GURU TERLINDUNGI, PENDIDIKAN BERKUALITAS

Penulis: Tatang Sunendar

Dibaca: 132 kali

Tatang Sunendar

Oleh Tatang Sunendar

 

Pendidikan yang berkualitas tidak lahir dari ruang kelas yang sunyi konflik, tetapi dari ruang belajar yang aman, adil, dan manusiawi. Di pusat dari semua itu berdiri seorang guru. Namun ironisnya, di tengah tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi, perlindungan terhadap guru justru sering kali tertinggal.

Berbagai peristiwa yang mencuat ke ruang publik menjadi cermin buram dunia pendidikan kita. Guru dikeroyok siswa dan orang tua karena dianggap “terlalu keras” menegur. Guru diproses hukum karena mencukur rambut siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Di sisi lain, realitas ekonomi menunjukkan wajah yang lebih menyayat, gaji guru honorer masih lebih kecil dibandingkan upah sopir pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fakta-fakta ini bukan sekadar sensasi media, tetapi alarm keras bahwa ada yang tidak beres dalam cara kita memuliakan profesi guru.

Kasus kekerasan terhadap guru jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Dalam Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 5 menegaskan bahwa pendidik berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, maupun masyarakat

Bahkan, Pasal 6 merinci bahwa kekerasan tersebut bisa berbentuk fisik, psikis, perundungan, hingga kebijakan yang mengandung kekerasan   Artinya, ketika guru menjadi korban pengeroyokan atau intimidasi, negara sejatinya wajib hadir, bukan justru membiarkan guru berjuang sendiri.

Fenomena guru yang dipidanakan karena mendisiplinkan siswa, seperti mencukur rambut yang melanggar aturan sekolah, juga perlu dilihat secara jernih. Disiplin adalah bagian dari fungsi edukatif, bukan tindakan kriminal selama dilakukan secara proporsional dan mendidik. Permendikdasmen ini menegaskan prinsip praduga tak bersalah dalam perlindungan pendidik (Pasal 3 ayat 1 huruf d). Guru tidak boleh langsung diposisikan sebagai pihak yang salah hanya karena tekanan opini publik atau viralitas media sosial.

Di luar aspek hukum, persoalan kesejahteraan guru khususnya guru honorer menjadi luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika imbalan kerja guru tidak sebanding dengan beban tanggung jawabnya, maka yang terancam bukan hanya martabat guru, tetapi juga mutu pendidikan itu sendiri. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 15 secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan profesi mencakup perlindungan dari pemberian imbalan yang tidak wajar atau tidak sesuai perjanjian kerja . Ini adalah dasar kuat bahwa kesejahteraan guru bukan belas kasihan, melainkan hak. Perlindungan guru sejatinya bukan untuk menjadikan guru kebal kritik atau hukum.

 Perlindungan adalah upaya menciptakan rasa aman dan nyaman agar guru dapat menjalankan tugas profesionalnya secara optimal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikdasmen ini  Guru yang takut dilaporkan, takut diviralkan, dan takut dipenjara tidak akan pernah leluasa mendidik dengan hati. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh menginginkan pendidikan yang berkualitas, maka perlindungan terhadap guru harus menjadi kesadaran kolektif: pemerintah yang tegas melindungi, masyarakat yang bijak menilai, dan sekolah yang berdiri kokoh membela pendidiknya. Guru yang terlindungi adalah guru yang berani mendidik dengan nilai, menegakkan disiplin dengan kasih, dan menginspirasi dengan keteladanan. Pada akhirnya, mutu pendidikan tidak akan pernah melampaui cara sebuah bangsa memperlakukan gurunya. Memuliakan guru bukan sekadar slogan, melainkan fondasi peradaban.

Jika guru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dampaknya akan menjalar ke mana-mana. Guru akan mengajar dalam ketakutan, bukan dengan ketenangan. Teguran berubah menjadi keraguan, disiplin bergeser menjadi pembiaran, dan pembinaan karakter kehilangan arah. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi ruang rawan konflik. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berpotensi kehilangan ruhnya sebagai proses pemanusiaan manusia.

Lebih jauh lagi, guru yang tidak terlindungi akan cenderung memilih jalan aman: mengajar sekadarnya, menghindari risiko, dan enggan mengambil peran lebih dalam membimbing siswa. Akibatnya, kualitas pembelajaran menurun, hubungan guru dan siswa menjadi kaku, dan sekolah kehilangan figur teladan yang berani, tegas, sekaligus penuh kasih. Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya guru, tetapi peserta didik dan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, solusi perlindungan guru harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Pertama, implementasi nyata Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar regulasi di atas kertas. Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu diaktifkan hingga tingkat daerah dan satuan pendidikan agar kasus-kasus yang menimpa guru dapat ditangani cepat, adil, dan manusiawi.

Kedua, penguatan literasi hukum bagi guru dan masyarakat mutlak dilakukan. Guru perlu memahami batas dan hak profesionalnya, sementara orang tua dan masyarakat harus diedukasi bahwa mendidik bukanlah tindak kriminal. Kesalahpahaman yang dibiarkan tanpa edukasi hanya akan memperpanjang konflik dan saling curiga.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan profesi. Guru yang sejahtera secara ekonomi akan lebih fokus mendidik, lebih kuat secara mental, dan lebih berdaya dalam menghadapi tantangan. Ketimpangan antara beban kerja guru dan imbalan yang diterima tidak boleh terus dinormalisasi.

Keempat, sekolah perlu membangun budaya kolaboratif antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ketika terjadi persoalan, dialog dan mediasi harus menjadi jalan utama, bukan pelaporan dan kriminalisasi. Pendidikan tumbuh dari kepercayaan, bukan dari rasa saling mengancam.

Dengan perlindungan yang kuat, guru akan kembali berdiri tegak sebagai pendidik sejati mengajar dengan keberanian, mendidik dengan nurani, dan membimbing dengan kasih sayang. Dari sanalah pendidikan yang berkualitas menemukan pijakannya.orang bijak berkata. Bangsa yang besar bukan hanya yang membangun gedung sekolah megah, tetapi yang menjaga dan melindungi gurunya dengan adil dan bermartabat……. Wallahu A'lam Bishawab.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...