Hari Kesaktian Pancasila: Menguatkan Guru, Menegakkan Hak, Menjalankan Kewajiban

Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Oleh Drs. Iskandar, M.Pd.

Setiap 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun ini, tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” semestinya tidak berhenti sebagai slogan seremonial. Tema tersebut perlu dibaca sebagai ajakan untuk melihat kembali sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam kehidupan nyata, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dan penghargaan terhadap profesi guru.

Sebab, berbicara tentang Pancasila berarti berbicara tentang manusia Indonesia. Dan berbicara tentang manusia Indonesia berarti berbicara tentang pendidikan.

Di titik inilah guru memperoleh posisi strategis.

Guru bukan sekadar orang yang mengajarkan pengetahuan. Guru ikut membentuk cara berpikir, karakter, sikap, dan kebiasaan generasi yang kelak menentukan arah bangsa. Di ruang kelas, nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya dihafalkan, tetapi dipraktikkan: menghormati perbedaan, berlaku adil, bermusyawarah, bertanggung jawab, menghargai martabat manusia, dan peduli terhadap kepentingan bersama.

Karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila juga seharusnya menjadi momentum untuk menguatkan guru, menegakkan hak guru, sekaligus menegaskan kewajiban guru.

Pancasila jangan berhenti sebagai hafalan

Ada persoalan mendasar yang perlu kita renungkan. Peserta didik mungkin mampu menghafalkan lima sila Pancasila. Mereka mampu menjawab pertanyaan dalam ujian tentang makna persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Tetapi apakah mereka benar-benar belajar berlaku adil?

Apakah mereka mampu menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, kemampuan ekonomi, maupun kemampuan akademik?

Apakah mereka mampu menerima perbedaan pendapat tanpa melakukan penghinaan?

Apakah mereka terbiasa bermusyawarah dan menyelesaikan konflik secara dewasa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan menghafal.

Pancasila harus bergerak dari pengetahuan menjadi perilaku, dari materi pelajaran menjadi budaya, dan dari slogan menjadi kebiasaan hidup.

Sekolah semestinya menjadi laboratorium kehidupan Pancasila. Di sanalah anak belajar bagaimana hidup bersama dalam perbedaan. Guru menjadi salah satu aktor utama dalam proses tersebut.

Namun, tuntutan kepada guru juga harus diletakkan dalam kerangka yang adil.

Guru memiliki hak, tetapi juga kewajiban

Dalam diskursus pendidikan, kita sering mendengar tuntutan agar guru profesional, disiplin, inovatif, adaptif terhadap teknologi, mampu mengembangkan pembelajaran, membangun karakter peserta didik, serta meningkatkan kompetensinya.

Semua tuntutan tersebut pada dasarnya penting.

Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: apakah hak guru telah dipenuhi secara seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya?

Guru membutuhkan kesejahteraan yang layak, perlindungan profesi, kesempatan meningkatkan kompetensi, lingkungan kerja yang sehat, sarana pembelajaran yang memadai, serta kepastian dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menempatkan guru sebagai profesi strategis dalam pembangunan nasional sekaligus mengatur hak dan kewajiban, pengembangan profesionalitas, serta perlindungan terhadap profesi guru.

Artinya, memperjuangkan hak guru bukanlah bentuk keistimewaan yang berlebihan. Perlindungan terhadap guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu.

Namun, persoalan tidak boleh berhenti pada hak.

Guru juga memiliki kewajiban profesional dan moral.

Hak memperoleh penghargaan harus berjalan bersama kewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Hak mendapatkan perlindungan harus berjalan bersama tanggung jawab menaati hukum dan kode etik. Hak memperoleh kesejahteraan harus berjalan bersama komitmen meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas profesi.

Dengan kata lain, hak dan kewajiban guru merupakan dua sisi dari satu mata uang profesionalitas.

Negara tidak boleh hanya berbicara tentang kewajiban guru sambil mengabaikan haknya. Sebaliknya, guru juga tidak boleh hanya berbicara tentang hak sambil mengabaikan tanggung jawab profesionalnya.

