HAM DAN PERUBAHAN PARADIGMA LGBT

Oleh Hasbullah Fudail

Perdebatan permasalahan LGBT yang sedang viral dalam beberapa pekan ini diawali dengan  statement Menkopolhukham Mahpud MD dengan mengatakan, “LGBT dapat dipidana masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP). Dalam KUHP memang tidak ada kata LGBT namun ada ancaman pidana terhadap kegiatan asusila dan hubungan  sesama jenis.” Kedua adanya pengibaran bendera pelangi (simbol perjuangan LGBT) di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Pembicaraan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan, baik di Indonesia pada khususnya, maupun dunia pada umumnya. Perkembangan LGBT hari ini semakin masif disebabkan karena menjadi gerakan   global dan sistemik, jaringan yang luas, pendanaan dan terstruktur serta masuk melalui jaringan LSM dan komunitas. Tujuannya agar mendapat pengakuan dan legaligasi melalui produk hukum untuk menghalalkan perkawinan sejenis (terbukti di beberapa negara). Organisasi dibentuk untuk membangun kesadaran agar publik bisa menerima keberadaan LGBT adalah bagian dari warga masyarakat Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan siapapun terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender mereka. 

Fenomena LGBT sudah sangat memprihatikan dan terbuka. Ada komunitas yang semakin hari semakin masif dan bertumbuh banyak, adanya pembiayaan dari luar negeri untuk program- program yang terkait dengan LGBT.

Adanya berbagai pro dan kontra mengenai eksistensi LGBT merebak di masyarakat. Golongan yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip kesamaan dan non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sesama jenis (homoseksual). Sebaliknya, yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

Keberadaan LGBT saat ini sangat berkembang disebabkan karena:

1. Perilaku fermisif, orang tua dan masyarakat membiarkan dan tidak peduli LGBT, membiarkan menganggap anak dan remaja yang terlibat sebagai hal biasa dan cuek.

2. Era digital, melalui media sosial kampanye LGBT sedemikian masif sehingga mudah ditonton, ditiru para anak dan remaja.

3. Pornografi, konten yang bisa ditonton dan diakses bebas menyebabkan anak bisa lebih kecanduan sebagaimana kecanduan pada narkoba.

Menurut beberapa pakar kesehatan, akibat perilaku LGBT khususnya homoseksual telah banyak   menimbulkan penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) ada 16 jenis mulai HIV AIDS, bahkan yang tren sampai hari ini adalah penyakit cacar monyet yang ditularkan pertama kali dari perilaku homoseksual.

Sebagai salah satu negara hukum (rechtstaat), Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya, dalam ayat (3) diyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Dengan berpayung “Hak Asasi Manusia” Kelompok LGBT meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari konstitusi yakni dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menyebutkan, "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Dengan pasal 70 tersebut, maka setiap orang tanpa memandang jenis kelamin harus tunduk dan patuh kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan mempertimbangkan moral, keamanan dan  ketertiban serta nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Undang-Undang No 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi rujukan sahnya perkawinan antara laki laki dan perempuan, jadi LGBT harus tunduk pada Undang-Undang untuk menghormati Kewajiban Asasi Manusia dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya. Ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu: antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat “normal” lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat namun juga aparat penegak hukum.

Merespons maraknya LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Begitu pula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Di mana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung nilai-nilai agama, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas.

Dalam pandangan Islam perilaku LGBT dengan  menghalalkan perbuatan zina merupakan dosa besar dan hukumannya dirajam sampai meninggal. Sebagaimana dalam Alquran surah Al Isra’ ayat 32 yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Sehingga penduduk yang moyaritas Islam jika memahami dan melaksanakan Alquraan sebagai pedoman hidup, maka perilaku LBGT adalah sesuatu  yang bertentangan dengan Islam. Yang harus dipahami yang dibenci dan dikutuk adalah perilakunya bukan orangnya. Orang transgender (perempuan bersifat kelaki-lakian atau laki-laki yang bersipat perempuam) seperti yang ada di beberapa masyarakat tertentu tidaklah munking harus dibuang atau didiskriminasi jika itu secara individu, tetapi jika hal itu menjadi gerakan yang terstruktur untuk mempengaruhi, merekrut dan melegalisasi LGBT, hal itu pasti melanggar Kewajiban Asasi Manusia.