IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PERMENDIKDASMEN 7 TAHUN 2025 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Oleh Ade Munajat

Pada 8 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menandatangani  peraturan perihal penugasan guru sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini mengatur guru untuk dapat didudukkan dalam jabatan sebagai kepala sekolah,  untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, seperti TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tujuannya, meningkatkan layanan pendidikan bermutu bagi semua murid. Peraturan ini menggantikan Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika pengelolaan pendidikan saat ini, dan mulai berlaku sejak 8 Mei 2025.

Batang tubuh peraturan ini terdiri dari 34 Pasal  dan IX Bab berikut:

Bab I: Ketentuan Umum. Berisi latar belakang, tujuan, dan definisi istilah, seperti kepala sekolah, guru, satuan pendidikan, dan pelatihan bakal calon kepala sekolah.

Bab II: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Mengatur dasar hukum dan prosedur penugasan, termasuk kewenangan pemerintah daerah dan kementerian.

Bab III: Persyaratan dan Seleksi. Menjelaskan syarat untuk guru ASN (PNS dan PPPK), seperti pendidikan, sertifikasi, pangkat, pengalaman, dan proses seleksi.

Bab IV: Pelatihan dan Kompetensi. Berisi ketentuan tentang pelatihan bakal calon kepala sekolah, termasuk kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional, seperti keterampilan kewirausahaan.

Bab V: Masa Tugas dan Penghentian. Mengatur durasi masa jabatan, ekstensi, dan kondisi penghentian penugasan, termasuk evaluasi kinerja.

Bab VI: Pendanaan.  Menjelaskan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan, yang diatur dalam petunjuk teknis terpisah seperti Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025.

Bab VII: Penutup. Berisi ketentuan penutup, seperti efektivitas dan pembatalan peraturan sebelumnya.

Bab VIII: Ketentuan Peralihan, yang menyatakan, Kepala Sekolah yang sedang menjalani penugasan tetap melanjutkan tugasnya sampai periode penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir. 

Bab IX: Ketentuan Penutup yang menyatakan pencabutan peraturan sebelumnya/

Sejumlah Kepala Sekolah yang tengah menjabat saat ini, banyak yang bertanya perihal tersebut, pertanyaan utamanya berkaitan dengan kedudukannya saat ini. Dalam hubungan itu, artikel ini akan membahas sisi implementasi dan implikasinya dari peraturan baru tersebut.

Implementasi dan Tantangannya

Proses Implementasi: Seleksi Calon Kepala Sekolah. Guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memenuhi syarat seperti pendidikan minimal S1/D4, sertifikat pendidik, kinerja "Baik" selama 2 tahun, dan pengalaman manajerial minimal 2 tahun, mengikuti proses seleksi. Seleksi ini dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat berkualitas yang terpilih.

Proses seleksi dikoordinasikan oleh pemerintah daerah atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan mekanisme yang mungkin meliputi tes tertulis, wawancara, dan penilaian portofolio.

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah. Guru yang lolos seleksi wajib mengikuti pelatihan khusus untuk membekali mereka dengan kompetensi kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan. Pelatihan ini dirancang oleh Kementerian atau lembaga terkait dan harus diakses secara merata, termasuk di daerah terpencil. Pelatihan mencakup pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, dan keterampilan komunikasi serta pengambilan keputusan.

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Setelah pelatihan, guru ditugaskan sebagai kepala sekolah sesuai kebutuhan satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK). Penugasan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan distribusi geografis dan kebutuhan sekolah.

Pendanaan dan Dukungan. Kepala sekolah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, atau tambahan penghasilan sesuai regulasi, seperti yang diatur dalam Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025. Pendanaan ini dikelola oleh pemerintah daerah, yang mungkin menghadapi variasi anggaran antar wilayah.

Pengawasan dan Penghentian. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepala sekolah menjalankan tugas sesuai standar, dengan evaluasi kinerja tahunan. Pemerintah daerah dan kementerian memantau kinerja kepala sekolah. Jika tidak memenuhi standar atau terjadi pelanggaran, penugasan dapat dihentikan sesuai ketentuan peraturan.

Tantangan Implementasi:  Ketersediaan Calon. Tidak semua daerah memiliki cukup guru yang memenuhi syarat, terutama di wilayah terpencil, yang dapat memperlambat proses penugasan. Kualitas Pelatihan. Efektivitas dan aksesibilitas pelatihan harus konsisten untuk menghasilkan kepala sekolah yang kompeten. Pendanaan. Anggaran daerah yang terbatas dapat menghambat penyediaan tunjangan atau fasilitas pelatihan yang memadai. Resistensi Perubahan. Guru atau pihak lain mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan standar baru yang lebih ketat.

Implikasi

Implikasi Positif: Peningkatan Kualitas Kepemimpinan. Dengan persyaratan ketat dan pelatihan khusus, kepala sekolah diharapkan lebih kompeten dalam mengelola sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung prestasi murid. Standarisasi dan Transparansi. Proses seleksi yang objektif mengurangi praktik penunjukan berdasarkan koneksi atau nepotisme, menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel. Peluang Karir Guru.

