HAK ATAS KOTA DALAM KELAS: MODEL ETHICAL INQUIRY CYCLE BERBASIS TEORI DAVID HARVEY UNTUK MEMBONGKAR WACANA GENTRIFIKASI

Oleh Aneke Valensia

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Pascasarjana Pendidikan Geografi,

Surabaya, Indonesia

Email: [email protected]

Buku teks geografi SMA edisi Kurikulum Merdeka umumnya menarasikan gentrifikasi sebagai proses alamiah “peningkatan kualitas kawasan kumuh menjadi kawasan komersial modern”. Narasi tunggal ini menutupi fakta bahwa di balik proyek revitalisasi, terjadi apa yang disebut David Harvey (2003) sebagai iaccumulation by dispossession, akumulasi modal melalui perampasan ruang hidup warga miskin kota.

Di Surabaya, wacana “penataan stren kali” sering kali berujung pada relokasi paksa kampung ke rusunawa berjarak puluhan kilometer, memutus mata pencaharian dan jejaring sosial warga. Ratusan warga dari sebuah kelurahan padat penduduk pernah menggelar aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan provinsi untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang melintasi permukiman mereka.

Persoalannya, Kompetensi Dasar 3.4 tentang dinamika perkotaan belum menyediakan perangkat kritis untuk membongkar wacana tersebut. Pembelajaran berhenti pada identifikasi ciri gentrifikasi tanpa mempertanyakan logika modal di baliknya. Akibatnya, siswa tumbuh menjadi warga kota yang “buta ruang”: memuja estetika taman kota baru sambil abai pada air mata warga yang tergusur.

Artikel ini hadir sebagai kajian konseptual untuk mengisi kekosongan itu. Tujuannya merumuskan model pembelajaran gentrifikasi yang berpihak, menggunakan lensa Right to the City, Harvey (2003). Kebaruan terletak pada: (1) penggunaan teori Harvey, bukan Soja, sebagai pisau analisis utama; (2) sintaks Ethical Inquiry Cycle sebagai alternatif Issue-Based Inquiry; dan (3) fokus pada dekonstruksi wacana buku teks, bukan sekadar desain aktivitas kelas.

Jika Soja mempertanyakan distribusi ruang, Harvey mempertanyakan kepemilikan ruang. Teori Right to the City ( Harvey, 2003) menegaskan bahwa kota bukan sekadar habitat, melainkan hak kolektif untuk mengubah diri kita dengan mengubah kota. Hak ini dirampas melalui iaccumulation by dispossession ( Harvey, 2003), yakni empat mekanisme: (a) Privatisasi ruang publik; (b) Finansialisasi; (c) Manajemen dan manipulasi krisis; (d) Redistribusi negara dari bawah ke atas. Gentrifikasi adalah wujud konkret mekanisme tersebut.

Berbeda dari Issue-Based Inquiry yang netral, Ethical Inquiry Cycle sengaja berpihak pada yang terdampak. Siklusnya diadaptasi dari kerja Giroux (2011) tentang critical pedagogy, terdiri dari empat tahap: (1) Konfrontasi Realitas: menyajikan data ketimpangan; (2) Dekonstruksi Wacana: membongkar bahasa kuasa di buku teks/media; (3) Imajinasi Alternatif: merancang kota tandingan; (4) Aksi Transformatif: melatih advokasi. Model ini menuntut guru menjadi intelektual transformatif, bukan teknisi kurikulum.

Analisis pendahuluan terhadap tiga buku teks geografi SMA terbitan Kemendikbud menunjukkan pola yang sama: gentrifikasi dinarasikan dengan kata “peremajaan”, “peningkatan”, “modernisasi” tanpa kata “penggusuran”, “relokasi paksa”, atau “kehilangan”. Ini adalah eufemisme spasial yang menormalisasi perampasan. Ethical Inquiry Cycle membongkarnya melalui tahap pertama.

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Pembelajaran  Ethical Inquiry Cycle pada Gentrifikasi

Pada Sintaks Ethical Inquiry Cycle pada Kasus “Stren Kali Maju” hipotetik namun diramu dari pola nyata penggusuran tepi sungai di kota-kota besar untuk menghindari risiko etik.

a.       Tahap 1: Konfrontasi Realitas

Guru menyajikan data: Nilai sewa tanah Stren Kali Maju Rp50.000/m²/bulan. Setelah jadi “Kali Maju Business Park”, proyeksi sewa Rp2.000.000/m²/bulan. Rent gap = 4000%. Di sisi lain, 300 KK warga akan direlokasi 20 km ke Rusunawa dengan akses kerja terputus. Pertanyaan pemantik: “Siapa yang menikmati rent gap 4000% itu?”

b.      Tahap 2: Dekonstruksi Wacana

Siswa membandingkan kalimat buku teks: “Kawasan kumuh diubah menjadi pusat bisnis modern” dengan kalimat warga hipotetik: “Kami diusir agar mal bisa berdiri”. Siswa mengidentifikasi eufemisme, aktor yang diuntungkan, dan aktor yang dihapus dari narasi.

c.       Tahap 3: Imajinasi Alternatif

Menggunakan prinsip Right to the City, siswa merancang “Kali Maju 1:1”: setiap 1 m² area komersial wajib disertai 1 m² hunian sosial in-situ untuk warga asli. Siswa menggambar peta tandingan dan menghitung skema pembiayaannya dari rent gap yang ada.

d.      Tahap 4: Aksi Transformatif

Siswa membuat satu produk advokasi: video TikTok 60 detik, infografis Instagram, atau naskah audiensi ke DPRD. Tujuannya melatih civic agency, bahwa pengetahuan geografi harus berujung pada keberpihakan.

Kajian konseptual ini berhasil merumuskan model Ethical Inquiry Cycle berbasis teori Right to the City David Harvey sebagai antitesis pembelajaran gentrifikasi yang netral. Model ini terbukti secara teoretis mampu membongkar iaccumulation by dispossession yang disamarkan dalam wacana “peremajaan kota”. Berbeda dari artikel sebelumnya yang berfokus pada keadilan distributif Soja, artikel ini menekankan hak kolektif untuk membentuk kota. Implikasinya ada dua. Pertama, LPTK perlu merevisi mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan memasukkan modul critical urban theory Harvey. Kedua, Tim penulis buku teks Kemendikbud harus merevisi bab urbanisasi dengan menambahkan sub-bab “Konflik dan Etika Ruang Kota” yang menyajikan suara warga tergusur. Tanpa itu, geografi hanya akan mencetak “teknokrat ruang” yang abai pada keadilan. Penelitian lanjutan dapat menguji model ini melalui Riset Tindakan Kelas untuk melihat dampaknya pada kesadaran kritis siswa.

DAFTAR PUSTAKA

 Kemendikbud. 2022. Geografi untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta.

 Harvey, D. 2008. The Right to the City. New Left Review, 53, 23-40.

 Giroux, H. 2011. On Critical Pedagogy. New York: Continuum.

 Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

 Soja, E.W. 2010. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Setiawan, B. 2023. Etika Spasial dalam Perencanaan Kota. Jurnal Perencanaan Wilayah, 18(1),