HAM DAN FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA, SALAH SIAPA?

Oleh Hasbulllah Fudail

(Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat)

Perkawinan beda agama sebenarnya hal yang sudah lumrah terjadi di masyarakat karena tingkat heterogen yang tinggi serta batas wilayah dan negara sudah sangat terbuka. Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antarsuku, antarras, antargolongan dan antaragama, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi.

Viralnya perkawinan beda agama saat ini, karena perempuannya Retno (Islam) mengenakan hijab/jilbab sebagai simbolisasi perempuan Islam yang taat beragama dengan Hendra (Katolik) dengan latar belakang Salib berlangsung di sebuah gereja di Semarang 5/03/2022.

Pesan umum yang bisa ditangkap akibat perkawinan beda agama ini sangat beragam tergantung di sisi mana melihatnya. Berbagai ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama maupun partai politik berbasis Islam sangat mengecam  perkawinan ini. Sementara ormas yang berbeda di luar Islam dan para pejuang yang  mengatasnamakan HAM dan kebebasan beranggapan, perkawinan ini menjadi hak kebebasan masing-masing individu.

Perkawinan dalam pandangan Konvensi hak sipil dan politik yang diselenggarakan oleh PBB menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya campur tangan siapapun terhadap diri dan keluarga seseorang. Perihal ini mempunyai implikasi bahwa dalam memilih pasangan istri pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh institusi apapun. Persyaratannya adalah suka sama suka antara kedua pasangan dan tidak merugikan orang lain.

Para pejuang HAM termasuk konsultan nikah beda agama yang menjujung tinggi perbedaan, tidak menjadikan agama yang berbeda sebagai halangan untuk melaksanakan pernikahan ini. Hal ini sudah menjadi kecenderungan yang berlangsung selama ini, menurut Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama itu disampaikan Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish kepada JPNN.com, Rabu (9/3/2022).

Dalam ajaran Islam perkawinan menjadi bagian dari ibadah sehingga pengaturannya sangat jelas di dalam Alquran seperti Al-Barqarah ayat 221 adalah: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman”. Beberapa surat alquruan maupun hadist tidak memberi ruang  bagi terjadinya  perkwinan beda agama.

Oleh karena itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam fatwah tersebut ditetapkan 2 hal:
1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Selain itu, MUI juga menggunakan Alquran surat al-Maidah ayat 5 serta at Tahrim ayat 6 sebagai dalil. Sedangkan, hadis yang dijadikan dalil adalah Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tabrani: "Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain."

Selain Islam, beberapa agama yang ada di Indonesia saat ini juga melarang dan tidak menyetujui  adanya perkawinan berbeda agama seperti Hindu, Budha, Konfuju, Kristen Protestan.

Sementara itu produk Hukum perundang-undangan yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi ruang perkawinan  berbeda agama, dalam  Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Juga seperti  dalam pasal 44, 'Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam'".

Dalam pandangan hukum positif dan Komnas HAM, khusunya hasil Uji materi di Mahkamah Konstitusi  terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hasilnya menetapkan bahwa UU tersebut tidak bertentangan  dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perkawinan beda agama juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena bertentangan dengan UU tentang HAM. Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Maneger Nasution mengatakan, dalam pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya, perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. “Jadi (perkawinan beda agama) itu bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan juga sekaligus melanggar HAM,”

Fenomena dengan semakin banyaknya  perkawinan  beda agama yang berlangsung di Indonesia saat ini, jika dibedah maka permasalahannya terletak:

1. Penegakan hukum dan sanksi yang lemah. Semakin banyaknya orang yang melakukan perkawinan beda agama karena sanksi adminsitrasi maupun pidananya tidak maksimal, selain itu deliknya  adalah aduan sehingga menjadi halangan untuk menegakkan  bagi para pelanggar  hukum ini.

2. Dukungan Pemuka agama dan tokoh masyarakat. Perbedaan tafsiran baik dari kalangan ulama, tokoh agama cenderung  multitafsir  menyebabkan  perkawinan beda agama bisa dilaksanakan oleh pihak pihak  yang menganggap  perbedaan agama tidak harus menjadi halangan yang kaku dalam melangsungkan perkawinan. Mudahnya mendapatkan pengantar persetujuan perkawinan dari RT dan RW juga menjadi semakin mudahnya perkawinan beda agama terjadi.

3. Pelaku Perkawinan. Rasa cinta yang mendalam bagi dua insan yang beda agama, tidak menjadiakan agama sebagai penghalang untuk memadu kasih sampai ke pelaminan untuk  membentuk rumah tangga. Terlebih jika terjadi  kecelakaan hamil sebelum perkawinan, tentu akan menjadi pertimbangan bagi penghulu untuk segera melaksanakan perkawinan tersebut.

4. Masyarakat umum. Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan informasi saat ini membuat masyarakat umum diberi berbagai pilihan alternative dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Fenomena perkawinan beda agama bukan lagi aib bagi seseorang  yang akan dikucilkan di tengah masyarakat. Munculnya  berbagai public pigur  seperti artis yang bisa  melakukan perkawinan beda agama menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pandangan masyarakat.