Penulis: Idat Mustari

Idat Mustari
Oleh Idat Mustari*
Kita yang bekerja
di Perusahaan Jasa Keuangan dalam hal ini BPR (Badan Perkreditan Rakyat) tidak
bisa bekerja semau gue. Melainkan terikat oleh peraturan
perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan,
Bank Perkreditan Rakyat, serta keharusan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders).
Untuk itu
penerapan tata kelola yang baik ‘Good Coorperate Governance’ (GCG) adalah
sebuah keharusan. Betapa pentingnya Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan
POJK Nomor 4/POJK.03/Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
Rakyat.
Dalam pasal 2,
ayat 1, pada POJK Nomor 4/POJK.03/Tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat, dijelaskan ‘BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam
setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” Pada
ayat berikutnya, dijelaskan paling sedikit 11 (sebelas) wujud dari penerapan
tata kelola,pada point d) tentang penanganan bentuan kepentingan.
Yang dimaksud
dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan
ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris,Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.
Sejatinya
terjadinya benturan kepentingan itu harus dihindari, sebab tidak jarang ini
asal muasal atau bibit terjadinya penyimpangan baik bisa dikategorikan Tindak
Pidana Perbankan dan Korupsi.
Memang benturan
kepentingan itu sejatinya tidak ada, namun dalam kenyataannya hal ini sulit
dihindari sebagai akibat interaksi antara pemangku kepentingan dengan
pihak-pihak lainnya.
Namun demikian
apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus
mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang
mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan
kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan dalam kaitan ini,
pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan
ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang
menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian
suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Penerapan good
corporate governance dan manajemen resiko yang baik tidak hanya menghindarkan
BPR dari potensi kecurangan tetapi juga akan memberikan pengaruh dalam
meningkatkan kinerja keuangan BPR itu sendiri, yang salah satunya terhindarnya
dari benturan kepentingan, jika pun terjadi harus fokus dengan mengutamakan
kepentingan dan keuntungan perusahaan (BPR).
Benturan
Kepentingan (Conflict Of Interest) tidak akan terjadi jika semua pihak menjaga
integritas dan senantiasa taat pada kebijakan, prosedur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Benturan Kepentingan erat kaitannya dengan
mentalitas. Believe or not !
* Advokat dan
Komisaris BPR Kerta Rahardja