Peraturan ini membuka jalur karir bagi guru untuk menjadi pemimpin pendidikan, mendorong pengembangan profesional dan motivasi kerja. Peningkatan Layanan Pendidikan. Kepala sekolah yang terlatih diharapkan mampu mengelola sumber daya sekolah secara efisien, memperbaiki kurikulum, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Implikasi Negatif dan Potensi Tantangan: Kesenjangan Antar Daerah. Daerah terpencil mungkin kesulitan menemukan guru yang memenuhi syarat, menyebabkan ketimpangan dalam kualitas kepemimpinan sekolah dibandingkan daerah urban. Beban Administratif. Proses seleksi dan pelatihan yang ketat dapat menambah beban administrasi bagi pemerintah daerah dan sekolah, terutama jika sumber daya terbatas. Efektivitas Pelatihan. Jika pelatihan tidak dirancang atau dilaksanakan dengan baik, kepala sekolah mungkin tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan manajerial, yang dapat melemahkan dampak peraturan. Resistensi dari Guru. Guru yang tidak memenuhi syarat atau tidak ingin mengikuti pelatihan mungkin merasa terpinggirkan, yang dapat memengaruhi semangat kerja.

Dampak Jangka Panjang. Jika diimplementasikan dengan baik, peraturan ini dapat memperkuat sistem pendidikan nasional dengan menciptakan kepemimpinan sekolah yang profesional dan berorientasi pada hasil. Namun, keberhasilan bergantung pada dukungan logistik, pendanaan yang memadai, dan komitmen untuk mengatasi tantangan di daerah tertinggal. Ketimpangan regional dapat menjadi masalah jika tidak ada upaya khusus untuk mendukung daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia.

Implikasi Khusus bagi Kepala Sekolah yang Sedang Menjabat dan Telah Melampaui Masa Jabatan Sebagaimana Ditetapkan dalam Peraturan Baru ini

Mengenai implikasi terhadap Kepala Sekolah yang sedang menjabat saat ini diatur dalam “Ketentuan Masa Jabatan dan Peralihan”, yakni, Ketentuan Peralihan (Pasal 31 dan 32):

Kepala sekolah yang sedang menjabat pada saat peraturan ini berlaku (8 Mei 2025) dapat melanjutkan masa jabatan mereka hingga periode jabatan berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021.

Hal ini berlaku meskipun mereka telah melampaui masa jabatan yang ditetapkan dalam peraturan lama, untuk memastikan kelancaran transisi dan stabilitas kepemimpinan sekolah. Contoh: Jika seorang kepala sekolah ditugaskan untuk periode 4 tahun berdasarkan peraturan lama dan masih menjabat pada Mei 2025, mereka dapat menyelesaikan periode tersebut tanpa gangguan. Hanya, setelah periode jabatan berakhir, kepala sekolah yang ingin melanjutkan tugas harus memenuhi persyaratan baru dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025. Pasal 15. Proses pengangkatan ulang akan melibatkan seleksi ulang dan, jika belum memiliki sertifikat pelatihan, wajib mengikuti pelatihan khusus. Adapun mengenai ekstensi masa jabatannya di atur dalam Pasal 24 yang menyatakan, “ Dalam kasus di mana tidak ada pengganti yang memenuhi syarat, masa jabatan kepala sekolah dapat diperpanjang untuk satu periode tambahan (4 tahun) dengan syarat memiliki penilaian kinerja “Sangat Baik” selama 2 tahun terakhir”. Ketentuan ini dapat relevan bagi kepala sekolah yang telah melampaui masa jabatan tetapi masih diperlukan karena ketiadaan calon pengganti.

Stabilitas dan Potensi Konflik. Ketentuan peralihan memberikan kemungkinan berlangsungnya  stabilitas dengan memungkinkan kepala sekolah saat ini tetap menjabat hingga akhir periode. Namun, jika periode jabatan telah lama berakhir dan tidak ada ekstensi yang disetujui, mereka mungkin menghadapi risiko penggantian, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau konflik di kalangan kepala sekolah.Transparansi dalam proses penggantian dan komunikasi yang jelas dari pemerintah daerah akan sangat penting untuk mencegah resistensi.

Tabel Implikasi bagi Kepala Sekolah yang Telah Melampaui Masa Jabatan

Rekomendasi untuk Kepala Sekolah Saat Ini

Ikuti Pelatihan. Kepala sekolah yang ingin melanjutkan jabatan disarankan segera mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah untuk memenuhi syarat pengangkatan ulang. Tingkatkan Kinerja. Pastikan penilaian kinerja minimal “Baik” atau “Sangat Baik” untuk memenuhi syarat ekstensi atau pengangkatan ulang. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Berkomunikasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memahami jadwal seleksi, pelatihan, dan potensi ekstensi jabatan. Persiapan Transisi. Jika tidak memenuhi syarat baru, siapkan transisi yang mulus dengan mendukung calon pengganti untuk menjaga stabilitas sekolah.

Alhamdulillah. Begitu Pak Ceng?