HARUS PAHAM, BETULKAH TPG GURU DITIADAKAN DARI RUU SISDIKNAS?

OLEH TANTAN HADIAN

(GURU SMAN 1 SUKABUMI)

Senin sore tanggal 28 Agustus 2022, Penulis mendapat kiriman dari beberapa grup whatsapp tentang voice note dan hasil press release dari Ketua Umum PGRI pusat tentang dihapuskannya Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sontak hampir semua anggota grup bersuara di masing-masing grupnya, kebanyakan terbawa suasana yang terkondisikan oleh adanya voice note dan press release tersebut. Diskusi tentang pemghapusan TPG ini berlanjut sampai malam dan juga dipagi harinya ketika kami bertemu di Sekolah. Kegalauan, keresahan dan kecemasan tampak dalam wajah-wajah para guru.  Pro dan kontra tentang RUU Sisdiknas yang katanya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tertanggal 28 Agustus 2022.  

Sebagai guru yang sedang belajar berliterasi, saya mencoba membaca RUU Sisdiknas dan sekilas tentang  naskah akademisnya  yang secara resmi dikeluarkan oleh kemendikbud dalam laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id.

Sebagai bentuk kepenasaran penulis dan ketakutan penulis akan hilangnya TPG untuk guru dan dosen, maka pasal demi pasal penulis baca, dan alhamdulillah bikin puyeng (maklum bukan ahlinya). Akhirnya bertemulah  dengan  Bab XV yang disebut Bab Peralihan.  Bab itu terdiri dari dari 9 pasal yang diantaranya terdapat pasal 145 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1. Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan,tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2. Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 145 ayat 1 tersebut merupakan sebuah rancangan ketetapan hukum yang melegitimasi guru dan dosen untuk tetap mendapatkan tunjangan profesi yang jumlah dan ketentuannya sama dengan yang diundangkan dalam UU Guru dan dosen Nomor 14 tahun 2015 tersebut. Jadi isu  penghapusan tunjangan profesi guru dan dosen dalam RUU Sisdiknas yang diterbitkan tanggal 22 Agustus tersebut adalah sebuah kegagal pahaman yang berimplikasi terhadap keresahan  guru-guru dilapangan.

Perlu dikaji tentang kedudukan Pasal ini yang berada  pada bab peralihan, Ketentuan peralihan menurut lampiran  undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  Butir 127, disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk: menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam kasus penempatan aturan teknis pengupahan tunjangan guru dan dosen dalam bab peralihan menurut hemat penulis sudah tepat, namun harus dikawal dalam pembuatan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan turunan lainnya yang mengatur secara detail tentang teknis pemberian tunjangan profesi bagi  guru dan dosen ini. Sangat wajar banyak rekan-rekan guru dan dosen yang konsen terhadap pasal yang berkaitan dengan tunjangan yang selama ini  diperolehnya, karena mereka menyadari bahwa kekuatan di undang-undang inilah yang dapat memaksa  pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi pemberian tunjangan untuk insan pendidik ini.

RUU Sisdiknas ini merupakan “omnibus law” undang-undang Pendidikan yang menggabungkan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perubahan  UUSPN No.2 tahun 1989 menjadai UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 memerlukan waktu sekitar 14 tahun, semenjak tahun 2003 atau sekitar 19 tahun belum ada lagi perubahan undang-undang sistem Pendidikan nasioanal kita, maka memang seharusnya perubahan ini terjadi, tentunya harus dengan konsep yang sangat matang, menjawab tantangan zaman kedepan dan melibatkan banyak unsur masyarakat terutama masyarakat Pendidikan.

Road map Pendidikan menuju tahun 2035 sebagai tahun yang dikatakan sebagai tahun bonus demografi Indonesia, harus mengedepankan Pendidikan penguatan karakter dan Pendidikan yang menjawab tantangan abad 21 sehingga harus terlihat jelas dalam RUU Sisdiknas ini.

Perjalanan RUU Sisdiknas menjadi Undang-Undang Sisdiknas ini masih panjang, Pemerintah melalui kemendikbudnya membuka secara luas masukan-masukan dari berbagai kalangan yang diakomodir dalam laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/partisipasi-publik/. download dahulu RUU Sisdiknasnya serta naskah akademiknya, pahami, diskusikan dan beri masukan kepada pemerintah. Mungkin masih ada pasal-pasal yang harus direvisi baik secara konten maupun secara redaksional. Secara konten RUU ini harus betul-betul berpihak pada kemajuan pendidikan bukan pada kepentingan-kepentingan lainnya. 

Kembali ke tunjangan profesi, sekali lagi mari kita kawal  pasal 145 ini  jangan sampai menghilang, kawal peraturan-peraturan turunannya, penulis yakin bahwa pemerintah memiliki i’tikad yang baik untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.