GURU WAJIB SEJAHTERA

Oleh Ujang Lukman

Ada satu profesi yang setiap hari bekerja menyiapkan masa depan bangsa, tetapi sering kali persoalan masa depannya sendiri justru terlupakan. Profesi itu adalah guru. Setiap pagi mereka masuk ke ruang kelas, berhadapan dengan puluhan karakter anak yang berbeda, mengajar, membimbing, menilai, memotivasi, menyelesaikan persoalan peserta didik, berkomunikasi dengan orang tua, mengikuti berbagai program, menyelesaikan administrasi, dan pada saat yang sama dituntut terus meningkatkan kompetensi. Guru dituntut profesional, kreatif, adaptif terhadap teknologi, mampu memanfaatkan kecerdasan buatan, memahami psikologi anak, mengembangkan karakter, sekaligus menjadi teladan. Pertanyaannya sederhana: apakah kesejahteraan guru sudah sebanding dengan besarnya tuntutan yang dibebankan kepadanya?

Pertanyaan itu penting karena persoalan guru sesungguhnya bukan hanya persoalan gaji. Kesejahteraan guru jauh lebih luas daripada angka yang diterima setiap bulan. Kesejahteraan mencakup penghasilan yang layak, kepastian karier, lingkungan kerja yang sehat, beban kerja yang manusiawi, kesempatan meningkatkan kompetensi, perlindungan profesi, serta penghargaan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Guru yang memperoleh penghasilan cukup tetapi setiap hari tenggelam dalam pekerjaan administratif, kekurangan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran, dan tidak memiliki ruang untuk mengembangkan diri belum tentu dapat disebut benar-benar sejahtera.

Di sinilah paradoks pendidikan kita muncul. Tuntutan terhadap guru terus meningkat, tetapi kemampuan sistem untuk memberikan dukungan belum selalu berkembang dengan kecepatan yang sama. Guru dituntut mengajar dengan pendekatan yang semakin modern, tetapi sebagian waktunya masih tersita untuk berbagai laporan dan administrasi. Guru diminta memberikan perhatian individual kepada peserta didik, sementara jumlah siswa dan pekerjaan pendukung terus bertambah. Guru diminta meningkatkan kompetensi, tetapi pengembangan profesional sering kali hadir sebagai tambahan pekerjaan, bukan sebagai bagian yang terintegrasi dari pekerjaan mereka.

Administrasi tentu diperlukan. Sekolah membutuhkan data, pemerintah membutuhkan informasi, kepala sekolah membutuhkan laporan, dan pengawas membutuhkan bukti kinerja. Namun administrasi seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki pendidikan, bukan tujuan pendidikan itu sendiri. Jangan sampai guru lebih sibuk membuktikan bahwa mereka telah mengajar daripada memiliki waktu untuk benar-benar mengajar. Jangan sampai energi guru habis untuk menyusun dokumen yang akhirnya hanya tersimpan di dalam sistem, sementara waktu untuk membaca, merancang pembelajaran, berdiskusi dengan siswa, dan melakukan refleksi justru semakin sedikit.

Data internasional menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. OECD melalui TALIS 2024 menunjukkan bahwa pekerjaan administratif merupakan salah satu sumber stres penting bagi guru. Di berbagai negara, guru juga menghadapi tekanan kerja, tuntutan administratif, kekurangan waktu, dan persoalan keseimbangan kehidupan kerja. UNESCO bahkan memperkirakan dunia akan mengalami kekurangan sekitar 44 juta guru pada 2030. Ini menunjukkan bahwa persoalan guru telah berkembang menjadi persoalan global: bagaimana membuat profesi guru cukup menarik sehingga orang-orang berkualitas mau masuk, berkembang, dan bertahan di dalamnya.

