HASIL KAJIAN, UN TIDAK RELEVAN DAN LAYAK

Oleh Mohamad Mansur, S.Pd. 

(Guru SMA Negeri 1 Bodeh)

Abdul Mu’ti (Mendikdasmen)

Slogan ganti menteri ganti kebijakan bukanlah hal baru, terutama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Pergantian Mendikdasmen di Indonesia memang sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan dalam sistem pendidikan. Hal ini sering menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik. Meskipun ada beberapa alasan yang mendasari fenomena ini.

Setiap menteri pendidikan umumnya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Visi dan misi tersebut biasanya sesuai dengan pandangan politik, ideologi, serta prioritas program pemerintah yang sedang menjabat. Ketika terjadi pergantian menteri, tentu saja akan ada perubahan arah kebijakan untuk mencerminkan visi dan misi menteri yang baru. Misalnya, seorang menteri pendidikan mungkin memiliki fokus pada pemerataan akses pendidikan, sementara menteri lainnya mungkin lebih menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat atas atau fokus pada inovasi teknologi dalam pembelajaran. Pergantian ini mencerminkan bagaimana kebijakan pendidikan bisa disesuaikan dengan pendekatan yang dianggap lebih efektif oleh menteri yang baru, termasuk kesediaan dan penggunaan anggaran.

Terlepas dari semua hal tersebut, fenomena yang sedang berkembang ditengah masyarakat, yakni pernyataan dari Bapak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang baru mewacanakan akan mengevaluasi kembali pemberlakuan ujian nasional sebagai alat penilaian utama. Namun demikian, masyarakat berharap mendikdasmen mengkaji dan memberikan ruang dialog ke publik apakah kebijakan yang akan diterapkan sesuai tujuan sistem pendidikan nasional atau tidak. Jika ternyata tidak memberikan hasil yang diinginkan atau malah menyebabkan stres pada siswa, menteri yang baru jangan memaksakan dan memutuskan untuk mengganti kebijakan tersebut.

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, evaluasi penyelenggaraan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas pendidikan di Indonesia terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk evaluasi hasil belajar dan evaluasi sistem pendidikan itu sendiri.

Ujian Nasional (UN) memang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan Indonesia sejak lama. Namun, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, muncul pertanyaan mengenai relevansi UN sebagai instrumen evaluasi yang efektif dalam menilai kualitas pendidikan. Sebagian pihak berpendapat bahwa UN seharusnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan evaluasi sistem pendidikan, karena UN memberikan gambaran umum tentang tingkat keberhasilan pendidikan di tingkat nasional. Namun demikian, ada pula pendapat yang mengkritik bahwa UN terlalu menekankan pada aspek tes tertulis yang bersifat sumatif dan tidak mencakup keseluruhan aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Banyak yang berpendapat bahwa UN lebih berfokus pada pencapaian angka atau nilai akhir, bukan pada pemahaman dan penguasaan materi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi yang berbasis pada UN seharusnya dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa UN benar-benar relevan dan bermanfaat bagi siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kajian Sumber PSPK (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) tahun 2024 mengungkapkan pentingnya pelaksanaan evaluasi yang tepat dan relevansi kebijakan Ujian Nasional (UN) dalam sistem pendidikan kita.

1.         Evaluasi Hasil Belajar oleh Guru/Pendidik

Salah satu mandat yang diatur dalam UU Sisdiknas adalah bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh guru atau pendidik di tingkat satuan pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi yang diajarkan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh guru seharusnya bersifat formatif dan berkelanjutan, mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Evaluasi yang dilakukan oleh guru memiliki keuntungan tersendiri, yaitu lebih personal dan kontekstual. Guru dapat menilai perkembangan siswa secara langsung, mengenali kekuatan dan kelemahan setiap individu, serta memberikan umpan balik yang lebih tepat guna bagi perbaikan pembelajaran. Selain itu, evaluasi yang bersifat formatif dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang diajarkan, bukan hanya berfokus pada pencapaian nilai akhir.

2.         Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah

Selain evaluasi hasil belajar siswa, UU Sisdiknas juga mengamanatkan bahwa evaluasi terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan harus dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan yang diterapkan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, kebijakan pendidikan, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan lainnya.

Evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder pendidikan, seperti sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil relevan dengan kebutuhan zaman dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

3.         UN Menjadi Tidak Relevan dan Tidak Layak

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh sumber PSPK 2024, hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan UN menunjukkan bahwa Ujian Nasional semakin dianggap tidak relevan dan tidak layak untuk diterapkan kembali. Beberapa alasan utama yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut:

•           Fokus Terlalu Sempit: UN hanya mengukur aspek akademik tertentu, terutama kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu yang diujikan. Padahal, pendidikan harus mencakup pengembangan karakter, keterampilan sosial, kreativitas, dan aspek lain yang lebih luas.

•           Menimbulkan Tekanan pada Siswa: Proses persiapan UN sering kali menimbulkan tekanan yang besar pada siswa, sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Banyak siswa merasa bahwa keberhasilan mereka dalam hidup tergantung sepenuhnya pada hasil UN, padahal pendidikan seharusnya lebih berbasis pada perkembangan holistik.

•           Ketidaksetaraan Akses: Di daerah-daerah dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, siswa mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi UN. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam menilai kemampuan siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda.

•           Penyempitan Kurikulum: Fokus yang berlebihan pada persiapan UN dapat menyebabkan kurikulum menjadi sempit, hanya mengajarkan materi yang relevan dengan ujian. Aspek-aspek lain dalam pendidikan seperti pengembangan soft skills, nilai-nilai karakter, dan pembelajaran berbasis kreativitas sering kali diabaikan.

4.         Alternatif Evaluasi yang Lebih Relevan

Untuk menggantikan UN, penting untuk mempertimbangkan alternatif penilaian yang lebih inklusif dan mencakup berbagai aspek kemampuan siswa. Beberapa metode yang dapat dipertimbangkan antara lain:

•           Portofolio Pembelajaran: Penilaian yang berbasis portofolio memungkinkan siswa untuk menunjukkan perkembangan mereka dalam jangka panjang melalui berbagai karya dan tugas yang dikerjakan sepanjang tahun ajaran.

•           Penilaian Kinerja: Penilaian ini mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas praktis yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga memberikan gambaran lebih akurat tentang keterampilan siswa.

•           Penilaian Formatif dan Berkelanjutan: Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran dapat membantu guru dan siswa untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

Pergantian Menteri Pendidikan sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan karena adanya perbedaan visi dan misi, tuntutan perubahan sosial, evaluasi kebijakan sebelumnya, serta dinamika politik dan kebutuhan pemerintahan. Meski terkadang perubahan kebijakan ini menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian. Pada dasarnya, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masa depan generasi muda.

Berdasarkan hasil kajian PSPK dan berbagai sumber lain di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi hasil belajar oleh guru dan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan amanat UU Sisdiknas. Namun, kebijakan evaluasi sistem pendidikan melalui Ujian Nasional (UN) semakin dianggap tidak relevan dan tidak layak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penilaian alternatif yang lebih komprehensif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan pendidikan yang holistik. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akhir, tetapi lebih pada pengembangan kemampuan dan karakter siswa secara menyeluruh.