GURU PENGGERAK GURU ISTIMEWA

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara Unit Kemdikbud/Anggota KACI)

“…..Guru penggerak guru  istimewa ….“ Itulah kutipan dari ucapan salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan saat memberikan sambutan pada kegiatan lokakarya 7 program guru penggerak di salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu alasan yang dikemukakan kenapa guru penggerak guru istimewa adalah guru penggerak merupakan pintu masuk untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah.

Program guru penggerak merupakan program yang digagas oleh Mas Mentri Nadiem Makarim. Proses rekrutmen program guru penggerak sejak tahun 2020 sudah memasuki angkatan ke-7 dan dari satu angkatan ke angkatan lainnya menunjukkan kecenderungan minat yang meningkat dari berbagai lapisan guru. Guru penggerak merupakan program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain itu hadirnya program guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar. Prinsip program ini sama seperti kurikulum merdeka, menggunakan metode yang lebih fleksibel. Guru penggerak diharapkan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah maupun di masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan adanya program guru penggerak, guru penggerak diharapkan mampu menciptakan individu guru dengan tujuan mengembangkan peserta didik dengan refleksi, dan pembelajaran secara mandiri maupun kelompok, menggerakkan ekosistem pendidikan dengan membuka banyak kolaborasi, mendorong tingkat kepemimpinan peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih aktif dan percaya diri serta menciptakan format pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung hasil pembelajaran yang implementatif kepada peserta didik.

Kembali ke pernyataan guru penggerak guru istimewa dari pejabat tersebut saya setuju sekali, karena ada beberapa alasan kenapa setuju di antaranya:

Pertama proses rekrutmen program guru penggerak dilakukan dengan proses yang panjang  dimulai dengan seleksi administrasi, seleksi  penulisan esai, simulasi mengajar serta wawancara.

Kedua proses pelatihan bagi guru penggerak mempunyai durasi waktu yang panjang untuk angkatan pertama sekiar 9 bulan dan selanjutnya 6 bulan. Selama proses pelatihan dilakukan pendampingan oleh guru pengajar praktek, setiap bulan sekali dilakukan lokakarya dan diakhiri dengan panen karya hasil guru penggerak.  

Ketiga proses rekrutmen guru penggerak tidak mengenal status guru. Semua guru apakah itu guru honorer, guru kontrak maupun ASN asal telah mempunyai masa kerja lebih tiga tahun mengajar, pun demikian status sekolah negeri maupun sekolah swasta boleh mendaftar, juga tidak membedakan daerah asal apakah kota, daerah maupun daerah remot area (3T) bisa mendaftar.

Keempat terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah. Pada pasal 2 menyatakan calon kepala sekolah harus memenuhi persyaratan dengan salah satunya memiliki Sertifikat Guru Penggerak; dan ini sudah diterapkan oleh beberapa kabupaten dan kota dalam proses pengangkatan kepala sekolah khususnya bagi angkatan pertama.

Kelima terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) serta Balai Guru Penggerak (BGP). Terbitnya Permendikbud ini menunjukkan bahwa guru penggerak  merupakan guru yang istimewa mengingat sebuah program mengubah stuktur yang ada, semula pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru itu dilakukan oleh pusat pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPP TK) diubah menjadi BBGP/BGP yang berdiri di seluruh provinsi.

Kelima keistimewaan ini yang menjadikan magnet untuk menjadi guru penggerak dari waktu ke waktu peminatnya semakin bertambah. Walaupun kritik maupun kajian terkait program ini bermunculan namun program ini bergeming. Bahkan semakin masif terstruktur dan sistematik menjangkau ke seluruh pelosok negeri.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 14  Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 14 tahun 2022 menunjukkan bahwa program ini akan semakin diprioritaskan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang menjadi permasalahan apakah tidak akan menjadi pemberian harapan palsu (PHP) khususnya bagi guru swasta, guru honorer serta guru muda mengingat porsi untuk menjadi kepala sekolah sangat terbatas. Begitu pula bagaimana nasib guru-guru lain yang tidak ikut program guru penggerak apakah kariernya mentok sebagai guru saja.

Inovasi penanganan guru mengingatkan saya pada ungkapan Prof Surya Guru Besar UPI dan Pengurus Besar PGRI yang menyatakan bahwa penanganan guru jangan kokod monongeun. Artinya sebuah pekerjaan yang tidak selesai-selesai dan tidak penah matang. Apalagi proses suksesi pemerintahan tinggal satu setengah tahun lagi, apakah progam ini akan bertahap atau diubah lagi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Semoga saja ganti menteri tidak ganti kebijakan tentang program guru penggerak....Semoga.

Morowali 160422