IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad)

Manajemen sumber daya aparatur, yang merupakan tugas pokok Badan Kepe-gawaian Negara (BKN), adalah mempersiapkan aparatur pemerintah yang profesional sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan tantangan jaman. Pada hakikatnya, arah kebijakan manajemen PNS - yang biasanya disebut juga arah pembinaan aparatur, difokuskan pada empat hal, yaitu terciptanya PNS yang netral, profesional, akuntabel dan sejahtera. Netralitas PNS artinya bahwa pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi, PNS tidak boleh memihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang melarang PNS terlibat secara aktif dalam kegiatan partai politik. Profesional artinya, bahwa seorang PNS harus bekerja sesuai dengan standar profesi sebagai pelayan masyarakat.

Akuntabel artinya bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, sejahtera artinya bahwa seorang PNS haruslah dapat hidup secara layak dari profesinya sebagai seorang PNS. Oleh karena itu, ke depan harus diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa arah kebijakan manajemen aparatur adalah menciptakan suatu sistem yang mampu mengembangkan profesionalisme dan pola karir yang berorientasi pada kinerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta memperhatikan remunerasi (kesejahteraan) yang layak dan adil. Dengan demikian, arah kebijakan manajemen aparatur, yang saat ini trend dengan istilah reformasi birokrasi, (khususnya reformasi kepegawaian), harus dirancang secara matang dan sistematik dengan tata cara yang jelas. Dalam upaya mewujudkan paradigma pembangunan sumber daya aparatur guna mewujudkan PNS yang profesional, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai prakondisi menuju ke arah hal tersebut, antara lain :

1.              Terbentuknya standar jabatan dan standar kompetensi jabatan, serta

2.              Terbentuknya sistem informasi kepegawaian bagi PNS.

Untuk menerapkan sistem merit (merit system) secara konsisten, dalam penempatan dan pemanfaatan PNS harus didasarkan pada standar jabatan dan standar kompetensi. Kedua standar tersebut dibuat berdasarkan hasil analisis jabatan dari masing-masing organisasi. Standar jabatan merupakan standar yang diciptakan untuk setiap jabatan dalam suatu organisasi. Dengan informasi standar jabatan yang tepat, seharusnya penempatan dan pemanfaatan PNS disesuaikan dengan standar kompetensi PNS. Dengan demikian, prinsip the right man on the right place dapat dijalankan dan profesionalisme PNS didorong pencapaiannya.

Demikian pula dengan keberadaan sistem informasi kepegawaian bagi PNS merupakan sasaran untuk mengantisipasi terjadinya revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan mudahnya semua pihak mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi melalui jaringan elektronik. Hal ini semacam menjadi database kepegawaian, sehingga semua pihak yang terkait dapat meman- faatkan kemajuan teknologi dalam upaya membangun organisasinya dan net- working dengan pihak lain yang menjadi tuntutan organisasi modern dapat dengan mudah dilakukan.

Ciri Pegawai yang Profesional

Istilah “profesional” (professional), aslinya adalah kata sifat dari kata profesi (profession), yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Secara sederhana, profesional berarti ahli dalam bidangnya (Poswopoespito dan Utomo, 2000:266). Profesional dapat pula diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam rnelakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masingmasing (Jusuf Suit dan Almasdi, 2000: 99-101). Sementara FGP. Sianipar (2000: 8) mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan profesional, apabila orang tersebut memiliki keahlian atau keterampilan di bidang tertentu dan mampu mempraktekkan keahlian tersebut sesuai dengan etika profesi Dari beberapa pengertian menunjukkan bahwa seseorang yang profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian dan keterampilan, juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Jadi, yang dikatakan dengan tenaga profesional ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terkendali terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak. Sikap profesional bermakna sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Sikap profesional akan terlihat dengan jelas karena langsung mengejawantah pada tindakan profesional, yaitu tindakan yang mencerminkan bahwa ia benar-benar ahli dalam bidangnya.

Hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan bila ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektif, serta bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta dalam jangka waktu penyelesaian yang relatif singkat. Demikian sempurnanya hasil pekerjaan itu, disamping pelayanan dan perilaku yang diberikan, menyebabkan sulitnya pihak lain untuk mencari-cari celanya. Personil yang semacam itu di dalam organisasi disebut tenaga profesional.

Dalam perspektif yang agak berbeda dikemukakan oleh Muhibbin Syah (2002: 229-230), bahwa sebagai kata benda, profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi (proficiency) sebagai mata pencaharian. Profesiensi adalah padanan kata dalam bahasa Inggris yang umumnya diartikan sama dengan istilah kompetensi (competency). Penger- tian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Hanya proficiency adalah istilah yang lebih sering digunakan orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi. Dengan demikian, orang profesional dapat juga diartikan sebagai orang yang melaksanakan tugas profesinya dengan kemampuan tinggi (profesiensi) sebagai sumber kehidupan. Kebalikan dari orang profesional adalah orang amatir, yang di negara-negara Barat umumnya disebut subprofessional. Dalam menjalankan kewenangan profesionalannya, seseorang yang berprofesi tertentu dituntut memiliki keragaman kecakapan/kemampuan yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia umumnya dikenal dengan istiah competency. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang profesional selalu ditandai oleh kepemilikian seperangkat kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan atau profesinya.

