IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN SEKOLAH

Oleh Agus Suparman, S.Pd.

(Guru SMA Negeri 1 Megamendung Kab. Bogor)

Secara umum pergeseran dimensi pendidikan dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah pada dasarnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Pedoman Pelaksanaannya, terutama PP tentang pembagian urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Konsekuensi logis dari perubahan penyelenggaraan pendidikan dari pola manajemen lama (centralistic) menuju pada pola manajemen baru (decentralistic) adalah tugas dan fungsi jajaran birokrasi juga harus diubah. Pola manajemen baru lebih menekankan pada pendirian dan pemberdayaan sekolah. Hal tersebut berarti sekolah merupakan inti utama kegiatan pendidikan sedangkan birokrasi dan unsur-unsur lainnya merupakan pelayanan pendukung.  

Ruang lingkup manajemen pendidikan yang harus dikelola dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan pelaksanannya terutama oleh kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolahnya yang telah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS). Merujuk kepada buku Panduan Manajemen Sekolah, ruang lingkup manajemen sekolah meliputi:

1.         Manajemen Kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk Menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.

2.         Manajemen Kesiswaan. Dalam menajemen kesiswaan terdaat 4 (empat) Prinsip Dasar, yaitu :  a) Siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; b) Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang  secara optimal; c) Siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan, dan d) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor.

3.         Manajemen Personalia. Empat prinsip dasar manajemen personalia adalah : a) dalam mengembangkan sekolah sumber daya manusia adalah komponen yang paling berharga; b) sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional; c) kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengarug pada pencapaian tujuan pengembangan sekolah; dan d) manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengpayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk tujuan sekolah.

4.         Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan.

5.         Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Hal ini merupakan Tindakan yang dilakukan secara periodic dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti Gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah pelaksanaan sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Kinerja sekolah meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan, yang hampir semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditujukan untuk membentuk siswa mengembangkan potensi dirinya. Upaya itu akan optimal jika siswa sendiri secara aktif berupaya mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan kondisi siswa agar mengembangkan diri secara optimal sebagai top leader di sekolah. Kepala sekolah sangat memegang peran penting dalam menciptakan kondisi demikian dalam rangka menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Untuk mengevaluasi keberhasilan MBS, sekolah yang melaksanakan MBS harus membuat tonggak kunci keberhasilan untuk kurun waktu tertentu. Hal tersebut merupakan target hasil MBS yang akan dicapai dengan upaya bagaimana membuat partisipasi melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan sekolah, rasa memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peran serta masyarakat telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut Komite Sekolah.

Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan di sekolah, juga memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan oprogram Pendidikan secara rencana anggaran Pendidikan dan belanja sekolah.

Dengan demikian dalam mengimplementasikan MBS terdapat keuntungan-keuntungan atau alasan dalam penerapannya di sekolah, yaitu:

1.         Pemberian otonomi yang lebih besar kepala sekolah akan lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah

2.         Pemberian fleksibilitas/keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah.

3.         Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat menyimpulkan pemanfaatannya.

4.         Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya khusunya input Pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan.

5.         Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok memenuhi kebutuhan sekolah.

6.         Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif jika dikontrol oleh masyarakat setempat.

7.         Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah.

8.         Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu Pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat.

9.         Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

10.       Sekolah dapat segera merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Dalam implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan sistem  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi, memberikan fleksibilitas atau keluwesan kepada kepala sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat, meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan Pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan partisipasi melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan sekolah, rasa memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan, terutama dalam melaksanakan bidang-bidang Pendidikan yang mencakup ruang lingkup manajemen sekolah, meliputi manajemen kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, dan sarana prasarana.

Daftar Literatur:

Ahmad Sanusi, Kepemimpinan Pendidikan, Bandung : Nuansa Cendekia, 2013

Depdiknas, Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah (buku 1), Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001

Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.