HALLOO Pendidikan Khusus Indonesia ...

Oleh Drs. Agus Mulyawan, M.Si.

(Pengawas SLB Disdik Jabar/Ketua Umum IGPKhI/Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia/KACI/#PASTI BISA#)

Masyarakat dan pemerintah ternyata selama ini tidak mengenal istilah-istilah Pendidikan Khusus itu apa? Guru SLB itu siapa? SLB sebagai lembaga pendidikan formal itu apa? Dan sebagainya. Istilah-istilah itu masih asing di telinga mereka. Karena asing dan tidak mengenal maka tidak heran bila pemerintah seringkali SLB ini menjadi terlupakan, tak terabsen, terlewatkan, menjadi tidak kebagian. Maka komunitas yang minoritas/Pendidikan Khusus ini, menjadi sulit berkembang di Indonesia, tidak sepesat lembaga pendidikan lainnya hingga tembus ke setiap desa-desa.

Guru, siswa dan sekolah (SLB) kalah jauh tertinggal dari guru TK sekalipun. Disinyalir struktur di Kemendikbudnya pun diciutkan yang asalnya tersendiri Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, setelah Mas Menteri menjabat maka Direktorat disatukan dengan Pendidikan Masyarakat, yaitu menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pendidikan Khusus (Diksus), yang tidak disatukan dengan Pendidikan Formal lainnya SD, SMP, SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki konsen untuk pengembangan pendidikan khusus, di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah (7-20 tahun) masih jauh dari pemenuhan HAM bidang Pendidikan yang hanya baru sekitar 10% secara nasional. Artinya Anak Berkebutuhan Khusus yang telah mendapatkan layanan pendidikan secara layak di Indonesia sekitar 10%.

PESERTA DIDIK ABK

APK APM ABK dapat diestimasikan/dihitung berdasarkan hasil kajian UNICEF, bahwa setiap populasi jumlah penduduk terdapat disabilitas 5% untuk negara maju dan 6% untuk negara berkembang seperti Indonesia dapat dihitung dengan 6%. Hal ini terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan penduduk negara. Dari 6% ini diestimasikan di dalamnya terdapat Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah (7-20 tahun) sebesar 15%.

Contoh:

Populasi penduduk A = 5.000

Maka

5.000 x 6% = 300 orang (usia 1 hari s.d. tak terhingga)

300 x 15% = 45 ABK usia sekolah (7-20 tahun)

Sementara jumlah SLB di Indonesia baru sekitar 2.000 SLB yang rata-rata jumlah siswanya sekitar 30 siswa, jumlah 60.000 siswa, maka secara nasional APK APM ABK di Indonesia yang berpenduduk 280.000.000 diperkirakan Ada Anak Berkebutuhan khusus usia sekolah sebanyak 1.620.000 ABK. Diperkirakan hanya baru sekitar 6% saja. Ketika APK APM ABK sebesar ini maka Indonesia termasuk negara dengan pelanggaran HAM berat, karena tidak memberikan ruang/kesempatan yang cukup untuk disabilitas memperoleh haknya dalam pelayanan pendidikan yang layak. Masih 96% ABK tidak terlayani pendidikannya di SLB atau di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Contoh di Kab. Cianjur Jawa Barat, dari 32 kecamatan hanya baru ada 8 SLB di 7 kecamatan artinya 25 kecamatan di Kabupaten Cianjur belum ada SLB-nya dan dipastikan setiap kecamatan ada ABK usia sekolah yang belum bersekolah di SLB dan Sekolah Inklusif.

Sebagai bukti bahwa di setiap kecamatan dipastikan ada ABK dapat dijadikan sampel bahwa pada Tahun 2015 saya saat itu sebagai Kepala SLBN Sukanagara Kab. Cianjur bekerja sama dengan GSC (Gerakan Sehat Cerdas) PNPM Kab. Cianjur mengadakan kegiatan Penjaringan ABK Usia Sekolah di 7 Kecamatan yang belum ada SLB-nya, namun sebelum dilakukan penjaringan dilakukan sosialisasi “Pentingnya ABK bersekolah” di 7 Kecamatan itu. Mereka yang diundang untuk mengikuti sosialisasi itu semua lapisan masyarakat setempat, unsur aparat Desa, Guru TK, SD, SMP, SMA, Tokoh Pemuka Agama, tokoh masyarakat dan orang tua ABK.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan sukses. Kepala SLBN Sukanagara Cianjur menjadi narasumber, pendataan dan penjaringan dilakukan oleh petugas Desa yang disebar dari pintu ke pintu untuk memperoleh data dan foto ABK usia sekolah hasil sosialisasi.

