HUT KE-81 RI: GURU VS PENGUPAS BAWANG

Oleh Tatang Sunendar

Merah putih kembali berkibar. Tahun ini bangsa Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke-81. Seperti tahun-tahun sebelumnya, suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia disambut masyarakat dengan penuh suka cita. Di berbagai pelosok negeri, kampung-kampung dihiasi umbul-umbul, anak-anak mengikuti berbagai perlombaan, masyarakat menggelar karnaval, dan berbagai kegiatan hiburan digelar untuk merayakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Kemeriahan itu tidak hanya berlangsung di lingkungan masyarakat. Pemerintah pun menyambut HUT RI ke-81 dengan berbagai kegiatan yang tidak kalah meriah. Di Jawa Barat, kawasan Gedung Sate tampil dengan suasana yang berbeda. Masyarakat tumpah ruah menikmati berbagai kegiatan dan pesta rakyat dalam suasana penuh kegembiraan. Di tingkat nasional, rangkaian peringatan kemerdekaan mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, karnaval hingga pesta rakyat berlangsung begitu semarak.

Semua tentu patut disyukuri. Kemerdekaan memang layak dirayakan. Namun, di tengah kemeriahan itu, mungkin ada sebagian masyarakat yang justru merenung. Ada yang bertanya dalam hati, apakah kemerdekaan yang telah berusia 81 tahun ini sudah benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan itu barangkali muncul dari seorang guru honorer

Sebut saja namanya Jelita dan Bejo. Keduanya telah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai guru. Setiap pagi mereka datang ke sekolah, berdiri di depan kelas, mengajar, mendidik, membimbing, memeriksa tugas, mengikuti rapat, mendampingi kegiatan sekolah, dan melakukan berbagai pekerjaan yang sering kali tidak terlihat oleh masyarakat.

Mereka menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan tidak jarang kebutuhan pembelajaran harus mereka biayai dari kantong sendiri. Mereka tetap tersenyum di hadapan murid-muridnya, meskipun di rumah mereka sendiri harus berpikir keras bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Persoalannya sederhana, tetapi terasa sangat berat: penghasilan.

Masih ada guru honorer yang menerima honor hanya sekitar Rp150 ribu sampai Rp300 ribu per bulan. Angka yang bagi sebagian orang mungkin terlihat kecil, tetapi bagi seorang guru honorer angka itu adalah hasil dari tenaga, waktu, pikiran dan pengabdiannya selama sebulan.

Karena itu, ketika suasana kemerdekaan begitu meriah, ketika berbagai capaian pembangunan disampaikan, dan ketika masyarakat menikmati pesta rakyat, Jelita dan Bejo mungkin ikut tersenyum. Namun jauh di dalam hati mereka terselip sebuah pertanyaan sederhana: Kapan guru benar-benar merasakan kemerdekaan dalam bentuk kesejahteraan?

Di sinilah judul tulisan ini, Guru Vs Pengupas Bawang, menemukan maknanya.

Tentu bukan maksudnya mempertentangkan guru dengan pengupas bawang. Tidak ada pekerjaan yang hina. Pengupas bawang, buruh, petani, nelayan, pedagang, penjahit maupun guru adalah manusia yang sama-sama bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa.

Polemik mengenai angka penghasilan “pengupas bawang Rp700 ribu per kilogram” yang muncul dalam pemberitaan juga telah mengalami klarifikasi. Pekerja yang dimaksud ternyata Susanah, seorang penjahit kain majun yang mendapatkan upah sekitar Rp700 per kilogram, bukan pengupas bawang dengan penghasilan Rp700 ribu per kilogram.

Namun, terlepas dari polemik tersebut, ada pelajaran penting yang patut kita renungkan. Ketika berbicara tentang kehidupan rakyat, angka tidak boleh sekadar menjadi angka dalam pidato atau laporan. Di balik sebuah angka terdapat manusia, keluarga, perjuangan dan kehidupan yang sesungguhnya.

