HASIL PENILAIAN YANG KELIRU TERHADAP MENDIKBUD

Oleh KAMAJAYA, M.Pd

(Kabid. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI)

Adanya hasil suatu penilaian dari orprof terhadap Mendikbud yang tidak didasarkan atas kaidah akademis terhadap instrumen yang digunakan, maka objektivitasnya tentu akan sangat diragukan. Bisa saja instrumen tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu.

Instrumen penilaian harusnya memenuhi kaidah akademis berupa:

Tahap validasi instrumen secara teoretik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel  dengan menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk.

Jika secara konten butir-butir instrumen dianggap valid atau memenuhi syarat, maka perangkat instrumen yang terakhir ini menjadi instrumen final yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian/penilaian. Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas. Makin tinggi koefisien reliabilitas makin tinggi pula kualitas instrumen tersebut. Mengenai batas nilai koefisien reliabilitas yang dianggap layak tergantung pada presisi yang dikehendaki oleh suatu penelitian.

Adanya orprof yang menilai kinerja Mendikbud dengan nilai pas pasan, validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakannya seperti apa? Sehingga menghasilkan nilai pas pasan.

Bukankah yang pantas dipercaya atas hasil penilaian terhadap kinerja Menteri dilakukan oleh wakil rakyat di DPR RI. Wakil rakyat sendiri menilai kinerja Mendikbud, antara lain: sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemendikbud tahun 2019 selama tujuh tahun berturut-turut, yaitu 2013-2019.

Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi X, Syaiful Huda, dalam laporan singkat rapat kerja bersama Kemendikbud, di ruang rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020).

Penilaian yang tidak objektif mencerminkan kualitas dan motif dari penilai. Masyarakat yang cerdas cenderung lebih bijaksana dalam menerima informasi dari hasil penilaian yang validitas dan reliabilitasnya diragukan, sehingga tidak mudah terbawa alur pikir penilai yang cenderung tendesius.

Semoga kinerja dan kebijakan Kemendikbud dalam usaha mengatasi sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi covid-19 terus dilakukan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik sesuai dengan harapan semua pihak.