Di sinilah prinsip keadilan Pancasila menemukan bentuk konkretnya.

Jangan semua persoalan pendidikan dibebankan kepada guru

Persoalan pendidikan Indonesia terlalu kompleks jika hanya dibebankan kepada guru.

Ketika hasil belajar peserta didik belum memuaskan, guru memang perlu melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajarannya. Tetapi kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru.

Ada faktor keluarga, peserta didik, sekolah, pemerintah, kurikulum, anggaran, sarana-prasarana, lingkungan sosial, budaya belajar, tata kelola, perkembangan teknologi, hingga kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, menyelesaikan persoalan pendidikan hanya dengan menambah tuntutan kepada guru merupakan pendekatan yang tidak memadai.

Guru membutuhkan ekosistem pendidikan yang mendukung.

Orang tua tidak dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah. Sekolah tidak dapat bekerja sendirian tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah tidak dapat membangun pendidikan bermutu tanpa partisipasi masyarakat. Dunia usaha dan dunia industri juga perlu mengambil bagian dalam menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Anggaran besar harus berbanding dengan hasil yang nyata

Konstitusi telah memberikan mandat yang sangat jelas mengenai pendidikan. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah angka 20 persen terpenuhi.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan pendidikan yang semakin bermutu, semakin merata, dan semakin berkeadilan?

Anggaran pendidikan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik dan guru. Ia harus mampu memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi pendidik, memperluas akses pendidikan, memperbaiki fasilitas, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pendidikan.

Yang lebih penting adalah ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata.

Pancasila tidak hanya berbicara mengenai pemerataan sumber daya, tetapi juga keadilan dalam memperoleh kesempatan untuk berkembang.

Sekolah sebagai laboratorium kebinekaan

Tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa menjadi semakin relevan ketika Indonesia menghadapi tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks.

Perbedaan merupakan kenyataan Indonesia. Perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, daerah, kondisi sosial-ekonomi, bahkan cara pandang adalah bagian dari kehidupan bangsa.

Sekolah harus menjadi tempat anak belajar mengelola perbedaan tersebut.

Peserta didik harus mengalami secara langsung bagaimana berdialog dengan orang yang berbeda, bekerja dalam kelompok yang heterogen, menyelesaikan perbedaan pendapat, menerima kritik, membangun kesepakatan, dan menghormati hak orang lain.

Di sinilah keteladanan guru menjadi sangat penting.

Guru yang memperlakukan peserta didik secara adil sedang mengajarkan Pancasila.

Guru yang membuka ruang dialog sedang mengajarkan Pancasila.

Guru yang tidak melakukan diskriminasi sedang mengajarkan Pancasila.

Guru yang menghargai perbedaan sedang mengajarkan Pancasila.

Sebaliknya, pendidikan Pancasila akan kehilangan makna apabila sekolah justru menjadi ruang tumbuhnya diskriminasi, pelabelan, perundungan, fanatisme kelompok, atau ketidakadilan.

Karena itu, pendidikan Pancasila tidak cukup diajarkan melalui mata pelajaran. Ia harus hidup dalam budaya sekolah.

Kedaulatan bangsa dimulai dari kualitas manusia

Kedaulatan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga wilayah dan kepentingan nasional. Kedaulatan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

Bangsa yang berdaulat membutuhkan manusia yang berpendidikan, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berpikir kritis, kreatif, produktif, adaptif, serta memiliki integritas.

Dalam konteks inilah guru memiliki peran strategis.

Guru mungkin tidak menghasilkan produk ekonomi secara langsung pada hari ini. Tetapi melalui proses pendidikan, guru membentuk manusia yang kelak menjadi dokter, insinyur, teknisi, peneliti, pengusaha, petani modern, birokrat, pemimpin, pekerja profesional, dan berbagai profesi lainnya.

Karena itu, investasi terhadap guru sesungguhnya merupakan investasi terhadap kedaulatan dan kemakmuran bangsa dalam jangka panjang.