Dan persoalan guru honorer tetap menjadi persoalan yang layak mendapat perhatian.

Dalam pidato kenegaraan HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo memang menyampaikan sejumlah capaian di bidang pendidikan. Pemerintah antara lain menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan sekolah, penyediaan ruang kelas dengan layar pintar, serta pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah juga menyebut telah memperbaiki 16.167 sekolah pada 2025 dan menargetkan 71.744 sekolah pada 2026.

Program tersebut tentu harus diapresiasi. Pendidikan memang membutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi. Sekolah membutuhkan teknologi. Ruang belajar harus nyaman dan aman.

Tetapi ada satu unsur pendidikan yang tidak boleh dilupakan: guru

Gedung sekolah tidak dapat mengajar. Layar pintar tidak dapat menggantikan keteladanan. Komputer tidak dapat membangun karakter. Kurikulum tidak dapat berjalan sendiri. Pada akhirnya, di depan kelas tetap dibutuhkan seorang manusia yang mampu memahami peserta didik, menyentuh hatinya, membimbing pikirannya dan menjadi teladan dalam kehidupannya. Manusia itu adalah guru.

Karena itu, pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak sekolah yang diperbaiki, berapa ruang kelas yang dibangun, atau berapa perangkat teknologi yang disediakan. Kita juga harus bertanya, berapa banyak guru yang kehidupannya berhasil diperbaiki?

Sebab pendidikan yang hebat membutuhkan guru yang hebat. Dan guru yang hebat membutuhkan kehidupan yang layak.

Hal yang menarik juga terlihat dalam pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Sate. KDM menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena layanan dasar di Jawa Barat belum sepenuhnya merata. Ia juga mengungkapkan masih ada sekitar 500 ribu warga yang belum memperoleh akses listrik secara layak dan menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan pelayanan dasar serta pemerataan pembangunan.

Sikap seorang pemimpin yang berani mengakui masih adanya kekurangan tentu patut diapresiasi. Sebab pemimpin tidak harus selalu mengatakan semuanya telah berhasil. Masyarakat juga membutuhkan pemimpin yang berani mengatakan bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan.

Dalam konteks pendidikan, persoalan guru seharusnya menjadi bagian dari pelayanan dasar tersebut. Jika pemerataan pembangunan menjadi agenda penting Jawa Barat, maka kesejahteraan guru juga selayaknya menjadi bagian dari agenda pemerataan.

Sebab bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan apabila orang yang menjadi ujung tombak pendidikan masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Sudah terlalu lama guru sering ditempatkan dalam posisi yang dilematis. Guru disebut sebagai profesi mulia. Guru diminta mengabdi dengan ikhlas. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Semua itu benar.

Tetapi ada satu hal yang harus diluruskan. keikhlasan guru tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan penghargaan yang tidak layak. Ikhlas adalah persoalan hati. Kesejahteraan adalah persoalan kebijakan. Seorang guru boleh ikhlas mengajar, tetapi ia tetap membutuhkan uang untuk membeli beras, membayar listrik, membiayai transportasi, memenuhi kebutuhan anak, membayar kontrakan, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Guru adalah manusia, bukan malaikat.

Karena itu, jangan hanya mengatakan kepada guru, “Harus ikhlas.” Tetapi tanyakan juga kepada pemerintah, yayasan, pengelola pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan: sudahkah kita membuat guru mampu hidup layak?

Di sinilah organisasi profesi guru mempunyai peran yang sangat penting. Organisasi guru jangan hanya hadir ketika ada rapat, seminar, konferensi atau kegiatan seremonial. Organisasi profesi harus benar-benar menjadi rumah bersama bagi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperjuangkan hak dan kesejahteraannya.

Perjuangan itu tidak harus selalu dilakukan dengan demonstrasi. Organisasi guru dapat memperjuangkan kesejahteraan melalui data yang akurat, kajian kebijakan, dialog dengan pemerintah, advokasi anggaran pendidikan, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya kesejahteraan guru.

