Ikrar Pelajar dalam Upacara Sekolah, Soal Bahasa yang Terlupakan...

Oleh Torik Imanurdin, M.Pd.

Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemberlakuan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang pelaksanaan upacara bendera di sekolah kembali menempatkan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia sebagai bagian penting dalam pembinaan karakter peserta didik. Di berbagai daerah, kebijakan ini segera diimplementasikan oleh sekolah-sekolah tanpa banyak perdebatan. Namun, ada satu hal mendasar yang justru luput dari perhatian: ketepatan bahasa ikrar yang dibacakan itu sendiri.

Dalam dunia pendidikan, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sarana pembentukan pola pikir. Karena itu, setiap teks resmi yang diwajibkan negara terlebih yang dihafalkan dan diucapkan secara massal semestinya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Faktanya, Ikrar Pelajar Indonesia masih menyimpan sejumlah kekeliruan kebahasaan.

Frasa “rukun sama teman” misalnya, jelas tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Kata sama tidak berfungsi sebagai preposisi relasional formal. Bentuk yang tepat adalah “rukun dengan teman”. Ketika ungkapan tidak baku ini dilegalkan melalui upacara resmi, sekolah tanpa sadar sedang menormalisasi kesalahan bahasa.

Persoalan lain terdapat pada frasa “belajar dengan baik”. Ungkapan ini terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan makna. Bahasa ikrar seharusnya tegas, padat, dan operasional. Ketidakjelasan semacam ini membuat ikrar kehilangan kekuatan mendidiknya, berpotensi sekadar menjadi hafalan rutin tanpa makna.

Selain itu, frasa “mencintai tanah air Indonesia” mengandung pemborosan bahasa. Secara semantik, istilah tanah air sudah merujuk pada Indonesia. Penambahan kata Indonesia tidak diperlukan dan bertentangan dengan prinsip kehematan bahasa dalam PUEBI.

Hal lain yang patut dicermati adalah penggunaan huruf kapital pada frasa “Pelajar Indonesia”. Jika tidak dimaksudkan sebagai nama lembaga resmi, penulisan yang tepat adalah pelajar Indonesia. Detail semacam ini penting, sebab pendidikan bahasa justru dibangun dari keteladanan teks-teks resmi.

Kritik ini bukan dimaksudkan untuk menolak kebijakan upacara bendera sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan jauh lebih bermakna jika diiringi dengan ketelitian bahasa. Negara tidak cukup hanya mewajibkan pembacaan ikrar, tetapi juga berkewajiban memastikan teks ikrar itu benar secara kebahasaan.

Ikrar adalah teks performatif. Ia diucapkan berulang, dihafalkan, dan ditanamkan dalam kesadaran kolektif pelajar. Jika sejak awal bahasa yang digunakan tidak tertib, maka kekeliruan itu akan terus diwariskan.

Sudah saatnya evaluasi terhadap ikrar pelajar Indonesia dilakukan secara terbuka, melibatkan ahli bahasa dan praktisi pendidikan. Mendidik karakter tidak bisa dipisahkan dari mendidik bahasa. Dari bahasa yang tertib lahir cara berpikir yang tertib, dan dari sanalah kualitas pendidikan di negeri ini dapat diperkuat.

Torik Imanurdin, M.Pd.

Ketua Lembaga Penerbitan IKA Universitas Pendidikan Indonesia