Penulis: Rifa Anggyana

Rifa Anggyana
Oleh Rifa Anggyana
(Pembina IRMA Jawa Barat)
Setiap tanggal 10
Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Tanggal
tersebut ditetapkan untuk memperingati Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember
1948 di Palais de Chaillot, Paris.
Deklarasi yang
tercipta saat itu tidak mudah untuk dicapai. Memperingati hari HAM Sedunia
berawal dari Perang Dunia II yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat
dunia agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyetujui dan mendeklarasikan Universal of
Human Right, pada 10 Desember 1948 melalui General Assembly Resolution 217A
(III) dengan prinsip setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan dan keadilan
yang sama dalam kehidupannya dengan menjunjung tinggi hak mereka.
Berdasarkan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap manusia
memiliki HAM atau hak asasi manusia, sudah seharusnya HAM ini dijamin oleh
negara karena HAM adalah hak dasar setiap manusia di muka bumi ini.
HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijungjung tinggi serta dilindungi
oleh negara.
Indonesia memiliki
beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin setiap warga
negaranya, dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat
setiap warga negaranya.
Pancasila
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi
setiap manusia tanpa terkecuali.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan
konstitusi negara saja. Namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di
Indonesia dalam pasal 28 A hingga 28 J UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan hak asasi
manusia setiap warga Indonesia.
Hak kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak berkomunikasi dan
memperoleh informasi. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
harta benda, dan mendapat rasa aman. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau
segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.
UU No. 39 Tahun
1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. UU ini memuat hak
dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang
membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum.
Kemudian Tap MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Ketetapan MPR ini menugaskan
lembaga negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan serta
menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia.
Ketetapan MPR ini
juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah
pelanggaran HAM di Indonesia.
Pentingkah HAM di
Indonesia? penegakan HAM penting dilakukan di Indonesia karena dengan
ditegakannya HAM ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap
banyaknya penyimpangan, segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat
seperti norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma sosial.
HAM penting karena
mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak
untuk hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan.
HAM dikembangkan
agar saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi
kesadaran dan tanggungjawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak
dilanggar.