HARI KESADARAN NASIONAL: MUSIBAH PPDB, ATAU SEKOLAH ASING (Kontrol Sosial Itu Penting)
Penulis: DEDI NURHADIAT
DEDI NURHADIAT
Oleh
DEDI NURHADIAT
(Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)
Diduga
karena faktor lemahnya penguasaan bahasa asing, kontrol sosial berlebihan itu,
tak tembus ke organisasi yang dikelola asing. Dengan berdirinya
Universitas Veking, tertanggal 22 November
2019 di Bintan Timur, tampaknya tidak seperti Gandhi
Memorial Intercotinental School dikenal (GMIS) atau
Jakarta Internasional School (JIS) yang kini berganti nama Jakarta Inter
Cultural School sejak 1 Desember
2014. Tarek Razik, Ed.D atas seruan Menteri
Pendidikan, saat itu berkomentar “tak apa sekolah Internasional tapi bernuansa
Indonesia” dikutif dari CNN Indonesia (2017).
Tampaknya berbeda dengan School Of Ekonomics, Peking University (SEPKU)
Beijing ini, yang telah membuat perjanjian memorandum of understanding
(MoU).
Dengan
banyaknya sekolah luar negeri di Indonesia, Issyaallah sukses tanpa kendala,
karena terbebas dari kontrol sosial berlebihan dari masyarakat
yang tidak bertanggung jawab. Kendala bahasa inilah yang diduga organisasi yang
dikelola asing bisa aman melenggang, mengejar mutu pendidikan.
A. APA KONTROL SOSIAL BERLEBIHAN?
Kontrol
sosial itu sangat diperlukan agar lahir sebuah transparansi. Kontrol sosial
yang berlebihan adalah sebuah upaya kritik mencari-cari kesalahan yang ujungnya
minta perdamaian, secara sistematis dan terselubung.
Apakah
menggiring opini, dugaan pelanggaran jual beli kursi di PPDB tahun 2019
termasuk kriteria ini? Tentu tidak semudah itu menarik kesimpulannya.
Namun jika diawali adanya aktivitas yang gigih berupa upaya membobol aturan
untuk kepentingan pribadi dan berujung pada pelaporan ke ranah hukum. Biasanya
mengatasnamakan masyarakat. Mungkin ini salah satunya.
Lahirnya
kebijakan baru, PPDB 2020 di era pandemi Covid-19, dunia pendidikan di Provinsi
Jawa Barat ini, berawal digegerkannya oleh informasi kalahnya Dinas Pendidikan
di PTUN tentang aduan yang mengatasnamakan masyarakat. Mengenai dugaan ada
pelanggaran hukum pada PPDB tahun lalu. Dinas Pendidikan dinyatakan kalah
karena ada selisih jumlah siswa yang diperuntukkan bagi
siswa yang tidak naik kelas. Kursi itulah yang jadi batu sandungan. Bangku
cadangan yang dikosongkan untuk siswa yang tidak naik kelas, diangkat ke permukaan dan digiring ke opini jual beli
bangku kosong. Jika jalur hukum telah memutuskan perkara dengan pernyataan
bersalah. Patut diakui di dalamnya
pasti ada unsur yang mengarah kepada pelanggaran itu.
Biasanya
sebelum ada aduan ke PTUN, diawali dengan muncul berita media. Seperti di okezone.com
tertanggal 28 Juni 2019 yang mengangkat berita 86 kasus
PPDB Jawa Barat diadukan ke Ombudsman.
Berguru
dari pengalaman pahit di atas, maka wajar jika saat ini muncul aturan baru.
Seperti berita di RPRM.com menulis judul PPDB 2020/2021 di Jabar, calon peserta
didik serahkan berkas ke sekolah asal. Di dalam uraiannya Kepala Disdik
Provinsi Jabar, Ibu Dewi Sartika menyatakan PP No.17 Tahun
2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Disebutkan bahwa keputusan calon peserta didik
menjadi pendidik, dilakukan mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin
kepala sekolah. Ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah. Dengan demikian, jika
kelak ada temuan kesalahan individu atau lahirnya beberapa kasus di sekolah, tidak akan digeneralisasi menjadi kesalahan Dinas
Pendidikan Jawa Barat. Maka temuan kasus di sekolah itu saja yang diangkat ke
persidangan.
