HIJRAH ATLET

Oleh Idat Mustari

(Penulis, Pemerhati Sosial, dan Agama/Pengurus KONI Kabupaten Bandung)

Di negeri ini, fenomena ‘hijrah’ orang dari satu partai politik ke partai lain. Di Pileg tahun lalu maju dari partai A di tahun berikutnya dari partai B adalah hal biasa. Hukumnya tidak haram, dan tak akan dicap murtad, jadi haram dan murtad jika pindah agama. Meskipun demikian seseorang mau pindah agama adalah hak asasi semua orang. Hal ini sesuai UUD 45 Pasal 28E. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Ternyata di negeri ini bukan saja fenomena pindah partai, termasuk ‘Hijrah’ atlet satu daerah ke daerah lainnya. Bahkan perpindahan atlet itu semakin marak ketika menghadapi ajang-ajang olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Kejurnas dan kejuaraan lainnya. Tujuannya menarik atlet dari daerah lain demi mendulang medali. Semakin banyak medali maka semakin berpeluang besar jadi juara, dan bisa dibanggakan ke masyarakat, dengan kata lain ‘berhasil’ melahirkan atlet-atlet berprestasi. Meskipun prestasinya “abu-abu.” Abu-abu karena atlet peraih medali bukan hasil binaan, polesan dari nol melainkan membeli yang sudah matang dan jadi.

Pindahnya atlet dari daerah asal ke daerah lain adalah hak atlet. Namun demikian tak boleh dilakukan dengan cara sembunyi-bunyi, dan tak mengikuti prosedur mutasi. Atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan surat permohonan mutasi secara tertulis ke organisasi cabang olahraga yang bersangkutan (Klub/Pengprov Kab/Kota), dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota, Pengprov, dan KONI Provinsi.

Semestinya perpindahan satu atlet dari daerah asal ke daerah lain tak boleh dianggap fenomena biasa atau sesuatu yang wajar terjadi. Sebab membentuk seorang atlet dari biasa jadi luar biasa bukan semudah membalikan tangan. Butuh proses yang panjang bahkan biaya yang tak sedikit. Wajar saja jika Dadang Supriatna, Bupati Kab Bandung yang concern melahirkan atlet berprestasi asli Kabupaten Bandung geram ketika mengendus atlet Kab. Bandung dijual ke daerah lain dan memberikan sanksi dibekukan pengurus-pengurus cabor yang telah berkhianat kepada masyarakat Kabupaten Bandung, karena telah menjual atlet berprestasi yang dibina melalui APBD Kabupaten Bandung, namun setelah berprestasi dijual ke daerah lain.(www.opininews.com).

Semestinya semangat kepala Daerah, Dadang Supriatna, diikuti oleh seluruh kepala daerah di negeri ini. Bukan demi emas di ajang olahraga melakukan cara-cara instan. Ini penting sebagai bagian dari cara melahirkan atlet Indonesia Asli yang bisa berprestasi di ajang Internasional. Begitupun atlet sah-sah saja hijrah ke daerah lain, namun jangan jadi kacang lupa pada kulitnya. Belajarlah membela  daerah asal yang melahirkannya sebab ini bagian dari pelajaran mencintai tanah air. Hubbul Wathan Minal Iman (Mencintai Tanah Air, Sebagian Dari Iman).