HIDUP MATI SEKOLAH SWASTA: DAMPAK KEBIJAKAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN 50 SISWA PER ROMBEL DI SEKOLAH NEGERI

Oleh Paser Jiwa

Di tengah semangat pemerataan akses pendidikan, kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menaikkan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri hingga 50 siswa menimbulkan kegelisahan serius, khususnya bagi keberlangsungan sekolah swasta.

Sekolah Swasta Kehilangan Siswa 

Langkah ini membuat banyak calon peserta didik lebih memilih sekolah negeri yang bebas biaya, memiliki fasilitas memadai, dan dianggap lebih “resmi”. Dampaknya, sekolah swasta — terutama yang kecil dan menengah — kehilangan murid secara drastis. Pada SPMB 2025, tidak sedikit sekolah swasta yang tidak mendapatkan satu pun siswa baru.

Kebijakan ini bukan soal kompetisi sehat, melainkan cermin dari ketimpangan struktural.

Saat sekolah negeri diperluas kapasitasnya, sekolah swasta ditinggalkan tanpa perlindungan kebijakan yang memadai.

Ketidakadilan Sistemik

Jawa Barat yang istimewa tidak boleh menjadi simbol penekanan terhadap rakyat kecil.

Sekolah swasta sejatinya mitra negara dalam memenuhi hak pendidikan rakyat. Namun dalam praktiknya, mereka justru tersingkir. Tanpa siswa, sekolah swasta kehilangan pemasukan, kesulitan membayar guru, dan banyak yayasan mempertimbangkan menutup operasional.

Kualitas vs Kuantitas 

Memasukkan 50 siswa ke dalam satu rombel tidak hanya melemahkan sistem belajar-mengajar, tetapi juga merusak kualitas pendidikan itu sendiri. Kelas menjadi padat, interaksi guru-siswa menurun, dan perhatian terhadap karakter serta kebutuhan individual nyaris mustahil diberikan. Mutu tergadaikan demi angka.

Mencari Jalan Tengah 

Daripada mendorong dominasi sekolah negeri, seharusnya pemerintah provinsi:

- Memberi insentif atau subsidi bagi siswa yang memilih sekolah swasta,

- Menyusun sistem zonasi berkeadilan,

- Memperkuat sinergi negeri–swasta,

- Menyusun kebijakan afirmatif untuk sekolah swasta yang terdampak.

Jangan Matikan yang Sudah Berjuang 

Sekolah swasta bukan kompetitor, tapi penopang pendidikan nasional. Kebijakan yang mendorong dominasi negeri bisa menenangkan sebagian masyarakat untuk sesaat, namun dalam jangka panjang akan menghancurkan ekosistem pendidikan yang sehat dan beragam.