HAM DAN MUNCULNYA PERDA BERMASALAH DALAM FGD PERDA BERNUANSA HAM

Peraturan daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dilahirkan di daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota melalui persetujuan antara Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (Bupati/Walikota).

Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang melekat pada manusia sejak dia lahir. Maka daripada itu, HAM tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Sistem desentralisasi telah memberi ruang yang lebih bagi pemerintah daerah untuk membuat perda dan peraturan lokal lainnya, termasuk perda yang bernuansa Hak Asasi Manusia. Peraturan daerah merupakan urutan terendah dalam sistem tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada kesempatan ini, Hasbullah pun mengangkat permasalahan sosial di antaranya kaum Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender (LGBT) dan kasus meningkatnya HIV/AIDS di Jawa Barat serta membahas faktor-faktor penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut. 

Dalam sambutannya Hasbullah Fudail (Kabid HAM) mengatakan, “FGD ini merupakan upaya dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) terlebih dalam menganalisa suatu Peraturan Daerah. Baik Peraturan Daerah yang masih dalam tahapan rancangan maupun yang sudah disahkan. Apakah Peraturan Daerah tersebut sudah bernuansa HAM dan menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah secara garis besar.” 

Munculnya Perda yang bermasalah karena beberapa kelompok masyarakat merasa HAM terganggu akibat Perda tersebut akibat diberikan stigma dan perlakuan diskriminasi atas kehidupan yang bersifat pribadi. Untuk itu Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema “Peraturan Daerah Bernuansa Hak Asasi Manusia”, pada hari ini, Kamis (29/09/22) bertempat di Ruang Romli Atmasasmita.

Tampak hadir Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan HAM Dani Kusmawan, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari, Staf dan sejumlah Akademisi dari Universitas Pasundan.

Lebih lanjut, FGD pun mengupas satu contoh kasus, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) yang telah diterbitkan tahun lalu. Perda tersebut masih harus direvisi dan uji materi agar benar-benar bernuansakan HAM dan sekaligus memecahkan permasalahan yang ada.

...