Alhasil dari ke 7 kecamatan itu (Pasirkuda, Campakamulya, Sukaluyu, Gebrong, Mande, Sukaresmi dan Cikalongkulon) rata-rata ABK usia sekolah yang belum bersekolah berkisar antara 120-200 jiwa ABK usia sekolah, atau dijumlahkan dari 7 Kecamatan ada 1.000 lebih ABK usia sekolah belum bersekolah.

Hal ini sudah saya laporkan ke Kabid PKLK Disdik Jabar, bahkan pernah saya sampaikan ke Wagub Jabar saat silaturahmi di SMAN 1 Cianjur, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

APK APM ABK itu terkait dengan kuantitas, belum lagi kita membicarakan kualitas, pada umumnya sekitar 96% lulusan SMALB menganggur, stelah lulus kembali ke rumah atau ngumpul di SLB dan terus menggantungkan hidupnya dari keluarganya atau orang lain. Tentu harus ada mainset baru yang lebih fungsional dan bermanfaat agar lulusan SMALB dapat mandiri dan diterima masyarakat. Diyakini bahwa di daerah lain selain di Kabupaten Cianjur akan menemukan hal yang sama bahwa masih banyak ABK usia sekolah yang masih belum bersekolah baik di SLB maupun di sekolah penyelenggara inklusif.  

GURU:

Di sisi lain, setelah sekitar 10 tahunan lebih Pemerintah terkesan membiarkan kekurangan guru di semua jenjang. Banyak sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat termasuk di dalamnya Pendidikan Khusus dan Inklusif yang kekurangan banyak guru karena guru setiap tahun berkurang karena meninggal dan pensiun, belum tergantikan. Di samping itu lebih parah lagi Pemerintah melarang sekolah untuk mengangkat guru honor baru, yang akan membebani sekolah itu dan Pemerintah. Lengkap sudah permasalahan pendidikan Indonesia ini.  

SEKOLAH/SLB baru:

Semakin hari semakin bertambah jumlah penduduk, setiap warga negara wajib bersekolah, sekolah-sekolah yang ada overload memicu untuk membuka dan mendirikan sekolah-sekolah baru di tengah tidak adanya pengangkatan CPNS baru, termasuk SLB SLB baru baik SLB Negeri maupun Swasta yang APK APM nya masih sangat rendah. Di Indonesia masih ada Kab/Kota yang tidak memiliki SLB satu pun, jauh dari pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas.

Diyakini pula bahwa di Indonesia masih jutaan ABK usia sekolah belum bersekolah, masih banyak pula dibutuhkan ribuan SLB-SLB dan sekolah penyelenggara inklusif baru, puluhan ribu guru SLB yang berkualifikasi dan tersertifikasi.

SOSIALISASI:

Mengapa Pendidikan Khusus Indonesia tertinggal jauh dari pendidikan regular/formal lainnya atau dari negara lain? Salah satu jawaban adalah kurangnya sosialisasi, banyak pihak tidak paham apa itu ABK? Apa itu SLB? Ada juga pejabat pemerintah yang mengatakan oooo ada SLB juga ya. Dengan tidak dikenal, maka seringkali SLB sebagai Lembaga Pendidikan formal, sampai siswanya hingga gurunya terlupakan, terlewatkan tidak diikutsertakan dan tidak kebagian. Kondisi ini terus menerus berlangsung.

Melalui artikel ini semoga tulisan/curhat saya dapat dibaca oleh seluruh warga masyarakat Indonesia dan terpanggil dan menyadari untuk mendirikan SLB-SLB baru dan pentingnya ABK bersekolah. Semoga.

Selama ini sosialisasi Pendidikan Khusus yang dilakukan Pemerintah sangat minim bahkan nyaris tidak ada. Kalaupun ada karena dibarengkan dengan satuan Pendidikan lain SD, SMP, SMA sederajat. Kehadiran organisasi profesi Guru Pendidikan Khusus cukup lumayan membantu Pemerintah dalam mensosisalisasikan IGPKhI (Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia) di berbagai media sosial, termasuk artikel ini tentang apa itu SLB, ABK, dan IGPKhI.

IGPKhI yang saya nakhodai akan terus memberikan kritisi dan masukkan kepada Pemerintah Pusat dan daerah di seluruh Indonesia, ingin menunjukkan bahwa kami (Komunitas Pendidikan Khusus itu ada dan bisa seperti pendidikan-pendidikan formal lainnya). 

Mewujudkan Indonesia sebagai negara inklusif yang ramah pada disabilitas. ***