Indonesia adil dimulai dari pendidikan yang adil

Tidak mungkin membangun masyarakat yang adil apabila kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga, akses teknologi, kualitas sekolah, dan berbagai faktor sosial lainnya.

Anak dari keluarga kurang mampu harus memiliki kesempatan berkembang.

Anak di daerah terpencil harus memperoleh pendidikan yang bermutu.

Guru di sekolah dengan keterbatasan sarana harus memperoleh dukungan yang memadai.

Peserta didik dengan berbagai kondisi dan kemampuan harus memperoleh perlakuan yang bermartabat.

Keadilan pendidikan bukan berarti setiap sekolah dan setiap peserta didik harus mendapatkan sesuatu dalam bentuk dan jumlah yang persis sama. Keadilan berarti setiap peserta didik mendapatkan kesempatan dan dukungan yang layak sesuai kebutuhannya.

Itulah makna keadilan sosial dalam konteks pendidikan.

Jangan biarkan Hari Kesaktian Pancasila berhenti di podium

Pada akhirnya, tantangan terbesar kita bukan bagaimana membuat peringatan Hari Kesaktian Pancasila semakin meriah.

Tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjadikan Pancasila semakin nyata dalam kehidupan.

Upacara penting. Pidato penting. Simbol dan penghormatan terhadap sejarah juga penting.

Tetapi setelah upacara selesai, pekerjaan bangsa belum selesai.

Kita masih harus bertanya: apakah pendidikan kita sudah adil? Apakah guru telah memperoleh haknya? Apakah guru menjalankan kewajibannya secara profesional? Apakah peserta didik mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama? Apakah sekolah menjadi ruang yang aman bagi kebinekaan? Apakah anggaran pendidikan dikelola secara efektif dan akuntabel?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari refleksi Hari Kesaktian Pancasila.

Sebab Pancasila tidak akan menjadi kuat hanya karena terus diucapkan.

Pancasila menjadi kuat ketika keadilan benar-benar dirasakan, persatuan benar-benar dipraktikkan, kemanusiaan benar-benar dihormati, musyawarah benar-benar dijalankan, dan keadilan sosial benar-benar diperjuangkan.

Guru kuat, pendidikan kuat, Indonesia kuat

Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan hanya momentum mengenang perjalanan sejarah bangsa. Ia adalah momentum untuk memperkuat komitmen terhadap masa depan Indonesia.

Jika Indonesia ingin berdaulat, maka pendidikan harus kuat.

Jika Indonesia ingin adil, maka pendidikan harus adil.

Jika Indonesia ingin makmur, maka pendidikan harus bermutu.

Dan jika Indonesia ingin Pancasila benar-benar menjadi pemersatu bangsa, maka sekolah harus menjadi salah satu tempat utama untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Di dalamnya terdapat peran penting guru.

Karena itu, menguatkan guru bukan sekadar memperjuangkan kepentingan profesi guru. Menguatkan guru berarti memperkuat salah satu fondasi masa depan bangsa.

Tetapi penguatan itu harus berjalan seimbang.

Negara menegakkan hak guru.

Guru menjalankan kewajibannya.

Sekolah membangun budaya profesional dan adil.

Orang tua menjalankan tanggung jawab pendidikan.

Masyarakat ikut menjaga ekosistem pendidikan.

Dari keseimbangan itulah Pancasila dapat bergerak dari teks menjadi tindakan, dari slogan menjadi budaya, dan dari seremoni menjadi kebijakan yang nyata.

Sebab Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak dibangun hanya dengan pidato tentang Pancasila.

Indonesia dibangun oleh manusia yang hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dan guru adalah salah satu pihak yang setiap hari ikut membentuk manusia Indonesia tersebut.

Maka, pada Hari Kesaktian Pancasila ini, mari kita tidak hanya bertanya apakah Pancasila masih sakti. Kita juga perlu bertanya: apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam memperlakukan guru, mendidik anak bangsa, membuat kebijakan, menggunakan anggaran, dan membangun keadilan?

Sebab kesaktian Pancasila pada akhirnya tidak hanya perlu diperingati.

Ia perlu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.