Indonesia Zero Onprof

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Tidak ada satu pun onprof guru yang resmi diakui pemerintah sampai saat ini. Puluhan organisasi profesi guru tidak satu pun diakui oleh pemerintah sebagai organisasi profesi guru. Seolah onprof guru yang diakui tidak ada, namun organisasinya banyak.

Ini menjadi dinamika yang unik dan perlu menjadi bahan diskusi semua pihak. Apa sebenarnya kemauan pemerintah atau modus pemerintah yang tidak memberikan pengakuan satu pun kepada puluhan organisasi profesi guru.

Apakah sulitnya pengakuan dari pemerintah karena ada "sesuatu" di tubuh semua onprof yang ada atau memang pemerintah lagi ngemodus? Bila pemerintah modus sungguh terlalu. Namun bila faktanya ada "sesuatu" di setiap tubuh onprof yang ada maka perlu introspeksi bersama.

Pendirian onprof guru memang harus seirama dengan undang-undang yang berlaku. Onprof guru di negeri ini terkait UURI No. 14 Tahun 2005. Substansi keberadaan onprof guru wajib mematuhi undang-undang, bila tidak maka akan sangat sulit diakui.

Keberadaan organisasi profesi idealnya hanya satu. Satu profesi yang sama dalam organisasi profesi yang sama. Harus ada satu organisasi di Indonesia yang sejenis. Tidak multi jenis. Bila multi jenis bukan organisasi profesi melainkan organisasi multi profesi.

Secara umum, ciri-ciri organisasi profesi adalah: 1) Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi, 2) Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan, 3) Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi, 4) Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan, 5) Memiliki sifat kepemimpinan kolektif dan 6) Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan.

Sungguh sangat disayangkan bila pemerintah berwacana sukseskan pendidikan tapi organisasi profesi guru belum ada satu pun yang diakui. Sebaiknya pemerintah "menyeleksi" satu onprof guru paling besar, berpengalaman dan berjasa pada republik ini. Kemudian tetapkan dan akui.

Biarkan puluhan organisasi profesi guru yang banyak itu berafiliasi pada satu onprof guru yang menurut pemerintrah terbaik. Onprof guru idealnya hanya satu. Jangan sampai sesama onprof guru malah saling curiga demi menahan jarak. Idealnya semua bersatu dalam satu rumah yang lebih kuat.

Guru-guru hebat dari semua onprof yang ada bersatu dalam satu rumah besar. Misal mengapa tidak semua onprof bergabung dengan PGRI. Para tokoh dan pejuang masing-masing onprof melebur menjadi pengurus di PGRI. Mengapa tidak?

Onprof guru bisa belajar pada onprof dokter. Entitas dokter sangat solid dan memiliki kewenangan menentukan seorang dokter layak sebagai dokter atau belum patut sebagai dokter.  IDI punya kewenangan mengeluarkan sertifikat kompetensi.

Dalam onprof guru kewenangan sertifikat kompetensi dari pemerintah melalui kerja sama LPTK yang ditunjuk. Onprof guru tidak punya kuasa dan tidak diberi kuasa mengeluarkan sertifikat kompetensi guru. Idealnya sertifikat kompetensi keluar dari onprof guru.

Faktanya jangankan kewenangan mengeluarkan sertifikat kompetensi malah pengakuan secara formal sebagai organisasi profesi guru malah tidak ada satu pun yang diakui. Mungkin pemerintah bingung terlalu banyak onprof guru atau onprof guru belum seirama dengan UURI No 14 Tahun 2005.

Semoga pemerintah segera mengakui satu onprof guru terbaik dan sesuai syarat onprof guru untuk diakui. Mengapa semoga dan segera? Karena perjuangan pendidikan dan martabat para pendidik sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Ayo pemerintah memilih onprof mana yang layak?