INDONESIA DAN REPUBLIK RASA KERAJAAN: Sebuah Introspeksi dan Refleksi

Oleh Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)

Apakah Indonesia menampakkan ciri-ciri menuju Republik Rasa Kerajaan?

Menjawab pertanyaan mengenai apakah Indonesia menampakkan ciri-ciri menuju Republik Rasa Kerajaan adalah hal yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Secara formal, Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi presidensial yang berdasarkan konstitusi, dan sejak Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan untuk memperkuat demokrasi, transparansi, dan partisipasi politik. Namun, ada beberapa dinamika politik yang membuat sebagian pihak mengkhawatirkan munculnya potensi menuju arah kekuasaan yang lebih terkonsentrasi.

Berikut adalah beberapa faktor yang sering diidentifikasi sebagai tanda-tanda yang bisa mengarah ke model Republik Rasa Kerajaan di Indonesia, meskipun penting untuk diingat bahwa kondisi ini masih bersifat spekulatif dan debat:

1. Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif

Indonesia memiliki presiden dengan kekuasaan yang cukup besar, terutama setelah Reformasi, di mana banyak lembaga negara disusun ulang untuk memperkuat posisi eksekutif. Meskipun pemilihan presiden berlangsung setiap lima tahun dan ada pembatasan masa jabatan dua periode, beberapa pengamat khawatir dengan meningkatnya dominasi pemerintah pusat dan presiden dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh:

Revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 2019 yang melemahkan KPK dipandang oleh banyak kalangan sebagai upaya mengurangi akuntabilitas eksekutif. Hal ini bisa dipandang sebagai langkah untuk mengurangi pengawasan terhadap kekuasaan, yang menjadi ciri khas Republik Rasa Kerajaan.

Dominasi Koalisi Partai Politik: Saat ini, mayoritas partai politik di Indonesia berada dalam koalisi pemerintah, dan oposisi hanya sedikit. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya mekanisme check and balance yang kuat, dan memperbesar ruang bagi presiden untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

2. Peran Keluarga dalam Politik

Di beberapa negara yang cenderung menjadi Republik Rasa Kerajaan, dinasti politik memainkan peran penting. Di Indonesia, meskipun masih berbasis pemilu, kita melihat tren kemunculan dinasti politik, di mana beberapa keluarga terlibat dalam politik nasional maupun lokal secara berkelanjutan.

Sebagai contoh:

Keluarga Soekarno: Keluarga besar Soekarno masih berperan signifikan dalam politik Indonesia melalui Megawati Soekarnoputri dan anak-anaknya, seperti Puan Maharani yang saat ini menjadi Ketua DPR.

Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Setelah menjabat sebagai presiden selama dua periode, SBY terus mempertahankan pengaruhnya melalui Partai Demokrat, sementara putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini memimpin partai tersebut.

Keluarga Joko Widodo: Sebagai presiden dua periode dihebohkan dengan usulan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu waktu itu. Anak-anak dan menantunya masuk dalam pusaran kekuasaan. Gibran mulai dari Walikota dan kini Wakil Presiden. Kaesang menjadi ketua partai. Menantunya, Boby mulai dari Walikota dan terus ke pencalonan gubernur.

Meskipun dinasti politik tidak selalu berarti menuju Republik Rasa Kerajaan, konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga politik bisa menunjukkan kecenderungan ke arah monarki politik.

3. Kultus Individu dan Popularitas Tokoh

Ciri lain dari Republik Rasa Kerajaan adalah terbentuknya kultus individu di sekitar pemimpin, di mana pemimpin dianggap hampir tak tergantikan dan sangat dipuja. Dalam konteks Indonesia, meskipun belum sampai pada tingkat ekstrem, kita bisa melihat beberapa pola yang memperlihatkan kecenderungan ke arah ini:

Popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi): Jokowi adalah presiden dengan popularitas yang sangat tinggi, terutama di kalangan rakyat biasa. Meski popularitas ini didasarkan pada citra sebagai pemimpin yang merakyat dan bukan pemimpin yang otoriter, ada kekhawatiran bahwa kekuatan popularitas ini dapat digunakan untuk memperluas pengaruh tanpa banyak pengawasan. Pujian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sering kali mengesampingkan kritik yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Sebelum Pemilu 2024, wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu sempat muncul. Meskipun ide ini ditolak oleh Jokowi, banyak pihak khawatir bahwa wacana tersebut dapat kembali muncul, dan bisa mengarah pada upaya memperpanjang kekuasaan di luar batas konstitusional.

4. Sentralisasi Kekuasaan

Sentralisasi kekuasaan menjadi indikator lain dari Republik Rasa Kerajaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren bahwa pemerintah pusat lebih dominan dalam mengambil keputusan, meskipun Indonesia secara formal menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah sejak Reformasi.

Beberapa langkah sentralisasi yang dianggap merisaukan antara lain:

Pembatalan UU Pilkada Langsung: Pada 2014, sempat ada usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi melalui DPRD. Usulan ini menuai protes luas karena dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi.

Peran Pemerintah Pusat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dianggap oleh beberapa pihak sebagai proyek ambisius yang didominasi oleh pemerintah pusat. Proses pengambilan keputusan terkait proyek ini dipandang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan daerah yang terdampak.

5. Pembatasan terhadap Kritik dan Kebebasan Berpendapat

Seperti di negara-negara yang cenderung menjadi Republik Rasa Kerajaan, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sering kali menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia, kebebasan pers dan kebebasan berbicara memang dijamin dalam konstitusi, tetapi dalam praktiknya ada tanda-tanda pembatasan.

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sering kali digunakan untuk menindak kritik terhadap pemerintah. Banyak aktivis, jurnalis, dan pengguna media sosial yang menghadapi tuntutan hukum karena dituduh mencemarkan nama baik atau menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan.

Pembatasan terhadap Demonstrasi: Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terkadang menghadapi kritik atas tindakan keras terhadap demonstrasi dan protes, khususnya dalam isu-isu seperti revisi UU KPK dan Omnibus Law. Pembatasan terhadap aksi massa ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai tanda bahwa ruang untuk oposisi semakin dipersempit.

6. Perubahan Hukum untuk Mengamankan Kekuasaan

Di banyak Republik Rasa Kerajaan, pemimpin sering kali mengubah hukum atau konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan atau membatasi oposisi. Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak ada perubahan konstitusi yang langsung mengarah ke sana, terdapat kekhawatiran mengenai beberapa perubahan undang-undang yang dianggap menguntungkan pihak eksekutif dan membatasi kekuatan lembaga independen.

Sebagai contoh:

Revisi UU Mahkamah Konstitusi: Revisi ini menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Meskipun Indonesia secara formal masih merupakan negara demokratis dengan sistem presidensial, beberapa dinamika politik yang ada dapat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ciri-ciri yang mengarah ke Republik Rasa Kerajaan. Lamanya kekuasaan beberapa pemimpin, pengaruh dinasti politik, sentralisasi kekuasaan, serta pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan oposisi adalah beberapa tanda yang patut diwaspadai.

Namun, Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan demokrasi, dan sejauh ini mekanisme pemilu yang berlangsung secara berkala serta pembatasan masa jabatan presiden telah berfungsi sebagai pelindung utama dari potensi konsentrasi kekuasaan. Ke depan, penting bagi masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga independen untuk terus menjalankan perannya dalam menjaga demokrasi agar Indonesia tetap menjadi negara republik yang sehat dan dinamis. MERDEKA@@@