HAM dan Eksistensi LGBT Sebagai Ancaman terhadap Ketahanan Negara

SUMEDANG, Medikom – Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menghadiri Kuliah Umum Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, *Prof. Yusril Ihza Mahendra*, dalam rangka Pembekalan Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (13/7).

Kuliah umum yang mengangkat tema *"Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan"* tersebut dihadiri jajaran pimpinan kementerian/lembaga, sivitas akademika IPDN, serta para Praja sebagai calon aparatur pemerintahan masa depan.

Dalam paparannya, Prof. Yusril menegaskan bahwa supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kewenangan pejabat publik bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap kebijakan harus berlandaskan hukum, moral, dan etika.

Selain membahas penguatan supremasi hukum, Prof. Yusril juga menyinggung berbagai tantangan strategis yang dihadapi bangsa, termasuk perkembangan isu LGBT yang dipandang memiliki dimensi sosial, budaya, hukum, dan ketahanan nasional. Ia menekankan bahwa berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kehidupan berbangsa harus disikapi secara bijaksana, berlandaskan konstitusi, nilai moral, etika, serta hukum yang berlaku.

Prof. Yusril mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari integritas aparatur negara. Menurutnya, hukum yang baik harus mampu menghadirkan keadilan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat pada kuliah umum ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil KemenHAM Jawa Barat dalam memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus mendukung lahirnya aparatur negara yang profesional, berintegritas, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mampu menjawab berbagai tantangan kebangsaan secara arif dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Yusril Ihza Mahendra juga menerima *Anugerah Kartika Astha Brata Utama* serta ditetapkan sebagai *Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN* atas kontribusinya dalam pengembangan pemerintahan dan pendidikan kepamongprajaan di Indonesia.