Indonesia sebenarnya telah bergerak. Pemerintah patut diapresiasi karena terus melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pada 2026, misalnya, insentif guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan, sementara guru non-ASN yang memenuhi persyaratan dan telah memiliki sertifikat pendidik memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2 juta per bulan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru yang bekerja di daerah khusus. Kebijakan ini merupakan langkah positif. Namun, kita perlu jujur mengatakan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak selesai hanya dengan menaikkan tunjangan. Kita harus melihat keseluruhan ekosistem profesi guru.

Sebab ada guru yang memiliki status ASN, ada PPPK, ada guru non-ASN, ada guru swasta, ada guru yang telah bersertifikat, ada yang belum, ada yang mengajar di kota dengan fasilitas relatif lengkap, dan ada pula yang mengajar di daerah terpencil dengan akses yang sangat terbatas. Mereka mungkin sama-sama berdiri di depan kelas, sama-sama membimbing anak, dan sama-sama memikul tanggung jawab pendidikan, tetapi kondisi kesejahteraannya dapat sangat berbeda. Karena itu, kebijakan kesejahteraan guru harus semakin memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan karakteristik wilayah.

Menarik untuk melihat bagaimana negara-negara Asia menghadapi persoalan ini. Singapura, misalnya, pada 2026 melakukan penyesuaian gaji tenaga pendidik sebesar 2–9 persen. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya menjaga daya saing remunerasi dan mempertahankan daya tarik profesi pendidikan. Singapura juga meningkatkan rekrutmen guru secara signifikan. Pesannya jelas: jika negara ingin mendapatkan orang-orang terbaik menjadi guru, negara harus membuat profesi guru cukup menarik untuk dipilih oleh orang-orang terbaik tersebut.

Jepang memberikan pelajaran yang berbeda. Negara itu dikenal memiliki sistem pendidikan yang kuat dan disiplin, tetapi pemerintahnya tetap menghadapi persoalan beban kerja dan kekurangan guru. Reformasi kondisi kerja guru terus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan tradisi pendidikan yang kuat pun tidak boleh menganggap guru sebagai sumber daya yang tidak pernah habis. Guru bisa lelah. Guru bisa kehilangan motivasi. Guru bisa meninggalkan profesi. Karena itu, menjaga guru sama pentingnya dengan merekrut guru.

Korea Selatan juga menarik. Profesi guru relatif memiliki posisi sosial yang kuat dan investasi pendidikan negara sangat besar. Namun tekanan kerja tetap menjadi persoalan. Pelajarannya sangat jelas: gaji yang baik saja tidak cukup. Guru membutuhkan lingkungan kerja yang sehat, dukungan profesional, kesempatan berkembang, serta pengurangan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran.

Malaysia memberikan pelajaran tentang pentingnya struktur karier. Guru tidak hanya membutuhkan gaji yang layak, tetapi juga perlu mengetahui masa depan profesinya. Mereka perlu mengetahui bagaimana seseorang dapat berkembang dari guru pemula menjadi guru ahli, mentor, pengembang pembelajaran, atau pemimpin pendidikan. Profesi yang memiliki masa depan akan lebih menarik bagi generasi muda.

Filipina pun terus melakukan pembaruan struktur kompensasi aparatur negara dengan salah satu tujuannya meningkatkan daya saing remunerasi agar mampu menarik dan mempertahankan pegawai berkualitas. Hal ini relevan bagi Indonesia. Persoalan guru bukan hanya bagaimana mengisi kekurangan guru hari ini, tetapi bagaimana mempertahankan guru-guru terbaik untuk tetap berada di sekolah dalam jangka panjang.

Perbandingan tersebut memberikan sebuah pesan penting: negara-negara yang serius membangun pendidikan tidak melihat guru hanya sebagai komponen belanja. Mereka mulai melihat guru sebagai investasi sumber daya manusia. Gaji, tunjangan, karier, pengembangan profesional, kondisi kerja, dan penghargaan terhadap profesi guru dipandang sebagai satu kesatuan. Sebab jika ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, negara harus memiliki guru berkualitas. Dan jika ingin mendapatkan guru berkualitas, negara harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan orang-orang berkualitas tertarik menjadi guru dan bertahan sebagai guru.

