Implementasi Rotasi Guru

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Gagasan besar Kemendikbud saat berada di bawah kepemimpinan Prof. Muhadjir Effendi untuk melakukan redistribusi guru atau sering pula disebut rotasi guru perlu mendapat apresiasi positif dari semua pihak. Sekalipun gagasan itu kembali redup pada masa kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim namun hal itu rasanya masih tetap relevan untuk direalisasikan. Melalui redistibusi guru tersebut diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan sejumlah persoalan besar menyangkut eksistensi guru itu sendiri maupun dunia pendidikan nasional pada umumnya.

Pola manajemen penempatan dan penyebaran guru saat ini memang sudah waktunya dilakukan evaluasi secara total. Hal itu mengingat pola manajemen guru selama ini yang diserahkan ke daerah (kab/kota) sebagai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya telah menimbulkan persoalan pelik dan masif. Persoalan tersebut kemudian mengerucut pada aspek disparitas (ketimpangan) kualitas pendidikan serta terkonsentrasinya guru di sekolah favorit di perkotaan dan kurangnya guru di sekolah-sekolah pinggiran.

Kondisi disparitas tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan seolah tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Label, status serta image sekolah favorit dan guru favorit di sekolah-sekolah perkotaan merupakan sumbangsih dan prestasi terbesar yang dihasilkan dari sistem pengelolaan pendidikan selama ini. Alhasil tidak sembarang orang baik itu siswa atau guru yang dapat masuk dan bergabung ke dalam sekolah-sekolah berkategori unggulan atau favorit tersebut.

Kini tiba saatnya evaluasi dilakukan, dimana kualitas pendidikan harus merata dan label sekolah serta guru favorit harus segera ditanggalkan. Sebab hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas adalah hak semua warga negara bukan milik segelintir orang yang punya jabatan, kedudukan, kedekatan atau uang saja. Demikian pula halnya dengan guru berkualitas, sudah seyogyanya dapat lebih menyebar dalam membagikan kualitas profesionalitasnya dan tidak selalu terobsesi untuk mengabdi di sekolah-sekolah bergengsi saja yang berada di pusat-pusat kota. Sudah waktunya guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah favorit tersebut turun gunung dan membagikan ilmunya di tempat yang berbeda segalanya. Berbeda input siswanya, berbeda daya dukung sekolahnya, hingga berbeda persepsi dan kultur orang tua serta masyarakatnya terhadap sekolah dan pendidikan itu sendiri.

Perubahan tersebut memang perlu dilakukan dalam rangka memutus mata rantai persepsi masyaratat atas label sekolah favorit dan non favorit yang sudah lama berlangsung. Persepsi dan pelabelan masyarakat atas sebuah lembaga pendidikan dengan sebutan “sekolah favorit” otomatis telah mempersepsikan pula bahwa warga sekolah dan komponen didalamnya sebagai sesuatu yang serba unggul dan favorit pula. Mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa nya dianggap orang-orang pilihan dan terbaik di posisinya masing-masing. Padahal apabila ditelusuri tidak ada jaminan bahwa semuanya itu serba unggul dan terbaik. Cerita dan kisah lama sering menunjukan ada beberapa siswa di sekolah kategori favorit tersebut diterima bukan karena prestasi yang dimilikinya, melainkan hasil titipan orang-orang berpengaruh di daerah itu atau mungkin juga hasil dari jual beli kursi di sekolah tersebut.

Atas dasar itu Kemendikbud sudah memetakan sejumlah disain arah dan tujuan implementasi kebijkan redistribusi guru tersebut, antara lain: pertama, tujuan redistribusi guru ini tidak lain untuk pemerataan dan penyebaran guru secara lebih proporsional dan akuntabel semata-mata demi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Kedua, redistribusi guru ini berbasis zonasi untuk guru yang berstatus ASN (aparatur sipil negera). Artinya kebijakan tersebut akan berlaku bagi semua guru yang berstatus pegawai negeri sipil dimanapun mereka berada. Dalam beberapa informasi lanjutan disebutkan rotasi akan dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sekali. Setelah selesai guru akan pindah lagi mengajar di sekolah berbeda sebagai bentuk penyegaran, tapi masih dalam zonasi yang sama.

Ketiga, jarak maksimal zonasi yakni 20 km. Wilayah Zonasi telah diatur oleh Kemendikbud dan jarak terjauh maksimal 20 km dari titik yang telah ditentukan. Dengan jarak terjauh 20 km itu diasumsikan dapat ditempuh dengan waktu maksimal 1 jam perjalanan. Oleh karena itu kebijakan zonasi harus berbasis pada kedekatan domisili atau tempat tinggal guru yang bersangkutan. Harus segera ada pendataan dan pembenahan ulang agar guru tidak bertugas terlalu jauh dari lokasi tempat tinggalnya atau mencari lokasi sekolah terdekat dari lokasi domisinya.

Keempat, target komposisi guru. Kemendikbud sedang merancang komposisi ideal guru dalam satu sekolah dalam sistem zonasi guru tersebut. Komposisi ideal yang dimaksud ialah terdapat: satu guru negeri yang sudah bersertifikat, guru negeri belum bersertifikat, guru tidak tetap tetapi sudah bersertifikat dan  guru tidak tetap belum sudah bersertifikat. Melalui komposisi ini maka setiap sekolah minimal terdapat satu guru negeri yang sudah bersertifikat untuk satu mata ajar yang dapat dijadikan guru inti dan penjamin kualitas dalam mata pelajaran tersebut.

Kelima. Zonasi akan berlaku di sekolah negeri dan swasta. Inilah bentuk pemerataan dan penyebaran kualitas pendidikan. Dalam hal ini baik sekolah negeri maupun swasta akan diperlakukan sama baik hak maupun kewajibannya sehingga keberlangsungan kualitas pendidikan dapat berlangsung lebih lama. 

Untuk itu agar implementasi redistribusi guru berhasil secara efektif maka diperlukan sejumlah komponen penting yang perlu tersedia dengan baik. Setidaknya ada tiga komponen penting untuk melangkah melaksanakan redistribusi guru yaitu ketersediaan data guru, regulasi dan political will pemerintah. Ketersediaan data guru baik secara kuantitas maupun kualitas dalam berbagai kategori yang diperlukan harus benar-benar tersedia dan mudah diakses oleh para pengambil kebijakan. Selanjutnya tersedia regulasi yang memayungi dan menjadi dasar hukum pelaksanaan redistribusi guru tersebut dengan spirit keadilan, transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada perbaikan dan penyebaran kualitas pendidikan. Terakhir ada political will dari pemerintah daerah yang kuat dan tegas untuk mendukung dan mengimplementasikan kebijakan redistribusi guru tersebut. Selebihnya pemerintah daerah (khususnya para pejabat di daerah) harus memiliki komitmen yang tinggi untuk tidak tergoda melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat mencederai dan mengkhianati spirit dan tujuan redistribusi guru tersebut. Semoga.