B. KESIGAPAN
PPDB 2020, TAK LUPUT DARI ANCAMAN JERAT HUKUM
Dari
mulai sosialisasi, hingga pembuatan SOP diserahkan ke sekolah masing-masing dengan panduan dari provinsi. Format
Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan PPDB 2020.
Format
dapat diunduh di https://bit.ly/Publikasi_PPDB2020.
Website
resmi PPDB 2020 Disdik Provinsi Jawa Barat sudah online dengan alamat:
http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id
Bahkan,
ujicoba aplikasi sudah berjalan hampir di semua
kabupaten/kota. Hal ini dapat dicek pada
http://dapodik.disdik.jabarprov.go.id/elok/index.php?r=site/dicek.
Di sini
dapat diketahui seberapa banyak sekolah yang sudah melakukan simulasi dan tidak
melakukan simulasi. Hal ini dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat umum.
Yang bisa berujung pada delik hukum.
Ditambah
lagi, rincian aturan PPDB, yang di dalamnya menyangkut aturan PSBB untuk
menghindari terpaparnya Covid-19 tampaknya sangat tidak aman bagi sekolah yang kurang
sigap dengan aturan yang serba mendadak. Karena waktu sosialisasi waktunya sangat
mepet ke hari raya Idulfitri. Hari Minggu
Tanggal 17 Mei
2020 banyak sekolah yang kelelahan mempelajari aturan yang serba online, serba
virtual, dan informasi itu dibuka untuk umum lewat web resmi.
Banyak
pertanyaan yang diajukan walikelas SMP yang akan mendaftarkan siswanya secara
kolektif. Belum bisa dijawab secara langsung. Karena informasinya dilakukan
serentak. Infonya ada yang melalui virtual online
langsung dari Diknas Provinsi, ada juga yang melalui rayonisasi. Informasi agak
terlambat jika harus berkumpul dulu, apalagi harus sesuai aturan PSBB. Sedang
waktu penyelenggaraannya informasi serentak, bersamaan dengan info untuk umum.
Sementara
di group KCD yang kepanjangan tangan Diknas Provinsi tiap menit share perubahan
informasi terus berjalan. Solusinya, untuk menyerap informasi adalah melalui
cara berbagi tugas untuk mengikuti semua kegiatan itu.
Sementara
pertanyaan yang diperoleh masyarakat dari media kadang lebih cepat. Terbukti dalam
group wali kelas yang dibentuk SMA penyelenggara PPDB, setiap menit, ada saja
sekolah yang bertanya tentang aturan yang mereka peroleh dari medsos.
C.
PIHAK SMP HARUS HATI-HATI
Pihak
SMP/MTs baru kali ini mendapatkan beban PPDB seberat sekarang. Sengaja hal ini penulis
paparkan di sini. Agar para pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tsanawiyah
(MTs) yang menyelenggarakan pendaftaran kolektif, sangat berhati-hati. Karena
pihak SMA hanya menerima data jadi saja. Peluang untuk diadukan oleh pihak
ketiga yang mengatasnamakan masyarakat sangat
besar mengarah ke SMP/MTs. Namun dengan ketaatan pada aturan yang
disosialisasikan insyaallah aman. Namun ingat setiap sekolah SMA/SMK saat ini
berpeluang menerapkan aturan yang berbeda. Dan ini yang dapat dijadikan delik
aduan. Dokumentasi sosialisasi, nanti akan jadi acuan.
Tentu
hal ini memberi peluang kepada oknum yang punya birahi mengadakan kontrol sosial
berlebihan. Biasanya mereka itu selalu menunggu berakhirnya PPDB. Barulah
kemudian beraksi memaparkan temuan, dengan tawaran solusi berupa berbagai
pilihan. Apakah menempuh jalur hukum, atau diselesaikan secara kekeluargaan.