Di sinilah kita perlu berbicara tentang masa depan profesi guru. Seorang anak muda yang cerdas dan berprestasi hari ini memiliki banyak pilihan karier. Ia dapat menjadi dokter, insinyur, pengusaha, profesional teknologi, analis data, bekerja di perusahaan multinasional, atau membangun usaha sendiri. Ketika ia mempertimbangkan menjadi guru, ia tentu akan bertanya: berapa penghasilannya? Bagaimana kariernya? Bagaimana beban kerjanya? Bagaimana penghargaan sosialnya? Apakah ia memiliki kesempatan berkembang? Apakah profesi tersebut memberikan masa depan yang layak?

Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cukup meyakinkan, kita tidak boleh terkejut jika profesi guru semakin sulit menarik talenta terbaik. Masalahnya memang tidak langsung terlihat. Sekolah tetap berdiri. Kelas tetap berlangsung. Guru tetap datang. Upacara tetap dilaksanakan. Ujian tetap diselenggarakan. Tetapi kualitas pendidikan dapat mengalami perubahan secara perlahan.

Ketika profesi guru tidak cukup menarik, talenta terbaik dapat memilih profesi lain. Ketika guru yang baik tidak mendapatkan dukungan yang memadai, sebagian dapat kehilangan motivasi. Ketika guru terlalu lelah, energi untuk melakukan inovasi pembelajaran dapat berkurang. Ketika waktu guru habis untuk pekerjaan administratif, perhatian kepada peserta didik dapat berkurang. Dan pada akhirnya, yang menerima dampaknya bukan hanya guru. Yang menerima dampaknya adalah siswa.

Inilah alasan mengapa kesejahteraan guru harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Kita tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu kelompok profesi. Kita sedang berbicara tentang kualitas generasi bangsa. Anak yang hari ini duduk di bangku SMA akan menjadi tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lagi. Anak yang sekarang belajar membaca akan menjadi pengambil keputusan di masa depan. Anak yang sedang belajar matematika, sains, bahasa, teknologi, dan karakter pada hari ini akan menentukan wajah Indonesia beberapa dekade mendatang. Dan orang yang berada paling dekat dengan proses pembentukan mereka adalah guru. Maka, menyejahterakan guru sebenarnya adalah investasi jangka panjang terhadap masa depan Indonesia.

Ada satu hal yang juga perlu kita luruskan. Membicarakan kesejahteraan guru bukan berarti mengatakan bahwa guru harus dimanjakan. Guru tetap harus profesional. Guru tetap harus memenuhi standar kompetensi. Guru tetap harus disiplin. Guru tetap harus bertanggung jawab. Guru tetap harus memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik.

Justru sebaliknya. Semakin tinggi kesejahteraan yang diberikan, semakin tinggi pula profesionalisme yang harus dituntut. Kita membutuhkan hubungan yang sehat antara hak dan kewajiban. Negara memberikan penghargaan dan dukungan yang layak. Guru memberikan kinerja profesional yang terbaik. Sekolah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pengawas melakukan pembinaan yang objektif dan konstruktif. Kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran. Dan seluruh sistem bergerak pada tujuan yang sama: meningkatkan kualitas belajar peserta didik.

Dalam konteks inilah peran pengawas pendidikan menjadi sangat penting. Pengawas tidak seharusnya hanya hadir untuk memeriksa kelengkapan dokumen guru. Pengawas perlu melihat guru secara lebih utuh. Ketika kinerja seorang guru menurun, misalnya, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa guru tersebut tidak profesional. Kita perlu bertanya: apakah beban kerjanya terlalu berat? Apakah ia mendapatkan dukungan? Apakah lingkungan kerjanya sehat? Apakah ia memiliki kesempatan berkembang? Apakah ada persoalan sistem yang menghambat kinerjanya?

