HAM DI KALA OVER CAPASITAS LAPAS

BANDUNG, beritadisdik.com – Munculnya fenomena over kapasitas penghuni penjara (lapas/rutan) dikenal narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi pemicu berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan seperti kerusuhan, layanan yang tidak manusiawi, penyiksaan, kebakaran, dan lain-lain.

Meninggalnya 44 orang WBP di Lapas kelas 1 Tangerang akibat kebakaran menjadi sorotan publik akan terjadinya pelanggaran HAM. Topik ini diangkat dalam Webinar Hukum dengan tema "Meninjau Secara Yuridis Kelayakan Lembaga Pemasyarakatan dan Keberadaan HAM dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yang diselanggarakan GMKI Bandung, Selasa (29/09/2021).

Dalam pemaparan dan dialognya Hasbulllah Fudail Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyampaikan bahwa terjadinya over kapasitas di penjara sehingga terjadi kebakaran, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa disalahkan secara tunggal. Karena sistem peradilan pidana hari ini masih bersifat penghukuman dengan Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan HAM adalah institusi yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan bagi pelanggar hukum yang sudah berkekuatan hukum. Kementerian Hukum dan HAM pada bagian hilir dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Atas berbagai pertanyaan kritis dari peserta webinar akan kondisi lapas/rutan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, Hasbullah menyadur dari hasil penelitian Hamid Awaluddin mantan Menteri Hukum dan HAM menegaskan, “Penjara kita saat ini adalah bentuk miniatur kehidupan bangsa. Bahwa jika di kehidupan sebagai bangsa kita saat ini ada penjahat, pencuri, korupsi dan lainnya, maka di Lapas/Rutan pun kejadian seperti itu kemungkinan besar juga ada.”

Menurut Hasbulllah Fudail, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM saat ini untuk memperbaiki kondisi HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna meningkatkan layanan khususnya yang berhubungan dengan HAM di Lapas, Rutas, Bapas dan Imigrasi. Dengan 3 indikator utama: 1. Adanya Aksesibiltas dan Fasilitas, 2. Ketersediaan Petugas, 3. Konsistensi Pelayanan.

Selain itu seluruh UPT didorong untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, diharapkan penghormatan dan pemenuhan HAM di Lapas/Rutan bisa lebih ramah dengan HAM.

Untuk keluar dari persoalan over kapasitas, Hasbulllah Fudail menawarkan 3 langkah;

1. Perbaikan Regulasi Hukum.

Penghukuman dengan pemenjaraan badan harus dikurangi bagi pidana ringan.

2. Perubahan Paradigma Hukum.

Jika terjadi over kapasitas solusinya bukan bangun lapas, tetapi membangun kesadaran hukum sehingga orang tidak melanggar hukum.

3. Pemaafan bagi pelanggar hukum. Tuhan saja memberi maaf pada hambanya yang bertobat sepanjang tidak ulangi pelanggan.