INDONESIA MENUJU PEMIMPIN GLOBAL BANGSA BERPERADABAN HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Asta Cita yang menjadi payung bagi seluruh elemen lainnya, berlandaskan pada Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pada tahun 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin global dalam bidang HAM. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian HAM memiliki tanggung jawab untuk menciptakan manusia yang berperadaban HAM, membangun Indonesia yang berperadaban HAM, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban HAM dunia.

Demikian disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam pembukaan Pengayaan dan Bimbingan Teknis Kaidah Penyusunan Rencana Strategis bersama seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia secara Virtual melalui Aplikasi Zoom (Rabu, 05/03/2025) mengikuti.

Pengayaan dan Bimbingan Teknis Kaidah Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia diikuti Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang terdiri dari Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan seluruh staf.

MenHAM R.I Natalius Pigai pada kesempatan baik ini memberikan penguatan arah kebijakan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2025 – 2029 pada ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden R.I terpilih. Adapun Pencapaian Arah Kebijakan Program Prioritas yaitu: 1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia, 2. Pemajuan Hak Asasi Manusia, 3. Penegakan Hak Asasi Manusia.

Adapun Kegiatan Prioritas Kegiatan terdiri dari dua Prioritas Utama yaitu Prioritas 1, Internalisasi HAM yang dijabarkan menjadi: a. Internalisasi Humanis, b. Internalisasi Inklusif, dan c. Internalisasi Perspektif Gender. Untuk Prioritas 2, Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan regulasi dan kelembagaan yang berprespektif HAM dan perlindungan yang menyasar pada kelompok rentan dan seluruh masyarakat secara umum, yaitu: 1. Regulasi yang berperspektif HAM, 2. Kelembagaan berperspektif HAM, dan 3. Perlindungan bagi kelompok rentan dan seluruh lapisan masyarakat.

Isu-isu atual yang diangkat di antaranya: 1, Penyediaan Data Nasional melalui 1 (satu) Data, 2, Pengawalan Penanganan Pelanggaran HAM, dan 3, Akselerasi Rekomendasi Pelanggaran HAM (Rekonsiliasi, Restorative Justice).

Pada kesempatan yang sama disampaikan 2 (dua) paparan berharga yaitu: Paparan Pertama terkait Pengayaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian HAM Tahun 2025-2029 oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. Paparan kedua terkait Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029 oleh Value Alignment Advisory Henry Cristianto, yang turut menyampaikan menyampaikan bahwa unsur pembentuk Organisasi, pada dasarnya dibentuk oleh 4 (empat) komponen utama yaitu Direction (Visi, Misi, Tujuan, Strategi kedepan), People (SDM untuk menjalankan direction), System (System Internal untuk menjalankan direction) dan Shared Value (Budaya Organisasi), serta disampaikan mengenai Keselarasan Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam kesempatan berdialog, perwakilan Kanwil HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail  menyampaikan pertanyaan kepada nara sumber Herry Cristanto, bahwa untuk membuat perencanaan Kemenham yang  sudah terbentuk, maka  model pendekatan terbaik apakah yang digunakan antara botton up atau top down? Menurut narasumber model ideal yang dipakai yaitu menggabungkan dua model tersebut yaitu model botton up dan top down.