Pengawasan yang profesional bukan hanya mencari kesalahan guru, tetapi menemukan akar masalah yang membuat guru sulit bekerja secara optimal. Karena itu, reformasi kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan reformasi beban kerja.

Kita harus berani mengurangi administrasi yang tidak memberikan dampak terhadap pembelajaran. Kita harus memperkuat tenaga pendukung sekolah agar guru tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan tugas utamanya. Kita harus menyediakan waktu khusus bagi guru untuk belajar dan mengembangkan diri. Kita harus membangun jalur karier yang jelas. Kita harus memberikan penghargaan yang lebih baik bagi guru yang bekerja di daerah sulit. Dan kita harus memastikan bahwa status kepegawaian tidak menjadi sumber ketidakadilan yang berkepanjangan.

Guru harus kembali memiliki cukup waktu untuk melakukan pekerjaan yang paling penting: mengenal siswanya, merancang pembelajaran, mengajar, membimbing, menilai, memberikan umpan balik, dan membantu anak berkembang. Sebab guru bukan mesin administrasi. Guru adalah manusia yang bekerja dengan manusia.

Guru membutuhkan energi intelektual, emosional, dan sosial untuk menjalankan pekerjaannya. Kita tidak dapat terus-menerus menambah tuntutan tanpa memperhitungkan kapasitas manusia yang menjalankannya. Ada romantisme lama yang mengatakan bahwa guru harus selalu ikhlas, sabar, dan berkorban. Nilai-nilai tersebut tentu mulia. Tetapi pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Guru boleh mengabdi, tetapi guru tetap harus sejahtera. Guru boleh mencintai pekerjaannya, tetapi kecintaan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan sistem.

Jangan menjadikan pengorbanan guru sebagai subsidi tersembunyi bagi sistem pendidikan. Negara yang maju bukan negara yang gurunya paling banyak berkorban.

Negara yang maju adalah negara yang mampu membangun sistem sehingga guru dapat bekerja dengan baik tanpa harus mengorbankan kehidupan yang layak. Pada akhirnya, kita kembali pada pertanyaan paling sederhana: mengapa guru wajib sejahtera?

Jawabannya bukan karena guru lebih istimewa daripada profesi lain. Guru wajib sejahtera karena tanggung jawab yang dipikulnya menyangkut masa depan manusia. Guru yang sejahtera memiliki energi untuk belajar. Guru yang memiliki energi untuk belajar akan lebih siap mengajar. Guru yang mengajar dengan baik akan lebih mampu membimbing peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan bimbingan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi manusia berkualitas.

Dan manusia berkualitas adalah modal utama sebuah bangsa. Karena itu, GURU WAJIB SEJAHTERA bukan sekadar slogan. Ia harus menjadi cara pandang dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Jangan hanya bertanya berapa banyak guru yang dapat direkrut. Tanyakan pula berapa banyak guru berkualitas yang dapat dipertahankan. Jangan hanya bertanya apakah guru telah menyelesaikan administrasi. Tanyakan apakah waktu guru untuk peserta didik sudah cukup.

Jangan hanya bertanya apakah tunjangan telah diberikan. Tanyakan apakah guru telah memiliki kehidupan dan lingkungan kerja yang layak. Dan jangan hanya berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Berbicaralah tentang guru yang akan menyiapkan manusia Indonesia menuju 2045. Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditulis di ruang rapat, gedung parlemen, kantor kementerian, atau pusat-pusat teknologi. Masa depan Indonesia setiap hari sedang ditulis di ruang-ruang kelas. Dan di ruang itu, ada seorang guru yang berdiri di depan anak-anak kita. Ia sedang menyiapkan masa depan. Maka, sudah seharusnya orang yang menyiapkan masa depan bangsa memiliki masa depan yang sejahtera. GURU WAJIB SEJAHTERA. (uluk77)