Dan biasanya dilanjut dengan pemberitaan di media yang jarang terbit.
Jalinan
erat SMP/MTs dengan pengelola PPDB di tingkat SMA/SMK sangat diperlukan, agar
menutup celah adu domba. Jika terjadi adu domba karena data yang tidak akurat
apalagi selisih data adalah pintu gerbang masuk untuk oknum
control sosial berlebihan yang dimaksud di atas.
D. PEMERINTAH PUSAT MELANGKAHKAN BIDAK CATUR
Di
celah kesibukan rutin pihak sekolah, yang selalu menuai kritikan rendahnya
mutu. Baik di media dalam negeri maupun media asing. Tanpa menguraikan variabel
penyebab rendahnya mutu. Menyalahkan mutu guru sering membuat gerah semua pihak
yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, menjelang hari Kebangkitan Nasional 2020, Pemerintahan
Indonesia telah melangkahkan bidak catur yang tidak dari biasanya dalam sebuah
permainan. Untuk memenangkan persaingan era global. Seputar kepri.co.id
menayangkan liputan, tertanggal 22 November
2019 di Bintan Timur, Kepulauan Riau. Sebuah video suasana acara meresmikan
perguruan tinggi standar internasional. Ownernya
dari PT Bukit Kemunting, Indonesia Street City (ISC) Bapak Sunny
Sukardi yang berkepala plontos, berbaju batik warna kuning dengan celana
warna biru itu, begitu lantang berbicara. Walau dengan lidah yang cedal
berbahasa Indonesia. Namun terdengar seperti berbahasa China. Dia menjelaskan
tentang menjalin kerja sama dengan pihak School Of Ekonomics, Peking University
(SEPKU) Beijing. Dan telah membuat perjanjian memorandum of understanding (MoU)
dengan pihaknya untuk membangun Cabang di Batu Licin.
Diuraikan
bahwa nantinya akan menerapkan kolaborasi berstandar tinggi yaitu Ilmu Po-PKU Dual
Master’s Degree. Ini adalah program kolaboratif pada studi internasional
umum dan bersifat multidisiplin, yang mencakup ilmu politik, ekonomi politik
internasional, dan mata pelajaran yang muncul seperti energi dan lingkungan
dalam studi internasional. Ini akan menekankan perspektif multikultural
pada keamanan global dan isu-isu perkembangan serta memberikan kesempatan unik
bagi siswa untuk belajar urusan internasional, katanya. Di lahan seluas 50 hektar ini,
akan berdiri dari mulai sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
Pendirian
sekolah seperti ini, biasanya para pelaku kontrol sosial berlebih, tidak akan
bisa masuk ke sekolah demikian. Ketika sekolah berbahasa Indonesia disudutkan
dan banyak masuk jerat hukum, sekolah asing
cemerlang bebas dari campur tangan pihak ketiga. Mungkin ini solusi terbaik
saat ini. Untuk memperbaiki mutu pendidikan
diperlukan kompetisi. Dengan kompetisi ini berpeluang lahirnya pilihan mutu. Pendidikan
yang dikelola dengan mengutamakan Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang
dst adalah alternatif
pilihan agar tidak dirongrong oleh pihak ketiga. Sehingga sekolah lebih leluasa
bergerak dan berinovasi. Karena tidak terlalu bebas, orang bisa keluar masuk menemui
birokrasi pengelola pendidikan, karena kendala bahasa.
Sementara di sekolah umum, tamu yang mengatasnamakan masyarakat selalu antre
berombongan. Sering menyita waktu, bahkan jam mengajar saja terpaksa
ditinggalkan. Karena risiko masuk berita miring dan masuk jerat
hukum.
