HAK PENDIDIKAN KAUM RENTAN

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Kabar getir datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur. YBS, seorang anak berusia 10 tahun, murid kelas IV sekolah dasar, memilih mengakhiri hidupnya (29/01/2026). Penyebabnya terdengar sederhana, bahkan nyaris tak masuk akal bagi sebagian orang: ia tidak mampu membeli buku dan pulpen seharga sepuluh ribu rupiah. Angka yang mungkin setara dengan uang jajan sehari, parkir kendaraan, atau segelas kopi. Namun bagi YBS, sepuluh ribu rupiah adalah beban yang terasa terlalu berat untuk dipikul.

Yang lebih menyayat hati, sebelum bunuh diri, YBS menulis surat perpisahan untuk ibunya. Surat itu bukan sekadar pesan anak kepada orang tua, melainkan jeritan sunyi seorang anak bangsa yang merasa sendirian menghadapi hidup. Ia seolah berpamitan bukan hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada negara yang seharusnya hadir melindungi dan menjamin hak-haknya.

YBS adalah anak yatim. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih berada dalam kandungan. Ibunya, MGT (47), bekerja serabutan dan harus menghidupi lima orang anggota keluarga dalam kondisi miskin. YBS tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun, juga dalam keterbatasan. Data Badan Pusat Statistik awal 2025 mencatat angka kemiskinan di NTT masih berada di kisaran 18,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Di balik angka itu, YBS adalah wajah nyata kemiskinan ekstrem yang sering luput dari perhatian.

Ironisnya, YBS dan keluarganya tidak terdata sebagai penerima bantuan pemerintah. Ibunya masih ber-KTP Kabupaten Nagekeo meski telah sebelas tahun tinggal di Ngada. Akibatnya, keluarga ini luput dari sistem bantuan sosial. Di lapangan, persoalan ini bukan hal baru. Ketidaksinkronan data administrasi kependudukan kerap menjadi dilema bagi pengurus RT, RW, dan desa. Secara de facto, warga tersebut miskin dan membutuhkan bantuan. Namun secara administratif, mereka “tidak ada” dalam sistem.

Di sinilah persoalan besar birokrasi kita diuji. Birokrasi sering kali berjalan kaku, prosedural, dan berjarak dengan realitas. Ketika berhadapan dengan kondisi darurat dan mendesak, apalagi menyangkut nyawa manusia. Seharusnya ada ruang fleksibilitas dan keberpihakan. Administrasi penting, tetapi kemanusiaan jauh lebih penting. Jangan sampai seorang anak kehilangan hidup hanya karena negara menunggu data “lengkap dan sinkron”.

Pemerintah memang memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi dalam praktiknya data ini tidak selalu akurat. Ada warga miskin yang tidak terdata, ada pula yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan namun masih tercatat. Akibatnya, bantuan sering salah sasaran. Dalam kondisi seperti ini, nilai kemanusiaan kerap kalah oleh berkas, sistem, dan prosedur.

Di sisi lain, pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan dasar melalui dana BOS. Namun sekolah gratis tidak selalu berarti pendidikan tanpa biaya. Banyak keluarga miskin masih kesulitan membiayai ongkos transportasi, seragam, tas, buku, dan alat tulis. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya dirancang untuk menjembatani persoalan ini. Namun kembali lagi, jika data kependudukan tidak sinkron, bantuan itu tidak pernah sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Di tengah situasi ini, sering kita dengar jargon bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Secara konsep, pernyataan ini benar. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: kemiskinanlah yang membuat seorang anak tidak mendapatkan hak pendidikan. Ketika seorang anak tidak bisa sekolah karena miskin, maka lingkaran kemiskinan itu justru semakin menguat. Di sinilah pentingnya negara hadir secara nyata, bukan hanya melalui slogan, tetapi melalui jaminan pendidikan yang benar-benar menyentuh rakyat paling bawah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menduga bahwa kematian YBS tidak hanya dipicu oleh ketidakmampuan membeli buku dan pulpen. Bisa jadi ada faktor lain, seperti perundungan. Anak-anak dari keluarga miskin sering menjadi sasaran ejekan dan stigma. Mereka dipermalukan karena pakaian, perlengkapan sekolah, atau kondisi keluarganya. Tekanan psikologis ini, jika dibiarkan, dapat menghancurkan mental anak. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang yang menakutkan.

Kemiskinan adalah akar dari banyak persoalan. Dalam konteks pendidikan, kemiskinan melahirkan Anak Tidak Sekolah (ATS). Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai wujud amanat konstitusi. Pencegahan ATS menyasar anak-anak dari kelompok paling rentan: anak miskin, anak disabilitas, anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan, hingga anak dengan kondisi sosial yang kompleks. Pencegahan ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah.

Namun regulasi yang baik akan kehilangan makna jika tidak diiringi keberanian untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat respons di lapangan. Kasus YBS mungkin hanya satu yang muncul ke permukaan, sementara banyak kasus lain tersembunyi dalam sunyi. Ada anak yang putus sekolah, ada yang sakit tanpa pengobatan, ada yang mengalami gangguan kesehatan mental tanpa pendampingan.

Tragedi YBS adalah alarm keras bagi kita semua, terutama para pemimpin di pusat dan daerah. Ini bukan semata kegagalan individu atau keluarga, melainkan kegagalan sistemik. Ketika seorang anak memilih mati karena hidup terasa terlalu berat, kita patut bertanya: di mana negara saat itu?

UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia. Hak pendidikan adalah hak dasar, bukan belas kasihan. Program seperti sekolah rakyat yang dikelola Kementerian Sosial dapat menjadi ikhtiar nyata untuk memastikan anak-anak dari kaum rentan tetap mendapatkan pendidikan. Jangan sampai tragedi seperti YBS terulang. Setiap anak berhak hidup, bersekolah, dan bermimpi. Tugas negara adalah memastikan mimpi itu tidak padam hanya karena kemiskinan dan birokrasi yang terlalu kaku.