HIMA PKNH Kritisi Pernyataan Kemenkeu Sri Mulyani

Penulis: Jihan Naishia

(Ketua Umum Hima PKnH)

Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB (7/8/2025) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa: “Rendahnya gaji guru dan dosen adalah tantangan serius dalam pengelolaan keuangan negara, guru dan dosen juga harus diukur berdasarkan kinerjanya.”

Kami HIMA PKnH FKIP Unpas mengkritisi pernyataan ini karena pada nyatanya guru dan dosen bukan hanya objek evaluasi, tapi subjek pembangunan bangsa.

Menurut data APBN, pemerintah mengklaim telah mengalokasikan Rp 724,3 triliun (20%) untuk pendidikan yang mencakup pada:

- gaji dan tunjangan

- ?beasiswa pendidikan

- ?bantuan operasional sekolah, dan

- ?infrastruktur pendidikan.

Namun alokasi tersebut, tidak menjamin bahwa guru dan dosen dijadikan sebuah prioritas. Kesejahteraan guru dan dosen masih jauh dari ideal, tidak dihargai dan dukungan struktural yang minim.

Sebagai mahasiswa calon pendidik, kami kecewa dan menolak pernyataan tersebut. Kami menuntut:

- kesejahteraan guru dan dosen sebagai prioritas nyata

- ?kenaikan gaji yang layak

- ?keadilan anggaran untuk seluruh pendidik.

“Negara harus memuliakan guru dan dosen bukan dengan tuntutan tetapi dengan pemenuhan hak. Mereka bukan hanya objek kebijakan fiskal melainkan subjek utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.”