Namun yang menjadi catatan di sini adalah, bahwa orang yang profesional belum tentu kompeten, sebaliknya orang yang kompeten belum tentu profe-sional. Orang profesional dikatakan kompeten, jika mereka memiliki beberapa kompetensi yang dipersyaratkan oleh profesi (bidang tugasnya). Sebaliknya, orang yang kompeten dibidang tertentu belum tentu profesional, jika mereka tidak memiliki karakteristik sebagai orang profesional. Oleh karena itu, istilah profesional dan kompetensi biasanya selalu dipakai secara bergandengan, atau kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, istilah profesionalisme yang biasanya selalu digunakan secara bervariasi dengan kata profesional, dapat dipahami sebagai kualitas dan tindak tanduk khusus yang merupakan ciri orang profesional. Profesionalisme dapat pula berarti sebagai paham menem- patkan profesi sebagai titik perhatian utama dalam hidup seseorang.

Ini berarti bahwa orang yang menganut paham profesionalisme selalu menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan di dalam keseharian hidupnya. Demikian halnya dengan makna profesional, profesionalisme seseorang tidak hanya sematamata diukur dari kemampuan dan keterampilan (skills) yang dimiliki, tetapi factor etika atau moral juga masuk di dalamnya (Mokoginta, 2002). Dalam pengertian yang relatif lengkap dapat dikatakan bahwa profesio- nalisme adalah paham tentang kemampuan untuk bekerja sama yang diprak- tikkan dalam masyarakat, kemampuan berdiskusi tentang strategi baru, selalu terbuka menerima ide-ide baru, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mampu mengumpulkan dan menganalisis data, mampu mencari dan melihat masalah sekaligus meningkatkan kemampuan pribadi untuk menanga- ninya dan bukan sekedar mengikuti standar prosedur pemecahan masalah. Adapun kata profesionalitas dapat dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan keprofesian atau perihal profesi tertentu. Profesionalitas dapat pula diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak secara profesional.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, Sonny Keraf (1994: 3943), mengatakan ada beberapa karakteristik profesi yang bersifat umum, yang sekaligus diandaikan dimiliki oleh orang-orang yang profesional, yaitu : 1. adanya keahlian dan keterampilan khusus, 2. adanya komitmen moral yang tinggi, 3. biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, 4. pengabdian kepada masyarakat, 5. pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut, 6. kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Sedangkan Syamsul Maarif (2002) herpendapat bahwa orang yang profe- sional ditandai oleh beberapa hal, yaitu memiliki wawasan yang luas dan me- mandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi, dan secara jujur dan sportif menjunjung etika profesi. Sarjana lain menyatakan bahwa paling tidak ada tiga ukuran profesionalisme pegawai (Basuki, 2005).

1.         Expertness, artinya ahli di bidangnya. Keahlian ini paling tidak mencakup dua hal pokok, yaitu transfers expert dan content expert.

2.         Commitment, artinya memiliki komitmen terhadap profesinya. Komitmen ini mencakup tiga hal, yaitu individual commitment/komitmen individual (dari pegawai itu sendiri, yaitu kemauan untuk mengembangkan kemam-puannya), organizational commitment/komitmen organisasional (pegawai

dituntut agar taat pada organisasi), dan social commitment/komitmen pada public (orientasinya pada komitmen masyarakat).

3.         Etika dan moral, artinya dalam menjalankan profesinya selalu bersandar pada etika dan moral. Etika dan moral ini umumnya dipayungi oleh suatu kode etik profesi secara tertulis, disertai dengan adanya sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran oleh anggota profesi.

Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Joko Affandi (2002), bahwa paling tidak ada empat ciri yang bisa ditengarai sebagai petunjuk atau indikator untuk melihat tingkat profesionalisme seseorang. Pertama, pengua- saan ilmu pengetahuan seseorang di bidang tertentu, dan ketekunannya meng- ikuti perkembangan ilmu yang dikuasai. Kedua, kemampuan seseorang dalam menerapkan ilrnu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama. Ketiga, ketaatan dalammelaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai- nilai sosial yang berlaku di lingkungannya. Dan terakhir adalah besarnya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak tanduk dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penguasaan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki. Jika disederhanakan, maka tingkat profesionalisme seseorang dapat ditengarai oleh empat hal, yaitu: ilmu, amal, etika, dan tanggung jawab.

Dari paparan di atas jelas menunjukkan bahwa orang yang profesional memiliki ciri khusus yang membedakan dengan profesi/pekerjaan lainnya. Yang terpenting dilakukan oleh seorang yang memiliki sikap profesional adalah kegiatan untuk terus menerus meningkatkan kualitas pekerjaan yang ditunjuk-kan dengan sikap untuk terus menerus belajar.

-o-