HAM DAN KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DI JABATAN STRUTURAL ASN

Oleh Hasbullah Fudail 

(Kepala Bidang Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum-HAM Jawa Barat) 

Era kebangkitan eksistensi kaum perempuan pada abad 21 yang diprediksi oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdane dalam bukunya berjudul, “Megatrends for Woman” tahun 1992. Di buku ini, ia menyebut bahwa era kebangkitan wanita dalam berbagai peran akan muncul seiring tata pemerintahan dunia yang kian demokratis, menjadi salah satu fenomena baru saat ini seakan  menemukan bentuknya hampir di seluruh dunia. Ia merujuk pada kemunculan kepemimpinan di kalangan wanita di Amerika dan di berbagai belahan dunia yang didorong oleh persamaan derajat, kebebasan serta emansipasi. Ramalan futurolog Naisbitt tersebut memang mulai menunjukkan realitasnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kaum perempuan di Indonesia?

Eksistensi kaum perempuan di Indonesia baik di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif perlu  mendapatkan kebijakan afirmasi (affirmative action) untuk mendorong agar kesenjangannya tidak semakin jauh dengan kaum adam. Untuk sisi Legislatif maupun penyelenggaranya telah menampakkan tren yang lebih baik dari Pemilu ke Pemilu, kostribusi kaum hawa cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara perempuan di sisi Eksekurif maupun Yudikatif khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural masih sangat timpang.

Jabatan struktural adalah kedudukan dalam struktur organisasi, dalam hal ini instansi pemerintahan. Sesuai namanya, jabatan struktural bertingkat-tingkat dari yang terendah yaitu eselon IVb hingga yang tertinggi yaitu eselon 1a. Jabatan struktural menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Berbagai riset menunjukkan, ketika perempuan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan maka kebijakan yang diambil tidak banyak menimbulkan masalah alias memperoleh hasil yang  optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan afirmasi agar kaum perempuan dapat meningkat persentasenya dalam menduduki jabatan struktural di ASN.

Setelah ditandatanganinya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 10 Juni 2021 oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Maka Ranham ini menjadi Rencana Aksi Generasi kelima sejak pertama kali tahun 1999-2004 dengan berbagai sasaran strtegis yang berbeda tiap periodenya.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Untuk melaksanakan berbagai sasaran strategis tersebut itulah yang lebih dikenal dengan Aksi HAM. Ranham ini akan berfokus terhadap empat isu kelompok rentan terdiri dari: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Topik pembicaraan tentang ‘Perempuan’ menjadi sesuatu yang tranding dan menarik untuk  diperbincankan, karena berbagai kebijakan afirmasi telah dilakukan untuk mendorong kaum perempuan bisa setara atau tidak terlalu tertinggal dari kaum pria. Kebijakan Afirmasi adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk 2020 adalah 270.203.917 jiwa, dengan jumlah penduduk pria di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang (50,58%). Sementara   perempuan sebanyak 133,54 juta orang (49,42%). Data statistik dari BKN menunjukkan PNS/ASN kaum perempuan persentasenya lebih banyak daripada pria. Total Jumlah PNS/ASN adalah 4.168.118 per Desember 2020, dengan perbandingan pria sebanyak 1.991.530 (47,78%),  perempuan 2.176.588 (52,22%). Besarnya persentase jumlah perempuan dibanding pria tidak berkolerasi dengan jabatan struktural yang diduduki kaum perempuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Data perempuan yang menduduki jabatan struktural baik di eselon I – V tahun 2020 jumlahnya masih sangat timpang, dari total jabatan struktural 210.623, perempuan hanya 33.156 (15,74%)  sementara sisanya didominasi kaum pria 177.467 (84,26%).

Sementara untuk di Kementerian Hukum dan HAM dari 11 Unit Utama Kepala (Badan, Dirjen) Sekretaris Jenderal hanya diisi 1 perempuan, demikian juga di staf ahli. Untuk level 33 Kepala kantor wilayah hanya 1 perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural lainnya  perbedaannya tidak jauh dari eseon 1 dan 2.

Ini menjadi gambaran riil, bahwa perjuangan memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memiliki kesetaraan dengan pria khususnya dalam menduduki jabatan struktural di pemerintahan masih diperlukan jalan yang panjang. Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemegang mandat Ranham 2021-2025 harus mampu menjadi contoh (role model) dalam  memberdayakan kaum perempuan sesuai dengan sasaran dalam Ranham.

Sebagaimana bunyi pada pasal 9 sampai pasal 66 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada 10 jenis hak dasar manusia yang mesti dilindungi, Hak yang relevan dengan eksistensi perempuan yaitu 1. Hak untuk hidup 2. Hak mengembangkan diri 3. Hak memperoleh keadilan 4. Hak turut serta dalam pemerintahan 5. Hak wanita/perempuan.

Dalam menggapai kesetaraan dalam jabatan struktural, umumnya kaum perempuan mempunyai hambatan seperti:

1. Kultur Patriarki dalam lingkungan kerja

2. Peran domestik Rumah Tangga

3. Stereotip gender

4. Minimnya dukungan lingkungan kerja

5. Motivasi memimpin

6. Kebijakan yang masih netral

Untuk tidak sekadar menerima cek kosong dalam jabatan struktural, maka kaum perempuan juga harus membekali dirinya dengan kemampuan kompotensi teknis, kompotensi manejerial, dan kompotensi sosial kultural sebagaimana yang diamanatkan dalam UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.