Hari Guru Nasional, untuk Siapa?

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Hari Guru Nasional (HGN) setiap tahun diperingati. Sudah hampir 30 tahun HGN hadir di negeri ini sejak zaman Presiden Soeharto “merestui” HGN tanggal 25 November. November menjadi bulan yang cukup sakral. Mengapa? Karena ada dua momentum yakni peringatan Hari Pahlawan dan Hari Guru Nasional.

Kalau kita mau menangkap pesan dari bulan November maka dapat kita maknai dalam beragam versi. Setidaknya November adalah bulan pahlawan dan bulan guru. Para pahlawan sudah tiada dan mereka sudah berada di Surga. Namun guru masih ada dan nasibnya masih beragam kondisi.

Pesan HGN setidaknya harus dimaknai sebagai gerakan memuliakan guru. Mulai dari mana? Mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab mensejahterakan guru, meningkatkan kompetensi guru, melindungi profesi guru, memberikan afirmasi dan maslahat bagi guru.

Tanggung jawab pemerintah itu tertuang dalam undang-undang. Undang-undang itu sakral. Mengapa? Karena undang-undang itu bukan basa basi atau regulasi modus yang hanya indah dalam pasal-pasal tapi menyedihkan dalam realitas. Fakta menunjukkan ratusan ribu guru honorer belum mendapatkan status yang jelas.

Bukankah dalam UURI No. 14 Tahun 2005 jelas bahwa pemerintah wajib melakukan pengangkatan dan penyediaan guru? Anak didik di Indonesia saat ini masih terlayani dalam proses pembelajaran (daring/luring) berkat jasa para guru honorer. Indonesia “tidak kekurangan guru” bila dihitung dengan honorer.

Guru honorer telah menjadi “penyelamat” seolah Indonesia tidak kekurangan guru, kondisi sebenarnya,   Indonesia kekuangan guru ASN. Andaikan guru honorer semua mogok dan berhenti mengajar maka  layanan pendidikan di Indonesia akan lumpuh. Di sebuah sekolah ada ASN hanya dua dan guru honorernya mayoritas.

November adalah hari pahlawan dan hari guru nasional. Guru honorer adalah pahlawan sebenarnya.  Mengapa? Selain mereka menyelamatkan anak didik dalam proses pembelajaran mereka pun “menolong” negara dalam anggaran pendidikan. Menolong anak sehingga tidak ada learning loss. 

Dalam anggaran pendidikan guru honorer Indonesia sudah “menyumbang” anggaran pada negara.  Bukankah amanah undang-undang setiap guru “wajib” mendapatkan gaji UMP/UMK/UMR? Faktanya? Artinya bila satu juta guru belum mendapatkan gaji minimal Rp 2 juta dan hanya mendapatkan Rp 500 ribu. Maka setiap guru honorer sudah menyumbang negara sebesar Rp 1.5 juta perbulan.

Bila kita kalkulasi 1 juta guru kali Rp 1.5 juta perbulan maka entitas guru honorer sudah menyumbang negara setiap bulan Rp 1.5 triliun. Bila Rp 1.5 triliun dikali 76 tahun berapa? Inilah di antara jasa entitas guru honorer yang telah “menyumbang” anggaran pendidikan. Puluhan tahun negara berutang triliunan pada guru-guru honorer.

Saatnya Hari Guru Nasional bertema dan berspirit memuliakan guru honorer. Rencana pengangkatan 1 juta lebih guru jadi ASN semoga “tidak masuk angin”. Semoga pemerintah benar-benar menjalankan amanah undang-undang dan “membayar utang” anggaran pada entitas guru honorer. Utang triliunan negara pada entitas guru honorer mulai bayar dan cicil dengan pengangkatan ASN.

Semoga pasca selesainya agenda besar suksesnya pembangunan fasilitas publik (infrastruktur) mulai bergeser pada “pembangunan” status pelayan publik. Fasilitas publik itu sangat penting dan sama pentingnya dengan pelayan publik. Sama-sama demi publik, demi bangsa dan negara. Status guru honorer menjadi ASN harus menjadi agenda besar pemerintah saat ini.

Paling lambat sebelum masa tugas Presiden Jokowi berakhir, 99 persen guru honorer tua dan sudah lama mengabdi sudah jadi ASN. Tahun 2024 “selamat tinggal” derita guru honorer karena status semuanya sudah jadi ASN. Semoga ini bukan mimpi melainkan misi pemerintah saat ini. Saatnya membenahi suprastruktur.

Hari Guru Nasional untuk siapa? Bukan hanya untuk ritual atau seremoni penuh kesemarakan  melainkan untuk meningkatkan martabat guru. Terutama guru yang belum punya status sebagai ASN.  Mengapa harus ASN? Karena gaji guru honorer (non ASN) sangat tidak layak dengan beban berat melayani anak didik sebagai calon penghuni masa depan.