HUKUM DAN HAM PERLU MENUJU KESEIMBANGAN

Oleh Hasbullah Fudail

Sejarah mencatat bahwa sebelum berganti nama resmi menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM, dulunya bernama Kementerian atau Departemen Kehakiman. Setelah Undang Undang Kementerian Negara, maka berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAk Asasi Manusia. Hukum dan HAM menjadi kata yang sangat berhubungan satu dengan lainnya dan susah untuk dipisahkan, sebab ketika terjadi pelanggaran hukum maka sesungguhnya juga terjadi pelanggaran HAM.

Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi  “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Dengan pasal ini maka Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kemudian diturunkan berbagai Undang Undang yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan banyak lagi turunan Undang-undang dari UUD 45.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang ada di tingkat Kantor Wilayah merupakan Divisi yang terlahir paling akhir dibanding divisi lainnya, sehingga perjalanannya pun masih terbilang baru. Bidang HAM yang merupakan bagian dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM merupakan bidang dengan tugas dan fungsinya yang semakin banyak dan sangat luas mencakup berbagai program antara lain: Kabupaten Kota Peduli HAM, Pelayanan Publik Berbasi HAM, Rencana Aksi HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Bisnis dan HAM, Pengkajian dan Penelitian Hukum dan HAM dan terakhir khusus Jawa Barat Pariwisata Berbasis HAM.

Khusus Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, tepat hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dengan dihadiri Dirjen HAM DR. Mualimin Abdi telah melakukan Pencanangan dan Pengukuhan Gugus Tugas Pelayanan Publik Berbasis HAM, Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Dirjen HAM juga berkenan melakukan pencangan Pariwisata Berbasis HAM Jawa Barat yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Bidang HAM Kanwil Kemenkuham Jawa Barat di Museum Sri Banduga Bandung.

Program yang banyak di bidang HAM tersebut, belum mencerminkan sesuai dengan nama nomenklatur yang ada, baik dari sisi politik anggaran maupun penghargaan eksistensi bidang HAM. Oleh karena itu kita berharap agar di masa depan bidang HAM yang mengurusi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia politik anggarannya menuju keseimbangan sehingga tidak seperti hari ini yang belum mencerminkan tugas dan fungsinya yang demian banyak.

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM (Hasbullah Fudail) dalam amanatnya ketika menjadi Pembina Apel Upacara Hari Senin bagi ASN Kanwil Kemenkumham Jawa Barat di lapangan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Senin (11/07/2022).