HUKUM DAN MORAL DI MATA PELAJAR SMKN13 BANDUNG PADA MPLS 2023

Problema 3 yang terjadi terhadap pandangan hukum dan moral di kalangan pelajar khususnya peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMKN 13 Kota Bandung menjadi topik diskusi yang disampaikan oleh pelajar.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail menjadi pembicara dalam MPLS dengan topik keluarga sadar hukum dan anti korupsi di SMKN 13 Bandung, Selasa 18 Juli 2023.

Bahwa antara hukum dan moral di beberapa negara terjadi benturan kepentingan. Di negara Barat atau Eropa secara hukum lesbi, gay, bisex, transgender dan kebebasan seksual menjadi kebebasan individual yang dijamin oleh undang-undang negara. Sementara di Indonesia keberadaan dan kebebasan yang didengungkan oleh kaum LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan atau yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu hukum tidak selamanya berkorelasi langsung dengan moral karena beberapa kebebasan hukum ternyata tidak sesuai dengan moral yang diajarkan terutama dari sisi ajaran-ajaran Islam yang dipahami oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur yang ada dalam masyarakat lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan sekolah atau pendidikan. Adanya pelimpahan seluruh kesalahan kepada pihak sekolah jika para pelajar atau anak-anak di bawah usia 18 tahun melakukan pelanggaran dan kesalahan itu hanya dibebankan kepada sekolah. Para orang tua dan lingkungan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mendorong terjadinya peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia khususnya di kalangan pelajar dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Dalam kesempatan lain setelah dialog dengan para pelajar dalam MPLS, Hasbullah juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah SMK 13 Kota Bandung bapak Dr. Asep Tapid Yani M.Pd. Salah satu topik viral yang dibicarakan yaitu adanya beberapa orang tua pelajar yang memalsukan dokumen untuk mendapat atau memasuki sekolah-sekolah favorit yang ada di Jawa Barat, sehingga lebih dari 4.791 pelajar dibatalkan penerimaannya dalam sekolah-sekolah favorit karena melakukan pemalsuan dokumen.

Menurut Pak Asep berbagai pelanggaran itu tidak bisa dilimpahkan kepada sekolah karena autentifikasi dokumen atau keaslian dokumen bukan kewenangan pihak sekolah. Yang mengeluarkan dokumen itu adalah instansi lainnya sehingga diperlukan kolaborasi agar PPDB tahun berikutnya bisa mengurangi penyimpangan sistem zonasi tersebut.