INDONESIA JAUH DARI KATA “RAMAH DISABILITAS”

Oleh Drs. AGUS MULYAWAN M.Si.

(Ketua Umum IGPKhI/Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia)

Disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Warga negara Indonesia, yang harus dilibatkan dalam berbagai sektor pembangunan. Walau berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam perlindungan hak-hak disabilitas sudah sangat banyak dan memadai, namun sulit sekali diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Empat (4) regulasi yang paling penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas itu:

1.UUD 1945 Pasal 31, bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pembahasan : Partisipasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK di Indonesia, baru berkisar antara 8,22%, artinya sebanyak 91,78% anak berkebutuhan khusus usia sekolah, belum bersekolah atau belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di SLB atau di sekolah yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara Inklusif, sebab ABK hanya layak dan bermutu bila bersekolah di SLB atau di Sekolah Inklusif, karena bila dipaksakan/terpaksa artinya pemaksaan kepada ABK untuk mengikuti program pendidikan umum, karena tidak akan sanggup mengikutinya karena hambatan yang ABK sandang.

Angka prosentasi partisipasi pendidikan Disabilitas dan atau ABK usia sekolah, merujuk pada salah satu perhitungan jumlah disabilitas berdasarkan kajian UNICEF, bahwa Setiap populasi jumlah penduduk, terdapat Disabilitas 5% untuk negara maju, dan 6% untuk negara berkembang seperti Indonesia, dan dari 6% ini diestimasikan ada 15% diantaranya adalah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) usia sekolah (7-20 tahun)

Contoh perhitungan jumlah disabilitas untuk tingkat Nasional (bisa juga untuk tingkat/lingkup RT) sekalipun:

Jumlah penduduk Indonesia 2023 dari browsing Google adalah 280.730.000 jiwa, maka:

280.730.000 x 6% = 16,843,800 jiwa Disabilitas

Artinya di Indonesia diperkirakan disabilitas berjumlah 16,843,800 jiwa

Dan

16,843,800 x 15% = 25.265,700 ABK usia sekolah

Artinya di Indonesia diperkirakan terdapat ABK usia sekolah sebanyak 2.526.570 anak/disabilitas

Sementara itu, data siswa SLB dan Siswa di sekolah Inklusif dalam dapodik 2023, sebagai berikut:

Jumlah siswa SLB di Indonesia      61.393 Siswa

Jumlah siswa di sekolah inklusif 146.205 Siswa

Jumlah ABK yang bersekolah dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu di Indonesia 207.598 siswa.

Prosentase keterlibatan bidang pendidikan bagi Disabilitas di Indonesia adalah 207.598 x 100 : 2.526.570 = 8,22%

Itu artinya bahwa di Indonesia masih terdapat 91,78% atau 2.318.972 ABK usia sekolah belum bersekolah atau belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu di SLB atau di sekolah Inklusif.

Angka prosentase 91,78% ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2. 

2.UUD 1945 Pasal 28.B ayat 2, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berisi persamaan hak Disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan, Disabilitas dapat mengakses hasil-hasil pembangunan seperti yang sudah diperoleh warga negara lainnya. sehingga Indonesia diharapkan ramah bagi disabilitas,

Pembahasan: Pemenuhan hak-hak disabilitas itu tidak hanya pada aspek / sektor pendidikan, akan tetapi menyangkut segala aspek hidup dan penghidupan dalam berbangsa dan bernegara, berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.

Disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan sebagai warga negara dan masyarakat, memiliki hak yang sama dan harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Seperti hak-hak memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan, hak-hak penikmatan fasilitas umum yang bisa diakses disabilitas di berbagai sudut di Tanah Air, dan hak-hak lainnya yang selama ini sudah diperoleh oleh warga negara lainnya. Secara manusiawi Disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya, hak mencintai, dicintai, dihargai, hak berumah tangga/berkeluarga dan sebagainya.

Kita dapat menghitung sendiri prosesntase pada pemenuhan hak-hak disabilitas diatas, kalau boleh saya nilai dalam bentuk prosentase, mungkin di Indonesia ini hanya baru mencapai sekitar 2, …%, di negara-negara maju kita pernah mendengar, di trotoar ada jalan-jalan khusus untuk kursi roda, atau jalur jalan kaki bagi Tuna Netra, pegangan untuk tuna daksa di tempat--tempat umum, lift khusus, Toilet Disabilitas, arena bermain disabilitas, kendaraan umum yang bisa diakses disabilitas, dan banyak lagi.

