INDONESIA DARURAT KECERDASAN

Oleh Muhamad Arpan

(Mahasiswa PPkn Universitas Pasundan)

Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujidkan masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab. Hal itu selaras dengan tujuan negara yang salah satu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, terdapat pada alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan berdasarkan Pancasila yang terdapat pada sila ke lima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sekolah atau lembaga pendidikan sebagai sarana untuk masyarakat agar dapat menimba ilmu dan dapat memiliki pengetahuan. Namun apakah pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sudah selaras dengan tujuan dan fungsi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioal. Pada dasarnya kualitas yang diberikan oleh lembaga pendidikan diukur dari Standar Kompetensi lulusan yang tertera dalam PP No. 57 Tahun 2021.

Apa itu standar kompetisi lulusan? Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pengembangan Tujuh Standar lainnya.

Nah sekarang apa yang menjadi standar kelulusan di jenjang pendidikan yang ada. Kita ambil sempel jenjang pendidikan menengah umum. Yang menjadi standar siswa dikatakan lulus di jenjang menengah umum ialah dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk parameter dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut itu sudah ada yaitu mendapatkan ijazah. Namun yang menjadi para meter peserta didik dapat hidup mandiri apa? Yang paling mudah kita tarik bahwa peserta didik dapat hidup mandiri yaitu memiliki penghasilan minimal sesuai dengan pengeluarannya. Namun melihat dari pada itu tak banyak peserta didik yang mampu memiliki penghasilan sesuai dengan pengeluarannya saat sebelum, saat atau bahkan setelah ia lulus di jenjang pendidikan mengah umumnya.

Namun melihat lebih luas bahkan tak sedikit masyarakat Indonesia sulit atau bahkan tidak mampu untuk dapat menjangkau pendidikan itu sendiri itu dikarenakan masalah ekonomi. Jangankan untuk mendapatkan pendidikan untuk makan saja masih menjadi pikiran besok bisa makan apa tidak. Nah di sinilah harus nya peran pemerintah dalam melaksanakan tujuan pendidikan itu sesuai dengan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu tertuang pada PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Memang pemerintah juga sudah memberikan solusi dengan adanya Platform Beasiswa namun apakah hal itu sudah sesuai dengan sasaran? Dan tak sedikit masyarakat atau peserta didik tidak bisa mengakses Platform Beasiswa yang diadakan oleh pemerintah, karena keterbatasan informasi dan ruang untuk mengetahui beasiswa apa saja yang diadakan. Dan ketidaktepatan sasaran beasiswa pun menjadi tanda tanya. Yang menjadikan kebanyakan masyarakat lebih mengusahakan menggunakan uang sendiri walaupun biaya pendidikan itu mahal adanya.

Melihat pendidikan yang ada, itu tak sedikit masih tidak sesuai dengan apa yang harus kita bayar agar medapatkan pedidikan. Dan masih banyak orang tua mengeleskan anak untuk mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Diibaratkan sekarang menjadi bodoh saja mahal, apalagi menjadi pintar. Karena pada dasarnya seseorang yang berpendidikan atau cerdas berangkat dari orang yang tidak tahu apa-apa.