HAK ASASI MANUSIA JANGAN HANYA JADI ASESORIS

Oleh Hasbullah Fudail

Hak Asasi Manusia seakan hanya berhubungan dengan Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), padahal fungsi dan tugas untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah sebagaimana dalam konstitusi UUD 1945. Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota   diharapkan tidak hanya menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Asesoris Pemerintah sekadar dibentuk Timnya atau Surat Keputusan tetapi aksinya terbatas. Pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten harus berkolaborasi mendorong pelaksanaan Bisnis dan HAM di daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM antara lain melalui Instrumen Bisnis dan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM), Desiminasi HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Rencana Aksi HAM (Ranham). 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia DR. Mualimin Abdi, ketika menjadi pembicara dan membuka seri Workshop Penguatan Gugus Tugas Daerah Tentang Bisnis dan HAM Selasa (26/08/2022) yang diselenggarakan secara berkolaborasi Dirjen HAM Kemenkumham, UNDP, UNICEP dan Uni Eropa di Hotel Grand Mercure Malang 26-29 Juli 2022.

Ketika aparatur sipil negara (ASN) diambil sumpahnya sebagai pejabat negara baik struktural maupun fungsional akan patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang ada baik  sesuai Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga aparatur negara harus patuh dan taat serta melaksanakan berbagai aturan tersebut.

Sebelumnya di pagi hari, Dirjen HAM meresmikan Tim Gusus Tugas Bisnis dan HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Ibu Khopifah Indar Parawansa.

Selain itu Dirjen HAM juga menyampaikan bahwa setengah dari Tugas Kemenkumham adalah menyangkut HAM sementara untuk mendorong tugas dan fungsi berupa dukungan anggaran tergolong kaum Duafa (alias anggaran terkecil) di tingkat Kementerian. Demikian candaan Mualimin sebelum menutup sambutannya. Oleh karena itu Mualimin sangat berterimah kasih kepada para sponsor kegiatan dari UNDP, UNICEP, dan Uni Eropa yang membantu  terselenggaranya acara workshop ini.