Selain itu disabilitas paling rentan pada Bully dan pemerkosaan, menjadi sasaran empuk  kekerasan

Kita sendiri bisa menilai kondisi ini di Indoonesia, maka judul tulisan ini pas bila penulis cantumkan INDONESIA JAUH DARI KATA “RAMAH DISABILITAS”   

Dengan kondisi seperti diuraikan diatas artinya jelas bahwa ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2, dan UUD 1945 Pasal 28.B ayat 2, serta UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

3.PP No 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang disabilitas,

Pembahasan:

PP No 13 tahun 2020 ini merupakan upaya pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak--hak diasabilitas usia sekolah, Pemerintah harus hadir dan berupaya dalam pemenuhan implementasinya, karena jumlah disabilitas di Indonesia sebanyak 16,843,800 jiwa, dan ABK usia seklah sebanyak 2.526.570 anak/disabilitas, membutuhkan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi menyelesaikan masalah ini. Akoomdasi yang layak dimaksud adalah bahwa semua kebutuhan disabilitas harus mudah diakses oleh mereka, dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar dalam pemenuhan kebutuhan disabilitas dimaksud tidak membahayakan dan mudah diakses leh disabilitas sesuai dengan hambatannya.

Perkiraan populasi jenis disabilitas di Indonesia:

1.Tuna Netra/hambatan penglihatan 8%

2.Tuna Rungu/hambatan pendengaran 20%

3.Tuna Grahita/hambatan Kecerdasan/intelektual 60%

4.Tuna Daksa/hambatan gerak/tubuh 5%

5.Tuna Laras/Hambatan emosi dan Sosial 3%

6.Autis/hambatan prilaku sosial dan komunikasi 4%

Perkiraan ini dimaksudkan untuk pencerahan saja, pasti tidak akurat, namun bisa memberikan gambaran, tanpa sensus.

Solusi yang ditawarkan penulis selaku Ketua Umum IGPKhI (Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia) adalah:

1.Adanya “Gerakan Nasional Sensus Disabilitas“, yang dibiayai oleh Kemdagri dan Kemensos, namun tenaga sensus harus oleh guru-guru SLB Indonesia yang berjumlah sekitar 36.000 orang guru, karena Guru SLB/Anggota IGPKhI adalah Guru yang setiap hari berhadapan dengan disabilitas usia seklah. Hal ini dikarenakan data Disabilitas berbagai versi berbeda-beda dan tidak konferehensif, baik itu versis BPS, Depsos, Depdagri melalui Disdukcapil.

Sensus/Penjaringan/Pendataan harus turun langsung ke lapangan, setiap RT di Seluruh Indonesia, bukan “katanya”.

Menyusun Tim Penjaringan dan Menyusun Roadmap Penjaringan, hingga matang

2.Karena ini Gerakan Nasional harus melibatkan semua unsur terkait, diperlukan pertemuan--pertemuan Pemerintah - IGPKhI

3.Hasil Penjaringan diharapkan nantinya akan membuat Regulasi-regulasi baru oleh Pemerintah dan Pemerintahan RI, yang dipastikan akan akurat tentunya.

Ingat bahwa Disabilitas terhitung sebanyak 16,843,800 jiwa, terhitung dalam APK APM dan IPM, data kemiskinan dan lainnya.

Kita sepakat bahwa Pengentasan/pengurangan kemiskinan itu bukan dengan pemberian BLT atau sembako (itu sesaat) yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang fenomenal, kemiskinan itu harus dijawab dengan peningkatan IQ, melalui pendidikan yang terencana,  berkesinambungan, dan sistematis, dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan warga negara yang Cerdas berwawasan luas, Terampil, mahir, beradab, barrakhlaq mulia dan berkarakter, siap bersaing dengan dunia luar.

Pendidikan adalah inventasi jangka panjang, tidak seperti makan cabai yang langsung terasa pedasnya, tetapi pendidikan itu membutuhkan proses yang terencana dan waktu yang panjang untuk memetik hasilnya.

Dengan Ilmu hidup akan mudah

Dengan agama hidup akan terarah

Dengan budaya hidup akan terasa Indah