupakan program unggulan yang digagas oleh Mas Nadiem dan Dirjen GTK Iwan Syafril. Sebagaimana tercantum pada strategi pembelajaran holistik yang telah dicanangkan, guru pengerak adalah guru yang mempunyai pengalaman melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Pengalaman tersebut akan didesiminasikan ke guru-guru lain.

Sebagai best practice, guru penggerak pun akan melakukan pendampingan terhadap guru-guru lainnya, sehingga guru penggerak tersebut selain melaksanakan tugas pokok di sekolahnya akan mendapat tugas sampingan untuk berbagi pengalaman dengan guru-guru lain. Dengan tugas sampingan tersebut maka guru penggerak bisa dipastikan tugas pokoknya terganggu dan tidak bisa hadir dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Melibatkan guru-guru tertentu yang terpilih dan memenuhi kriteria sudah menjadi suatu yang lazim dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk ditunjuk menjadi instruktur nasional, instruktur provinsi maupun kabupaten, dan istilah sekarang akan disebut guru penggerak. Oleh karena hal tersebut maka guru tersebut akan meninggalkan tugasnya sebagai guru untuk mengajar di depan kelas. Bagi guru yang terlibat menjadi tim pengembang di tingkat nasional maupun dinas pendidikan maka akan sering meningggalkan tugas mengajar untuk berkeliling menjadi narasumber di tingkat nasional, di tingkat provinsi/kabupaten juga demikan, berhari-hari bahkan bisa jadi berbulan-bulan meningalkan tugas pokok guru tersebut.

Guru meninggalkan tugas mengajar untuk terlibat dalam kegiatan di luar tugas tersebut menjadikan dilema bagi kepala sekolah, mengingat jika tidak diizinkan bisa dianggap kurang loyal terhadap yang mengundang/menugaskan guru. Jika diberi izin konsekuensinya kepala sekolah harus mencari guru pengganti di kelas. Lebih lanjut lagi guru bisa melanggar Peraturan Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai yang mewajibkan guru harus memenuhi beban kerja 37.5 per minggu serta meninggalkan kewajiban dalam seminggunya guru yang wajib mengajar minimal 24 pelajaran.

Masalah ketidakhadiran/kemalasanguru di depan kelas telah menjadi perhatian ACDP Indonesia (Analytical and Capacity Development Parrnertship). Lembaga penelitian Australian Counsil for Education dan lembaga Penelitian SMERU atas nama Cambridge Education yang berkerja sama dengan Balitbang Kemendikbud telah mengkaji ketidakhadiran guru di kelas. Dari hasil kajian diperoleh hasil 14 persen guru tidak hadir di kelas dengan alasan ketidakhadiran di antaranya 1) sering mengikuti rapat-rapat 2) mengikuti diklat/worskshop/lokakarya 3) menjadi narasumber.

Masih menurut ACDP ketidakhadiran guru di kelas mengakibatkan reputasi sekolah menurun, citra guru di depan siswa kurang baik, prestasi anak didik serta sekolah tergangggu.

Namun bagi guru nampaknya jika sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun dinas pendidikan merupakan suatu kehormatan untuk mengekspresikan potensi dirinya dan tempat berbagi pengalaman terbaik dengan sesama teman guru lainnya. Apalagi penunjukan guru oleh Kementerian maupun dinas pendidikan didasarkan pada kriteria tertentu. Artinya tidak sembarang guru bisa dilibatkan melainkan yang memenuhi kriteria seperti guru berprestasi, guru yang inovatif, kreatif dan menghasilkan karya yang sudah teruji.

Ketidakhadiran guru di depan kelas dengan alasan terlibat dalam kegiatan Kementerian maupun dinas pendidikan bagaikan buah simalakama bagi kepala sekolah, mengingat jika diberikan izin meninggalkan proses belajar mengajar artinya anak dikorbankan untuk memperoleh pembelajaran dari guru yang baik, namun jika tidak diizinkan juga bisa dianggap kurang mendukung bagi guru untuk berkembang dalam meningkatkan jenjang kariernya.

Untuk mengatasi problematika ketidakhadiran guru di depan kelas karena dibutuhkan tenaganya untuk menjadi narasumber maupun kagiatan lainnya bisa diatasi dengan: Pertama mengoptimalkan peran pengawas sekolah. Pengawas sekolah bisa dioptimalkan mengingat 1) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 jam pembelajaran tatap muka dalam satu minggu. 2) tugas pokok dan fungsi pengawas untuk melakukan, memantau, menilai, membina. Pengawas juga mempunyai fungsi sebagai mitra, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor evaluator dan konsultan. 3) kompetensi pengawas untuk melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik evaluasi pembelajaran serta penelitian dan pengembangan cocok untuk dioptmalkan 4) pelaksanaan tugas pengawas sekolah 70 persen harus terjun ke sekolah sehingga memungkinkan seorang pengawas lebih fleksibel 3) citra pengawas di depan kepala sekolah maupun guru akan lebih meningkat 4) proses pembinaan/pemberian informasi bisa dilakukan berjenjang.

Kedua melakukan review pola diklat, Bimtek, wokshop dan IHT yang selama ini dilaksanakan secara tatap muka diubah menjadi moda daring dengan menggunakan aplikasi yang menggunakan teknologi IT seperti ZOOM, Webec, Teams dll sehingga guru penggerak bisa melakukan sharing pengalaman/pendampingan secara online. Dengan demikian, guru penggerak melaksanakan tugasnya bisa dari sekolah di mana yang bersangkutan bertugas. Hal ini dipastikan bisa mengatasi ketidakhadiran guru di depan peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Program guru penggerak merupakan suatu keniscayaan karena inovasi-inovasi dalam pembelajaran harus terus dikembangkan agar pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan agar mutu siswa semakin meningkat, maka siswa yang cerdas, terampil dan berkarakter bisa diwujudkan. Apalagi Kementerian mempunyai target untuk meningkatkan nilai PISA. Namun jika guru penggerak bersemangat untuk melakukan pendampingan untuk guru- guru lain sedangkan tugas pokok di sekolahnya ditinggalkan maka wajar andaikan ada yang menyebut guru penggerak guru malas! Semoga ada cahaya terang....