Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024: Konteks Nasional dan Implikasi untuk Jawa Barat

Oleh Ade Munajat

Pada Desember 2024 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah berhasil menyusun hasil Survey Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan).

Survey dimaksudkan untuk memetakan kondisi integritas dalam sektor pendidikan di Indonesia. Survei menilai tiga aspek utama: karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan yang mencakup tenaga pendidik dan pimpinan, serta risiko korupsi dalam tata kelola pendidikan. Hasil survey dipublikasikan pada April 2025 ini.

Tujuan utama SPI Pendidikan adalah untuk memberikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Survei ini diharapkan dapat membantu menciptakan generasi yang berfokus pada integritas dan mengurangi praktik korupsi di sektor pendidikan. Survei  bertujuan memetakan kebutuhan program pendidikan antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai integritas ke dalam kurikulum dan mempromosikan ekosistem pendidikan yang antikorupsi.

Senarai uraian ini hendak mencoba memahamkan hasil survey nasional tersebut dan implikasinya untuk ekosistem pendidikan di Jawa Barat.

Hasil Utama SPI Pendidikan 2024

1.   Skor Indeks Integritas Pendidikan Nasional:

Skor nasional SPI Pendidikan 2024 mencapai 69,05, turun 4,2% dari tahun 2023 yang berada di angka 73,7. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan berada pada posisi koreksi, mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas akademik dan tata kelola.

2.   Tingginya Praktik Ketidakjujuran Akademik:

1)  Survei mengungkap praktik menyontek masih marak, dengan 78% siswa di sekolah dan 98% mahasiswa di perguruan tinggi terlibat dalam perilaku ini.

2)  Ketidakjujuran akademik, seperti menyontek, menjadi sorotan utama, menunjukkan perlunya penguatan nilai integritas di kalangan peserta didik.

3.   Temuan Penting

1)   Penurunan Indeks Integritas: Penurunan skor dari 73,7 (2023) ke 69,05 (2024) menjadi "potret kejujuran" tentang pengelolaan pendidikan di Indonesia, menunjukkan perlunya perbaikan sistemik.

2)   Balikpapan Peringkat 1 di Kaltim: Di Kalimantan Timur, Balikpapan menduduki peringkat pertama dalam Indeks Integritas Pendidikan 2024, menunjukkan keberhasilan lokal dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas.

3)   Tantangan Korupsi: Praktik suap dan gratifikasi masih menjadi tantangan, sebagaimana ditemukan pada SPI secara umum di sektor pemerintahan (90% di kementerian/lembaga, 97% di pemerintah daerah).

Rekomendasi KPK

KPK memberikan tiga rekomendasi utama untuk mengatasi temuan SPI Pendidikan 2024:

1)   Penguatan Pendidikan Antikorupsi: Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum dan pembelajaran untuk membentuk karakter integritas peserta didik.

2)   Perbaikan Ekosistem Pendidikan: Meningkatkan keteladanan tenaga pendidik dan pimpinan, serta memperkuat profesionalitas dan inklusivitas.

3)   Reformasi Tata Kelola: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mengurangi risiko korupsi.

Konteks Nasional dan Implikasi untuk Jawa Barat

SPI Umum 2023: Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) umum (bukan spesifik pendidikan) tahun 2023, Jawa Barat mencatat skor 69,60, turun dari 75,67 pada 2022, menempatkannya sebagai provinsi dengan skor terendah di antara provinsi dengan anggaran besar.

Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam menjaga integritas birokrasi, termasuk di sektor pendidikan, yang sering dipengaruhi oleh isu seperti transparansi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa.

Indikator yang dinilai meliputi transparansi, integritas tugas, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi, yang juga relevan untuk tata kelola pendidikan.

Dibanyak posting media sosial Jawa Barat memiliki tingkat pungutan liar (pungli) yang tinggi, yang dapat mencakup sektor pendidikan, seperti pungutan di luar biaya resmi saat penerimaan siswa baru.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerbitkan SK pada April 2025 untuk menertibkan pungutan atau sumbangan masyarakat di jalan umum, menunjukkan upaya mengatasi praktik tidak berintegritas di ranah publik, yang mungkin berdampak pada pendidikan.

Laporan perundungan di sekolah, menunjukkan tantangan dalam ekosistem pendidikan yang mendukung integritas dan inklusivitas.

Tantangan di Jawa Barat

Berdasarkan konteks nasional dan informasi umum tentang Jawa Barat, beberapa tantangan integritas pendidikan yang mungkin dihadapi meliputi:

Ketidakjujuran Akademik: Tingginya angka menyontek (78% sekolah, 98% kampus secara nasional) kemungkinan juga terjadi di Jawa Barat, mengingat besarnya populasi siswa dan mahasiswa.

Pungutan Liar: Pungutan di luar biaya resmi, seperti untuk penerimaan siswa baru (28% sekolah nasional) atau sertifikasi (23% sekolah, 60% kampus), dapat menjadi isu di Jawa Barat, sejalan dengan laporan pungli di sektor lain.

· 

Tata Kelola: Nepotisme (40% sekolah) dan penggelumbungan biaya (47% sekolah) dalam pengadaan barang/jasa atau penggunaan dana BOS merupakan risiko yang perlu diperhatikan.

Ekosistem Pendidikan: Minimnya keteladanan tenaga pendidik (misalnya, keterlambatan mengajar, 69% siswa melaporkan secara nasional) dan kurangnya internalisasi nilai antikorupsi dapat melemahkan integritas.

Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui dinas terkait, mendukung SPI Pendidikan 2024 dengan mengumpulkan data siswa dan memfasilitasi pengisian survei.

Inisiatif seperti “Sekolah Jujur Sekolah Saya” (SJSS) di SMP Negeri 37 Semarang dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di Jawa Barat guna memperkuat pendidikan antikorupsi.

Kebijakan Gubernur untuk menertibkan pungutan menunjukkan komitmen mengurangi praktik tidak berintegritas, yang dapat diperluas ke sektor pendidikan.