Guru Politisasi Anak Didik

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Saat ini heboh soal ujian sekolah di DKI Jakarta yang “menyeret” nama Megawati dan “memuja” nama Anies Baswedan. Sebuah soal ujian sekolah yang kontekstual tapi menyesatkan. Mengapa kontekstual? Karena tersambung dengan dinamika politik saat ini. Mengapa menyesatkan? Karena memuja pejabat dan mendiskreditkan tokoh nasional.

Seorang widyaisawara lulusan program doktoral salah satu PTN di Bandung mengatakan bahwa, “Kadrun sudah masuk dunia pendidikan”. Dunia pendidikan sebaiknya zero dari hal politik praktis, kecuali politik pendidikan. Membuat soal terkait politik bisa berdampak negatif pada anak didik.

Sebaiknya membuat soal itu lebih apresiatif pada anak didik sekitar. Saya pun pernah membuat soal ujian sekolah yang membuat anak tersenyum saat menjawab. Mengapa? Karena Saya membuat soal dengan mencutat nama guru dan anak didik yang ada di sekolah.

Kalau tidak salah, Saya pernah membuat sebuah soal sejarah kontekstual dengan soal sebagai berikut. Siapakah nama siswa SMAN 1 Kota Sukabumi yang pernah menjadi juara nasional tahun 2009? Terdapat sejumlah pilihan anak berprestasi. Ini soal lebih apresiatif, afirmatif, dan membuat bangga anak didik.

Setiap anak didik hebat bisa masuk di soal ujian sekolah. Ini adalah “modus” guru motivasi, publikasi, dan menebarkan spirit juara dan mengingatkan siswa yang berjasa pada sekolah. Berbeda dengan nama Anies dan Mega, ini sangat tak elok.

Soal ujian sekolah yang tendensius menyudutkan Megawati dan memuja Anies menjadi tak layak. Anak didik digiring pada edukasi politik dini. Seolah Anies adalah pahlawan dan Mega adalah sosok yang jangan ditiru. Faktanya nama Anies adalah Gubernur DKI Jakarta dan Mega adalah mantan Presiden RI. Dua orang hebat dalam sejarah.

Sebutan “Guru Kadrun” dari seorang widyaiswara kepada guru pembuat soal memang tak enak didengar. Namun  guru yang mempolitisasi anak didik dengan “dokumen sakral” soal-soal ujian sekolah terlihat kadrunialis. Ini merusak martabat guru. Sebaiknya yang hadir adalah guru profesional bukan guru kadrun.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada kepala sekolah dan guru yang membuat soal ujian. Dinas Pendidikan pun telah memberikan teguran kepada guru tersebut (Kompas.com). Seorang ASN memang  simalakama dalam pilihan politik. ASN harus netral tapi punya hak suara dan otoritas “cuci otak” anak didik.

Untung saja Sang Guru DKI Jakarta itu tidak membuat soal yang menyertakan Mega menggendong Jokowi. Pasti akan lebih viral lagi. Inilah dinamika politik dan dunia pendidikan kita. Tidaklah heran generasi kita, anak didik kita saat ini banyak disuguhkan “sensasi’ orang dewasa. Mulai dari penceramah radikal, penceramah lembut, adegan “Bansos”, adegan “Lobster”.

Anak didik kita selain dicuci otak oleh “narkolema” mereka pun adiksi pada dunia maya dan gadget.  Dunia nyata menjadi terabaikan dan mental “PJJ” akan menjadi bagian gaya hidup. Semua anak,  bahkan orang dewasa saat ini bagaikan “autis” punya dunia masing-masing. Wahai manusia---terutama para guru---waspadalah!