Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd

Tenaga pendidik SMAN 1 Parungpanjang (FB/DNK)
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd
(Dewan Pembina
PGRI Dan Ketua DPP AKSI)
Tak henti-hentinya
entitas guru disoal. Disoal mulai dari peran dan tanggung jawabnya sebagai
pendidik dan pengajar bagi setiap anak didik. Ada satu soal yang disoal---di antaranya---adalah
terkait kompetensi. Guru harus kompeten dan wajib belajar melebihi semangat
belajar profesi lainnya.
Dalam Permendiknas
Nomor 16 Tahun 2007 dijelaskan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru. Guru harus sarjana dan memiliki sertifikat pendidik. Guru
setidaknya memiliki empat standar kompetensi. Ini hanya standar saja, hanya
standar. Tentu setiap guru sebaiknya kompeten di atas standar.
Keempat standar
kompetensi guru dimaksud adalah: 1)
kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial,
dan 4) kompetensi profesional. Keempatnya adalah “standar kompetensi” artinya
minimal guru memiliki keempat kompetensi ini. Bila tidak? Sangat berisiko pada
sukses tidaknya layanan pendidikan.
Dalam Perdirjen
GTK No 6565 Tahun 2020 tentang “Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru”
dijelaskan pula meliputi kategori: 1) pengetahuan profesional, 2) praktik
pembelajaran profesional; dan 3) pengembangan profesi. Ilmu tentang profesi,
praktek profesi dan pengembangan profesi menjadi 3 model kompetensi wajib.
Ada ungkapan di
dunia prajurit TNI “Anda Ragu-Ragu, Kembali Sekarang Juga”. Dalam dunia guru
ada ungkapan “Jadilah Guru Yang Baik Atau Tidak Sama sekali”. Dua kalimat ini
memberikan pesan motivatif dan wajib memiliki tekad bulat bila kita ingin
memilih sebuah profesi. Tekad bulat dan rasa cinta pada profesi harus menjadi
modalitas mental awal dalam sebuah profesi.
Apalagi menjadi
guru. Mengambil profesi guru harus benar-benar punya harapan terbaik. Siap
menaklukkan tantangan dan siap terus mengembangkan kompetensi diri. Harapan,
tantangan, dan upaya peningkatan kompetensi
guru harus terus menjadi semangat di setiap pribadi guru. Guru sama
dengan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara melalui kedaulatan kekuatan SDM.
Tuntutan kepada
profesi guru agar profesional terus mengemuka. Ini wajar dan harus diterima
entitas guru sebagai wujud perhatian publik pada strategisnya profesi guru. Guru
jangan emosional ketika publik menuntutnya lebih profesional dan kompeten.
Bahkan pernyataan “mencubit” terkait kompetensi guru dari Sri Mulyani sebagai
Menteri Keuangan pernah membuat entitas guru gerah.
Sri Mulyani membawa
pesan bahwa anggaran negara yang jumlahnya triliunan dialirkan untuk dunia
pendidikan dan guru tidak sebanding dengan peningkatan kompetensi gurunya. Ia
pun menjelaskan negara Vietnam yang sama anggaran pendidikannya dengan
Indonesia jauh lebih meningkat maju. Ini satu sentilan serius dari Sri Mulyani.
Bahasa vulgarnya
apa yang dikeluarkan oleh negara (anggaran) tidak sebanding dengan apa yang
didapatkan negara (SDM). Artinya “belanja” pendidikan belum seimbang dengan apa
yang didapat oleh negara terkait peningkatan layanan pendidikan. Masa depan
bangsa ada di kemampuan entitas guru dalam menciptakan SDM bangsa yang lebih
baik.
Kita harus jujur
guru-guru kita harus terus ditingkatkan kompetensinya. Kalau kita lihat dari
hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)---walau pro kontra---ternyata kompetensi guru
masih di bawah standar. Hasil UKG pada tahun 2015 nilai rata-rata guru secara
nasional untuk guru TK sebesar 43,74 poin. Guru SD 40,14 poin, guru SMP 44,14
poin, dan guru SMA 45,38 poin. Sampai pada UKG tahun 2017, nilai rata-rata
belum mencapai 70 poin.
Rekam medik UKG
guru tahun 2015 dan tahun 2017 di atas adalah wajah guru-guru kita. Sekali lagi
walaupun alat ukur UKG masih disoal dan dianggap tidak mengukur secara holistik
kompetensi guru yang sebenarnya. UKG yang dilakukan---seolah---hanya mengukur
hapalan. Tidak mengukur praktik di lapangan dan dedikasi guru yang sebenarnya.
Hasil UKG, cubitan
Sri Mulyani dan tuntutan publik terhadap guru harus direspons dengan baik.
Respons guru tentu akan sesuai dengan harapan guru, tantangan guru, dan
endingnya di kompetensi mumpuni guru secara kolektif. Ungkapan bijak “Apa yang
terjadi di ruang kelas adalah apa yang akan terjadi di masa depan”. Semoga
ungkapan ini menjadi tantangan ibadah para guru.
Berbagai upaya peningkatan
kompetensi yang dilakukan guru dan pemerintah harus serius, tidak asal
menghabiskan anggaran. Hadirnya spirit baru dalam paradigma Merdeka Belajar
semoga “memerdekakan” entitas guru dari malas belajar dan rebahan di zona
nyaman. Hadirnya entitas Guru Penggerak, setidaknya menjadi trigger bagi guru
pada umumnya.
Guru Penggerak setidaknya
memberi efek kejut bagi sejumlah “guru pendiam” yang rebahan di zona nyaman. Sejumlah
oknum guru PNS yang hampir tak pernah menulis, tak pernah ikut lomba guru
berprestasi, tak pernah menjadi guru idola anak didik, tak pernah konsisten
datang pagi di sekolah, tak pernah mencetak anak didik juara tentu sangat
masalah.
Setidaknya hadirnya
program Guru Penggerak telah memberi teguran kepada entitas guru. Seolah
Menteri Nadiem Makarim berkata, “Hai para guru ayo bergerak bersama, tingkatkan
kapasitas diri dan hadapi tantangan dengan semangat, semua bisa, ayoo berubah”.
Seolah demikian dan ini tentu membuat tidak nyaman guru pendiam. Zona nyaman
itu bahaya bagi dunia guru.
Guru Penggerak,
Sekolah Penggerak apa pun diskursus dan pro kontranya adalah sebuah upaya
perbaikan dunia guru dan dunia layanan pendidikan. Bila sekolah ibarat sebuah
aquarium besar yang penuh ikan anak didik. Maka hanya aquarium yang airnya
bergerak, bersirkulasi ikannya tidak mati. Aquarium tanpa sirkulasi dapat menyebabkan semua ikan mati.
Sekolah Peggerak,
Guru Penggerak memberi oksigen perubahan dan “ketidaknyamanan” baru. Semua
harus bergerak, bergerak semua meningkatkan kompetensi. Tuntutan perubahan,
tantangan pendidikan kekinian tidak bisa dilawan dengan rebahan atau diam.
Bergerak, bergerak, bergerak adalah sebuah upaya merespons tantangan.
Harapan dan cita-cita
guru harus terwujud. Harapan dan cita-cita menghadirkan guru yang kompeten,
sejahtera dan terlindungi. Kompeten menghadapi tuntutan disrupsi pendidikan.
Sejahtera batin dan sejahtera lahir sebagaimana wajarnya UMP/UMK/UMR dan
maslahat tambahan lainnya. Terlindungi dari segala tindak diskriminasi,
politisasi, radikalisme, dan bahkan kriminlisme.