IDULFTTRI DAN PAJAK DAERAH

Oleh Lina Nurlaela

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut)

[email protected]

Menurut Bank Indonesia di Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2023 rata-rata perputaran adalah 25 persen dalam satu tahun. Periode peredaran uang tertinggi kedua dalam satu tahun terjadi saat Natal dan Tahun Baru dengan persentase mencapai 20 persen dari total jumlah uang beredar dalam satu tahun. Jika digabungkan, maka sisa peredaran uang sekitar 55 persen terjadi pada di luar bulan tersebut.  Puncak peredaran uang dalam periode satu tahun terjadi pada bulan Rhamadan dan Lebaran itu diakibatkan karena aktivitas mudik. Melonjaknya jumlah pemudik di tahun ini ke berbagai daerah-daerah di Indonesia juga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah di periode tersebut. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, ada beberapa jenis pajak daerah yang berpotensi meningkat seiring masa mudik lebaran. Adapun jenis pajak daerah tersebut  adalah :

1.      Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.

2.     Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif maksimal 10% juga berpotensi meningkat saat momentum lebaran., PBJT ini juga termasuk bagian dari pajak konsumsi. Menurutnya, PBJT yang berpotensi meningkat saat momentum lebaran adalah :

a.     Pajak restoran

b.     Pajak jasa perhotelan

c.     Pajak parkir

d.     Pajak kesenian dan hiburan.

3.     Pajak rokok juga diprediksi meningkat sejalan dengan konsumsi rokok yang cenderung naik saat momen lebaran.

4.     Pajak reklame yang berkaitan dengan aktivitas binis di daerah-daerah juga ikut menyumbang kenaikan. Jasa reklame untuk promosi seperti:

a.      Makanan dan Minuman

b.     Hotel

c.     Jasa pariwisata

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sesuai amanat UU PDRD, kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini, setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada UU PDRD. Dalam UU PDRD sendiri dijelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya. Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanaan beberapa fungsi, yakni fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Sebagai fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

Adapun fungsi regulerend sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.