Sudah saatnya organisasi guru memiliki data yang jelas tentang guru honorer. Berapa jumlah mereka? Berapa honornya? Sudah berapa tahun mengabdi? Di sekolah mana mereka bekerja? Bagaimana status kepegawaiannya? Bagaimana kondisi keluarganya? Data yang kuat akan menghasilkan argumentasi yang kuat. Dan argumentasi yang kuat akan lebih mudah diterjemahkan menjadi kebijakan. Namun guru juga tidak boleh hanya menunggu.

Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, guru harus terus meningkatkan kapasitas dirinya. Dunia pendidikan sedang berubah. Teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat cepat. Pembelajaran mendalam semakin membutuhkan guru yang mampu membangun pengalaman belajar yang bermakna, mindful dan joyful. Literasi, numerasi, karakter, kreativitas dan kecakapan abad ke-21 semakin dibutuhkan peserta didik.

Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru juga perlu membangun portofolio profesional. Karya tulis, inovasi pembelajaran, media pembelajaran, praktik baik, penelitian, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan profesional harus menjadi bagian dari perjalanan seorang guru. Guru juga perlu membangun jejaring. Jangan berjalan sendirian. Bergabunglah dengan komunitas, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan.

Jika memungkinkan, guru juga dapat mengembangkan sumber penghasilan tambahan yang halal dan tidak mengganggu tugas utamanya sebagai pendidik. Menulis, membuat bahan ajar, mengembangkan pelatihan, menjadi narasumber atau mengembangkan usaha produktif dapat menjadi alternatif.

Namun semua itu bukan berarti tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan guru menjadi hilang. Guru tetap harus diperjuangkan.Guru tetap harus dihargai.Guru tetap harus mendapatkan penghasilan yang layak.Sebab kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan pribadi guru. Ini adalah persoalan masa depan pendidikan bangsa.

HUT RI ke-81 akhirnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan lomba panjat pinang, karnaval, pesta rakyat atau upacara yang megah. Semua itu penting sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan rakyat. Tetapi setelah pesta selesai, kita harus kembali melihat kehidupan nyata.

Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar secara merata. Masih ada pekerja yang berpenghasilan sangat rendah. Masih ada keluarga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan masih ada guru yang bertahun-tahun mengabdi dengan honor yang jauh dari layak.

Jelita dan Bejo mungkin besok akan kembali ke sekolah. Mereka akan kembali berdiri di depan kelas. Kembali menulis di papan tulis. Kembali membimbing murid-muridnya. Kembali mengatakan kepada anak-anak agar belajar dengan rajin karena mereka adalah generasi masa depan bangsa. Mereka mungkin tetap tersenyum meskipun persoalan ekonomi belum selesai. Tetapi jauh di dalam hati mereka mungkin tersimpan sebuah harapan sederhana:

“Semoga suatu saat nanti negara tidak hanya mengingat guru ketika membutuhkan kami untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga hadir ketika kami membutuhkan negara untuk memperbaiki kehidupan kami.”

Sebab guru tidak meminta kemewahan.Guru hanya meminta penghargaan yang layak atas pengabdian. Dan bukankah hidup layak merupakan salah satu makna kemerdekaan? Maka pada HUT RI ke-81 ini, mungkin pertanyaan kita tidak lagi sekadar, “Apa yang telah guru berikan kepada bangsa?” Jawabannya sudah jelas. Guru telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, pikiran, bahkan sebagian besar hidupnya untuk mendidik generasi bangsa. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Apa yang sudah bangsa ini berikan kepada gurunya?” Barangkali inilah pekerjaan rumah kita setelah pesta kemerdekaan usai.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bangsanya, sejahtera rakyatnya, dan bermartabat gurunya…………… Wallahu A'lam Bishawab.