Dengan
lahirnya competitor, pihak sekolah umum, tampaknya akan lebih
berupaya meningkatkan pelayanan, dan upaya meraih simpatik masyarakat dengan
menjual nasionalisme, budaya lokal. Bahkan mungkin vokasional seperti kearifan
lokal pelestarian tahlilan, yasinan, pemakaman jenazah,
kremasi, calung, gamelan jawa, dst, akan jadi
alternatif pilihan, di samping
membidik ilmu standar internasional. Sementara sekolah yang diselenggarakan
oleh pihak asing nanti sudah dapat diduga akan memanfaatkan isu menggeluti word
class university, peraihan
nobel,
kerja sama
dengan OECD, dan bursa kerja Internasional.
Tampaknya
kompetisi ini, akan melahirkan kesadaran nasional tentang pentingnya menjalin
hubungan erat dalam bentuk saling membutuhkan. Slogan kompetisi global
akan berubah menjadi pentingnya membentuk jaringan, dan kerja sama.
E. RASA
KESADARAN NASIONAL
Seperti
pada tulisan edisi sebelumnya. Kini saatnya dunia pendidikan di Indonesia
tidak lagi orientasinya pada persaingan global. Tapi kata persaingan harus
harus dihilangkan, berubah ke fokus menjalin hubungan internasional. Membangun
link harus diutamakan. Pikiran positif selalu dikedepankan untuk dapat menjalin
hubungan yang harmonis. Seperti jawaban pak Muldoko
dalam kompasiana.com (2020) yang lagi heboh menyoroti hutang jangan jadi momok
yang menakutkan. Pak Moeldoko lewat WA yang digaris bawahi berbagai media
dengan mengangkat judul "Jendral Moeldoko Menjawab". Pesan berantai
melalui whatsap ini berusaha menjelaskan antara isu dan fakta yang sedang
dikerjakan oleh pemerintah.
Pada
pesan tersebut terkait utang, tenaga kerja asing, antek asing, tenaga kerja
Indonesia, dan penjajahan ekonomi. Dijawab Moeldoko bahwa China menguasai surat
utang Amerika US$ 1.15 Trilyun. Arab Saudi, investasi di China 870 Triliyun.
Semua dibangun karena saling percaya dan menghargai. Pertanyaannya mengapa Arab
tidak menginvestasikan dana yang banyak ke dalam bangsa Indonesia yang
mayoritas muslim. Kemudian dikatakan oleh Moeldoko bahwa Amerika berinvestasi
122 Triliyun ke Singapore.
Berbicara
tentang tenaga kerja Indonesia pak Moeldoko menjelaskan, sebanyak 252.000 TKI
bekerja di Taiwan. TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong
153.000, di Macau 16.000, dst. Walaupun hal ini di tengah
hebohnya TKI yang dilarung ke laut. Menyoroti perlindungan hukum TKI dan
perlindungan hukum TKA.
Kini rakyat
Indonesia mulai tumbuh kembali rasa kesadaran nasionalnya, namun
sangat beragam. Ada yang mendekati kesadaran seperti saat berdirinya Boedi
Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28
Oktober 1928). Perjalanan Panjang itu belum juga berhenti hingga kini.
Namun zaman yang menyertainya jauh berbeda. 20 Mei
2020 adalah era Covid-19 persaingan Tiongkok dan USA sangat meruncing. PSBB
kebijakannya berubah-ubah, mudik dilarang, berkumpul harus menggunakan jarak,
salat berjamaah cukup di rumah. Jika dulu pemuda zaman
dahulu, bergerak karena ada organisasi yang selalu berkumpul sambil minum kopi Bersama, kini
Virtual Zoom, Webex, Google meet, dst jadi sarana utama. Pasar online merajai,
mengalahkan pasar tradisional dan pasar modern. Lalu bagaimana dengan kesadaran
nasional generasi muda kita ke depan?
SUMBER
BACAAN
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_Nasional_Indonesia
Kinerjanya
Tidur, Pansus Didesak Bongkar Kegiatan Dinas Perdagangan | Media Online
https://potretjabar.com/15/05/2020/daerah/kinerjanya-tidur-pansus-didesak-bo…
