Hutan Karbon dan Tata Kelola Transparansi Pengelolaan Hutan

Oleh Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

(Dosen Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Dalam diskursus kebijakan iklim global, Indonesia kerap diposisikan sebagai aktor penting berkat luas hutan tropisnya dan kapasitasnya dalam menyerap karbon. Berbagai skema internasional seperti REDD+, Result-Based Payment, hingga target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 dibangun di atas asumsi bahwa hutan Indonesia akan tetap berdiri, berfungsi, dan lestari. Namun, persoalan mendasarnya bukan sekadar komitmen di atas kertas, melainkan bagaimana hutan dimaknai dan dikelola dalam praktik kebijakan nasional.

Salah satu kelemahan mendasar kebijakan iklim Indonesia terletak pada penyamaan berbagai bentuk tutupan lahan sebagai “hutan”. Dalam logika administratif, hutan alam, hutan tanaman industri, agroforestri, hingga perkebunan sawit kerap diperlakukan setara selama sama-sama bervegetasi. Pendekatan ini bermasalah karena mengabaikan perbedaan mendasar dalam kapasitas dan stabilitas penyimpanan karbon.

Hutan alam merupakan penyimpan karbon jangka panjang yang paling efektif. Karbon tersimpan tidak hanya pada biomassa pohon tua, tetapi juga pada tanah, sistem perakaran, dan jejaring keanekaragaman hayati yang kompleks. Sebaliknya, hutan tanaman industri dan perkebunan monokultur bekerja dalam logika rotasi produksi. Karbon yang diserap bersifat sementara dan akan dilepaskan kembali ke atmosfer melalui panen, pembukaan lahan, atau peremajaan kebun. Menyamakan keduanya dalam kebijakan iklim berarti mengaburkan perbedaan antara penyimpanan karbon dan sekadar perputaran karbon.

Di titik inilah muncul ilusi kebijakan iklim. Penurunan laju deforestasi atau meningkatnya angka tutupan lahan sering dipresentasikan sebagai keberhasilan mitigasi perubahan iklim, padahal kualitas ekosistem dan fungsi karbonnya terus menurun. Hutan alam yang hilang tidak benar-benar “digantikan”, melainkan ditransformasikan menjadi sistem produksi yang secara ekologis tidak setara.

Persoalan ini diperparah oleh lemahnya tata kelola dan transparansi perizinan. Negara menguasai kawasan hutan dan mendistribusikan hak kelola melalui berbagai skema, namun evaluasi kinerja ekologis izin-izin tersebut masih minim keterbukaan. Publik sulit mengakses informasi tentang kontribusi nyata konsesi kehutanan dan perkebunan terhadap penurunan emisi karbon, dampak ekologis di tingkat tapak, serta konsekuensi sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Tanpa transparansi, kebijakan iklim berisiko menjadi instrumen legitimasi eksploitasi yang dibungkus narasi hijau.

Dorongan terhadap agroforestri dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) juga perlu dikritisi secara jujur. Secara konseptual, sistem ini sering dipromosikan sebagai solusi win-win antara ekonomi dan ekologi. Namun, kebijakan kerap gagal membaca realitas sosial-ekonomi petani. Ketika nilai ekonomi komoditas kehutanan tidak kompetitif, petani secara rasional akan beralih ke tanaman yang lebih cepat dan pasti menghasilkan. Tanpa insentif yang memadai, tuntutan agar masyarakat menjaga hutan atas nama iklim global menjadi tidak adil.

Di sisi lain, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang tengah dikembangkan berpotensi menjadi instrumen penting, tetapi juga menyimpan risiko ketimpangan. Jika insentif karbon hanya berhenti di tingkat negara atau korporasi, maka masyarakat di tingkat tapak kembali menjadi pihak yang menanggung beban konservasi tanpa memperoleh manfaat yang sepadan. Padahal, keberlanjutan hutan sangat bergantung pada keputusan dan praktik masyarakat lokal sehari-hari.

Kebijakan iklim yang efektif mensyaratkan perubahan cara pandang terhadap hutan. Hutan tidak boleh direduksi menjadi sekadar satuan karbon atau angka tutupan lahan. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, penyangga iklim, air, keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup manusia. Tanpa keberanian untuk membedakan secara tegas antara hutan alam dan sistem produksi, kebijakan iklim Indonesia akan terus terjebak dalam simbolisme hijau tanpa dampak substantif.

Pada akhirnya, pertanyaan kunci kebijakan iklim bukanlah seberapa besar emisi yang diklaim turun, melainkan hutan jenis apa yang benar-benar dipertahankan. Jika hutan alam terus menyusut sementara perkebunan dan hutan tanaman dipoles sebagai solusi iklim, maka yang terjadi bukan mitigasi perubahan iklim, melainkan normalisasi degradasi ekologis dalam bahasa kebijakan hijau.