Higher Education Middle Income Trap: Jebakan Pendidikan Tinggi Indonesia di Tengah Ambisi Indonesia Emas 2045

Oleh Ade Munajat

Anggota Persatuan Pendidik Purnabakti Indonesia (P3I)

Pendidikan tinggi di Indonesia kini berada di persimpangan berbahaya. Kampus semakin mahal, dosen diperlakukan sebagai beban operasional (OPEX), mahasiswa dilihat sebagai sumber pendapatan (revenue stream), sementara riset yang seharusnya menjadi jantung universitas justru lemah. Fenomena ini saya sebut Higher Education Middle Income Trap, jebakan pendidikan tinggi kelas menengah yang mengancam lompatan Indonesia menuju negara maju di 2045.

Biaya kuliah terus meroket di banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sementara target kuantitas mahasiswa terus dikejar untuk memenuhi angka partisipasi kasar. Namun, kualitas output, khususnya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mengalami lompatan signifikan. Universitas lebih mirip pabrik sarjana massal daripada inkubator inovasi. Dosen, tulang punggung akademik yang menuntut kualifikasi tinggi dan dedikasi penuh, sering kali harus mencari penghasilan tambahan di luar kampus karena remunerasi yang tidak memadai. Mahasiswa, di sisi lain, menjadi komoditas yang membiayai operasional kampus. Akibatnya, kita membayar lebih mahal untuk sistem yang tidak menghasilkan terobosan IPTEK yang dibutuhkan bangsa.

Sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa waktu terakhir semakin menguatkan kegelisahan ini. Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan Serikat Pekerja Kampus (SPK) dan pihak terkait mengungkap fakta memprihatinkan: banyak dosen terpaksa merangkap pekerjaan karena gaji dan kesejahteraan yang rendah. Ini bukan sekadar isu personal, melainkan kegagalan struktural dalam memperlakukan dosen sebagai aset strategis negara.

Putusan dan sidang MK terkait UU Pendidikan Tinggi dan akreditasi juga menyoroti bahaya komersialisasi. MK pernah menekankan perlunya standar yang jelas untuk mencegah akreditasi menjadi lahan bisnis semata, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus tetap berorientasi pada akuntabilitas publik dan kualitas, bukan sekadar ekspansi volume. Isu pendanaan pendidikan yang tumpang tindih dengan program lain, seperti dalam sidang APBN, semakin menunjukkan bahwa prioritas anggaran belum sepenuhnya selaras dengan mandat konstitusi.

Semua ini bertentangan langsung dengan semangat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Ayat ini bukan sekadar retorika. Ia adalah perintah konstitusional yang menempatkan IPTEK sebagai misi negara, bukan sekadar produksi massal sarjana. Pendidikan tinggi adalah hak asasi (Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 28C), bukan komoditas yang boleh diperlakukan murni secara pasar.

Jika kampus hanya menjadi ruang kuliah massal yang mahal, kita tidak boleh berharap Indonesia Emas 2045 lahir dari sana. Jebakan kelas menengah (middle income trap) ekonomi Indonesia tidak akan terpecahkan tanpa fondasi pengetahuan yang kuat. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan ini, seperti Korea Selatan atau Singapura, melakukannya dengan menjadikan universitas sebagai mesin riset dan inovasi, bukan sekadar penyedia jasa pendidikan. Dosen dihargai sebagai peneliti dan pendidik profesional, bukan pegawai operasional. Mahasiswa dididik untuk mencipta, bukan hanya mengonsumsi pengetahuan.

Untuk keluar dari Higher Education Middle Income Trap, diperlukan reformasi fundamental:

Prioritaskan riset sebagai jantung universitas. Anggaran riset harus naik signifikan, dengan insentif bagi dosen yang produktif secara ilmiah, bukan hanya mengajar.

Perlakukan dosen sebagai investasi strategis (CAPEX), bukan OPEX. Standar kesejahteraan yang layak, termasuk gaji dan tunjangan yang memadai, harus dijamin agar dosen bisa fokus pada tridharma perguruan tinggi.

Lindungi pendidikan tinggi dari komersialisasi berlebih. Biaya kuliah harus proporsional dan ada mekanisme akses yang adil, sesuai amanat konstitusi. Akreditasi dan penjaminan mutu harus mencegah, bukan mendorong, praktik bisnis semata.

Integrasikan pendidikan tinggi dengan agenda nasional. Kampus harus menjadi mitra utama dalam pembangunan industri, teknologi hijau, dan solusi masalah bangsa, bukan entitas terpisah.

Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang datang dengan sendirinya. Ia harus dibangun melalui lompatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pendidikan tinggi terus terjebak dalam logika pasar sempit, mahal di depan, murah di belakang, lemah di riset, maka generasi emas hanyalah ilusi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan sinyal-sinyal kuat melalui sidang-sidangnya. Kini giliran pemerintah, legislatif, dan komunitas akademik untuk menjawabnya dengan aksi nyata.

Pendidikan tinggi bukanlah sekadar pintu masuk kerja. Ia adalah fondasi peradaban. Saatnya kita memilih: terus terjebak, atau melompat maju. 

Wallohu ‘alam bi shawab.